WARTA BIMA,- Ribuan massa yang tergabung dalam forum honorer R2 dan R3 PPPK paruh waktu menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Bima. Massa menuntut agar status paruh waktu mereka dijadikan penuh waktu.
Dalam orasinya, para demonstran meminta kepada anggota Dewan Kabupaten Bima untuk menemui dan mendengarkan aspirasi mereka, dan mendesak pemerintah untuk tidak menerbitkan SK Bupati kepada honor baru.
Selain itu, massa aksi menuntut pihak Pemerintah Daerah agar mengambil sikap yang tegas dan memberikan sanksi kepada para pejabat, apabila menerima para honorer baru menggunakan jalur mahar maupun unsur politik.
Pemerintah juga diminta agar dapat mengupayakan manajemen ASN untuk mengakomodir para non-ASN yang ada di database BKN (R2 dan R3) P3K menjadi penuh waktu (Full-time).
Setelah melakukan orasi, para pendemo akhirnya diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari.
Ketua Dewan yang akrab disapa Dae Dita ini berjanji bahwa sejumlah tuntutan sesuai dengan keinginan para pejuang R3 PPPK Kabupaten Bima tersebut akan terus dikawal sampai tuntas. "Saya dan rekan-rekan komisi 1 beberapa waktu lalu telah melakukan komunikasi lebih awal dengan dinas terkait dan mengkonsultasikan hal ini. Insya Allah tuntutan teman-teman akan kami bantu," cetusnya.
Pada kesempatan itu, Dae Dita membacakan poin-poin penting tuntutan dari massa aksi, sekaligus ditandatangani oleh pihaknya sebagai bentuk keseriusan dalam menangani persoalan dimaksud. (Red)