WARTA BIMA,- Sidang paripurna ke-8 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bima Masa Sidang III dengan agenda, Penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2024 berlangsung Selasa (28/11).

Sidang paripurna tersebut antara lain dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, para Kepala OPD dan Kabag di Lingkup Setda Kabupaten Bima. 


Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Yasin, S.Pdi. MM.Inov didampingi Wakil Ketua Hj. Nurhayati, MM tersebut, Wakil Bupati Drs.H. Dahlan M. Noer memaparkan bahwa rancangan APBD Kabupaten Bima Tahun 2024 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 2,19 persen jika dibandingkan dengan APBD  TA.2023 lalu. 


Hal ini mengacu pada adanya kenaikan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat tahun 2024, terutama yang bersumber dari dana alokasi umum baik (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya maupun DAU yang telah ditentukan penggunaannya (specific grant).


Anggaran tersebut lanjut H. Dahlan akan digunakan untuk penggajian PPPK, peningkatan kualitas layanan dasar serta pemenuhan target standar pelayanan minimal (SPM)  pada bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Selain itu, belanja daerah tahun 2024 juga akan dialokasikan untuk penyediaan dukungan dana pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.


H. Dahlan mengaku, pendapatan daerah yang direncanakan sebesar 1,96 triliun tersebut mengalami kenaikan 48,3 miliar atau 2,53%, dari target pendapatan APBD tahun 2023 sebesar Rp 1,91 Triliun. Selajutnya, PAD direncanakan Rp. 169,93 Milyar mengalami penurunan Rp 5,56 Milyar atau 3,27 persen dari Rp 175,49 tahun 2023. PAD tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.


Sementara pada pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp.1,78 triliun. meningkat Rp 52,70 milyar atau 3,04 persen dari target tahun lalu Rp 1,73 Triliun. Komposisi pendapatan transfer bersumber dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus (DAK) fisik, DAK non fisik, insentif fiskal dan dana desa serta transfer antar daerah. Pada komponen belanja daerah, direncanakan Rp. 1,98 triliun mengalami kenaikan Rp. 42,63 miliar atau 2,19 persen dari APBD 2023 sebesar Rp 1,94 triliun.


"Angka ini rencananya digunakan untuk komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer," ujarnya.



H. Dahlan menambahkan, dari sisi penerimaan pembiayaan, direncanakan sebesar Rp 25 miliar. Angka ini mengalami penurunan Rp.5,7 miliar atau 18,61 persen dari APBD 2023 sebesar Rp.30,7 miliar. Sedangkan pada sisi pembiayaan daerah direncanakan Rp 1 miliar yang diarahkan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (BUMD) yang ditujukan bagi penguatan ekuitas dan kinerja BUMD. (Red)









WARTA BIMA,- Kita semua dididik oleh guru, maka sudah sepantasnya kita memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada para guru.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. M.IP, saat menjadi Inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional Tingkat Kabupaten Bima ke-78 yang dilaksanakan di Lapangan Kara Kecamatan Bolo, Sabtu (25/11).

Pada perhelatan HUT PGRI dan hari guru tingkat Kabupaten Bima tahun 2023 tersebut, Bupati Bima yang didampingi Wakil Bupati Drs. H. Dahlan M. Noer, secara khusus menyampaikan sejumlah pesan menyentuh kepada para pendidik yang mengabdi di seluruh sekolah yang tersebar diwilayah Kabupaten Bima. Pada momen ini Bupati Bima juga membacakan amanat dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim.

Bupati IDP menyampaikan harapan kepada para guru yang mengikuti ujian PPPK, agar betul-betul mengasah kemampuan dan juga meningkatkan kemampuan diri untuk mencapai target yang diinginkan. "Selamat Hari Guru kepada seluruh guru yang mengabdi di Kabupaten Bima. Tetaplah menjadi pendidik yang mampu mengantarkan sumber daya manusia dengan baik demi Dou Labo Dana Mbojo yang kita cintai bersama," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bima juga berpesan kepada para guru agar bisa menciptakan ruang hati yang bahagia, karena masa depan bangsa sangat tergantung pada didikan, kasih sayang dan perhatian yangu diberikan oleh seorang guru. (Red)










WARTA BIMA,- Sebanyak 44 Aparatur Sipil Negara formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023 menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bima. 

SK untuk 44 tenaga PPPK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima Godo Kecamatan Woha.

Bupati Bima yang didampingi Staf Ahli Iwan Setiawan SE, Saifullah ST, Asisten I Setda Fatahullah S.Pd, Asisten III Drs. H.Arifudin, Kepala BKD dan Diklat H.Abdul Wahab Usman SH.,M.Si dan Kabag Organisasi Raani Wahyuni, ST.,MT,.M.Sc, meminta kepada seluruh ASN PPPK yang baru menerima SK agar terus meningkatkan disiplin dalam bekerja.

Selain itu, Bupati IDP juga meminta kepada para tenaga PPPK yang baru untuk selalu menjaga sikap dan perilaku dalam interaksi. Pastikan ada kontribusi nyata dalam memberikan masukan dan saran kepada pimpinan untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di kantor.

"44 tenaga PPPK ini akan masuk dalam satu wadah besar Pemerintah Kabupaten Bima. Untuk itu, sebagai seorang staf dan bawahan yang akan berinteraksi dengan atasan dan rekan kerjanya, saya minta harus belajar menyesuaikan diri dimanapun bertugas," ujarnya.

Bupati Bima juga mengingatkan bahwa  perubahan status menjadi ASN tidak boleh menyebabkan perubahan karakter. Tapi harus tetap menjadi pribadi yang santun, baik dalam bertutur kata maupun berperilaku di tengah-tengah keluarga dan kehidupan bermasyarakat. 

