 |
| Irham, S.Pd. M.Pd |
WARTA BIMA,- Program yang diterapkan Kepala SMAN 1 Sape Kabupaten Bima patut diapresiasi oleh semua pihak. Pasalnya, sebanyak 337 orang siswanya yang tidak mampu dibebaskan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) selama tiga tahun.
Kepala SMAN 1 Sape, Irham, S.Pd. M.Pd saat ditemui awak Media diruang kerjanya mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini, pihaknya tak pernah berhenti untuk membantu para siswa-siswi yang tidak mampu dengan cara membebaskan pembayaran BPP bagi mereka. Bahkan untuk saat ini, jumlah siswa yang digratiskan BPPnya mencapai 337 orang, dari total keseluruhan siswa di SMAN 1 Sape sebanyak 1057 orang.
"Seluruh siswa yang kita bebaskan BPPnya ini berlaku mulai masuk sampai mereka tamat sekolah, tepatnya selama tiga tahun" ujarnya.
Irham menyebut, langkah dan kebijakan yang ditempuhnya tersebut tidak lain adalah, untuk menyelamatkan nasib anak-anak agar mereka jangan sampai putus sekolah akibat tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, tujuan dibebaskan pembayaran BPP bagi siswa yang tidak mampu ini semata mata untuk meringankan beban masyarakat, terutama para orang tua siswa yang memiliki banyak anak.
"Orang yang tidak mampu itu wajib kita bantu, minimal dibebaskan pembayaran BPP untuk anak-anaknya yang melanjutkan studi di SMAN 1 Sape ini," imbuhnya.
Irham mengaku, sebelum memutuskan pembebasan BPP bagi 337 siswa tidak mampu tersebut, pihaknya bersama tim khusus yang dibentuk di sekolah setempat, terlebih dahulu turun ke rumah-rumah warga untuk melakukan kroscek dan verifikasi kondisi ekonomi para siswa. Termasuk meminta tambahan data, seperti surat keterangan tidak mampu dari beberapa Pemerintah Desa yang ada di Kecamatan Sape.
Setelah mendapatkan data yang akurat dari sejumlah desa tersebut, barulah diputuskan siswa siswi yang dibebaskan pembayaran BPP, dengan syarat utamanya antara lain, tingkat ekonomi siswa, anak yatim piatu. Termasuk 20 persen dari jalur Afirmasi yakni, siswa-siswi yang mencatat prestasi pada bidang akademik dan lainya mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional.
 |
"Intinya, untuk memastikan siswa yang dibebaskan BPPnya ini, kami tidak asal comot, tapi sudah melalui verifikasi yang cukup ketat, mulai dari turun ke rumah-rumah siswa hingga ke sejumlah kantor desa untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu bagi para siswa yang tidak membayar BPP dimaksud," pungkas Irham. (WB-01)