 |
WARTA BIMA,- Tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP dan Drs. H.Dahlan M.Noer, kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB. Predikat WTP ke-9 ini diraih setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 oleh pihak BPK NTB.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan NTB, Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA di Kantor BPK setempat, Kamis, (30/5).
Bupati Bima, Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP usai menerima penghargaan tersebut mengatakan, kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bima dalam pengelolaan keuangan daerah telah membawa Kabupaten Bima kembali mempertahankan predikat WTP.
Meski demikian lanjut Bupati, hasil review BPK atas hasil pemeriksaan harus menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik pada sisi pendapatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun penyelesaian program dan kegiatan pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebelumnya, Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengungkapkan, penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD 2023 kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. dapat dilaksanakan meskipun ditengah padantya kegiatan. "Proses pemeriksaan sudah berjalan lancar sesuai dengan standar, melalui prosedur audit yang lengkap mulai dari reviu dokumen, wawancara, konfirmasi dan sejumlah prosedur lainnya sedemikian rupa dan telah melewati reviu secara berjenjang," ujarnya.
Ade Iwan Ruswana menyebut, ada beberapa catatan BPK kepada para kepala daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain, menghindari over estimate pada aspek pendapatan, harus mengacu kepada estimasi secara riil potensi yang dimiliki termasuk perencanaan penganggaran.
 |
Saat berada di BPK Perwakilan NTB tersebut, Bupati Bima didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP, M.IP, Pj. Sekda Suwandi ST.MT, Inspektur Drs.Agus Salim M.Si, Sekretaris DPRD Edi Tarunawan, SH, Kepala BPKAD Adel Linggi Ardi, SE dan beberapa kepala daerah dan kepala OPD terkait se-NTB. (Red)