 |
| H. Kasnun |
WARTA BIMA,- Direktur Utama PT. Roci Karawi Sama, H. Kasnun H. Ahmad mengaku, sangat menyesalkan terjadinya aksi demonstrasi blokir jalan oleh petani Bima Dompu yang menuntut kenaikan harga Jagung beberapa hari lalu.
Menurutnya, aksi pemblokiran jalan di Kecamatan Bolo tersebut dianggap merugikan masyarakat banyak karena aktivitas mereka sangat terganggu. Tidak hanya itu, roda perekonomian masyarakat pun pasti terhambat lantaran tak bisa melewati jalan yang diblokir tersebut.
"Kalau akses jalan untuk umum diblokir terus seperti ini. Maka imbasnya bagi masyarakat lain yang ingin menjalankan usahanya tidak bisa mendapatkan penghasilan alias rugi besar," ungkap H. Kasnun kepada Media ini Sabtu (29/3).
Distributor Pupuk yang juga salah satu pemilik usaha Pengeringan Jagung di Kabupaten Bima ini menegaskan, untuk diketahui oleh masyarakat Bima, terutama para pendemo bahwa yang menentukan besar kecilnya harga komoditi Jagung itu adalah kewenangan Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah. Terkecuali Pemerintah pusat memberikan dana kepada Pemerintah Daerah untuk membeli hasil jagung dari petani.
"Sepengetahuan saya, Pemerintah Pusat itu tidak pernah membeli jagung dari petani di lokasi. Tapi hanya menerima di Kantor Bulog saja, seperti di Bulog Bima sesuai kadar air yang ditentukan antara 15 sampai 16 persen," ujarnya.
Selain itu lanjut H. Kasnun, Pemerintah Daerah khususnya Pemkab Bima juga sampai saat ini belum bisa menampung produksi jagung yang mencapai jutaan ton per tahun. Sebab gudang untuk tempat penampungan jagung sebanyak itu belum ada satupun di wilayah Kabupaten maupun Kota Bima.
"Memang saat ini Pemerintah Pusat sudah menentukan juga harga gabah jagung kering sebesar, Rp.6500 per Kg. Akan tetapi, ada ngga gudang Bulog di Bima dan Dompu yang mampu menampung jagung jutaan ton. Inilah kendala utamanya di daerah kita," imbuhnya.
Oleh karena itu, H. Kasnun yang juga pemilik SPBU di Kecamatan Wawo ini sangat mengharapkan kepada pihak eksekutif dan legislatif DPRD Kabupaten Bima, agar bisa duduk bersama dengan para pengusaha pengering dan pembeli jagung guna mencarikan solusi terbaiknya terkait harga jagung musim panen tahun 2025.
"Tujuan duduk bersama ini untuk menentukan langkah-langkah seperti apa yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah, apalagi panen jagung sekarang baru dimulai dan diperkirakan akan berakhir pada September 2025 nanti," tuturnya.
H. Kasnun menambahkan bahwa yang perlu dipikirkan juga oleh masyarakat dan Pemerintah di daerah Bima Dompu, khususnya Bupati dan Walikotanya saat ini adalah, terkait kebijakan yang diambil supaya tidak melanggar aturan, sehingga kedepanya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para petani.
"Saya harap, masyarakat di wilayah Bima dan Dompu bisa mencarikan solusi terbaiknya mengenai harga jagung ini. Jangan sebaliknya melakukan demo anarkis seperti blokir jalan. Mengadulah kepada orang-orang perwakilan kita yang ada di lembaga DPRD Kabupaten Bima," pungkas mantan Caleg PAN pada Pemilu serentak tahun 2024 ini. (WB-01)