"Pastikan diri kita dihormati dan dihargai dari cara dan sikap kita yang santun. Hal ini sangat penting agar ASN  memiliki modal untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menekuni karir," pungkas Bupati Bima yang akrab disapa Umi Dinda ini. (Red)












WARTA BIMA,- Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE. M. IP menerima penghargaan Apresiasi Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  Tingkat Nasional Tahun 2023. Acara yang berlangsung mulai 7 sampai 8 November di Hotel Mercure Ancol Jakarta tersebut dihadiri pula oleh Bunda PAUD Nasional, Hj. Iriana  Joko Widodo.

Puncak Apresiasi Bunda PAUD tersebut juga dihadiri oleh para Bunda PAUD  Provinsi dan Bunda PAUD Kabupaten dan Kota se Indonesia. Acara diawali dengan pengumuman Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional oleh Menteri Pendidikan RI, Nadiem Makariem.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  Riset dan Teknologi RI pada kesempatan tersebut menyerahkan Piagam Apresiasi kepada Bunda PAUD Kabupaten Bima atas Kinerja dan Kepedulian yang tinggi dalam menerima mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD Yang Menyenangkan. 

Bunda PAUD Nasional Hj. Iriana Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan Salam Cinta kepada Bunda-bunda PAUD seluruh Indonesia. Menurutnya, sangat penting langkah-langkah bersama agar anak-anak PAUD bisa belajar dengan ceria dan gembira. 

Hal ini sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar  tentang Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan mengedepankan kemampuan sosial dan emosi anak-anak didik tanpa ada Tes membaca, menulis dan berhitung (Calistung) dalam penerimaan siswa siswi SD.


Sementara itu, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE.M.IP usai menerima sertifikat penghargaan Bunda PAUD mengatakan, penilaian apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional  berdasarkan pelaksanaan program kerja Bunda PAUD  yang mendukung Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan menuju PAUD Berkualitas.

Bupati IDP menambahkan, aspek lain yang menjadi  penilaian adalah inovasi dalam melakukan advokasi terkait Gerakan Transisi PAUD, keterjangkauan advokasi,  kualitas relevansi program kerja dengan target perubahan Gerakan Transisi PAUD," pungkas Bupati IDP yang didampingi Kadis Dikbupora dan Sekretaris Bunda PAUD Kabupaten Bima. (Red)














WARTA BIMA,- Bupati Bima  Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE. M.IP  dan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Dr. Ahmad Hajar Zunaidi MH didampingi Kasi Datun dan Kasi Intel Kejari, Staf Ahli Bupati Asisten Setda dan Kepala Bagian Hukum Setda Senin (6/11) menandatangani Nota kesepahaman Rencana Aksi Perubahan Peningkatan Manajemen Kolaborasi Penanganan Stunting (MAKO NANTING) melalui Pendampingan dan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Bima, Senin (6/11).

Bupati Bima dalam sambutannya mengatakan, penanganan stunting menjadi perhatian Bapak Presiden dan Wakil Presiden, di mana pada setiap daerah dipastikan untuk membentuk tim terpadu yang melakukan kerjasama penanganan stunting. Sehingga diharapkan ada langkah nyata yang dilaksanakan dan langsung pada akar permasalahan. 


Diakuinya, dari 191 desa yang tersebar pada 18 kecamatan di Kabupaten Bima hingga saat ini masih ada sejumlah desa lokus stunting yang perlu menjadi perhatian kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 


Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajaran yang sudah melakukan pendampingan program stunting dalam kerangka MOU dengan pemerintah Kabupaten Bima.

Bupati IDP menambahkan, MoU ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan  aksi bersama terkait penurunan angka stunting. Semoga ikhtiar bersama ini dapat dibuktikan dengan aksi nyata dengan pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan.


Sementara itu, Kepala Kejaksanaan Negeri Bima,  Dr. Ahmad Hajar  dalam pemaparannya sebelum penandatanganan MoU mengungkapkan,  kondisi saat ini penanganan stunting saat ini memiliki kelemahan. Aalntara lain kesalahan dalam aspek perencanaan dan ancaman korupsi serta belum optimalnya pelayanan 


Di sisi lain,  Kejaksaan belum mempunyai manajemen pendampingan stunting. Oleh karena itu, Kejaksaan hadir melakukan pendampingan,  penyuluhan dan sosialisasi anggaran dan bahaya stunting serta intervensi spesifik agar anggaran stunting tepat sasaran.




Ahmad Hajar menyebut, MOU ini sangat penting agar anggaran stunting tepat guna, tepat sasaran, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanganan stunting serta menguatnya kolaborasi Disamping, pada saat yang sama ada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, turunnya tingkat kejahatan dan meningkatnya kepercayaan publik teehadap penyelenggara pemerintahan daerah. (Red)























WARTA BIMA,- Untuk mempersiapkan diri dengan baik, terutama yang berkaitan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023, 

Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Kabupaten Bima melakukan pembersihan dan pembenahan lokasi Kampus Vokasi PPD Unram-Bima yang berlokasi di Desa Sanolo Kecamatan Bolo.

Seperti diketahui, Kampus Vokasi Unram akan menjadi tempat pelaksanaan ujian Computer Assistance Test (CAT) dalam pengadaan PPPK tahun 2023.

Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman, SH.M.Si mengungkapkan, ia bersama jajaranya sudah seminggu melakukan pembenahan gedung dan mendapatkan dukungan dari personil Kecamatan Bolo.

Menurutnya, pelaksanaan ujian CAT bagi calon PPPK direncanakan akan berlangsung selama 22 hari, mulai 10 November sampai 2 Desember dengan target peserta ujian sebanyak 450 orang per hari yang dibagi dalam 3 sesi dengan target 150 peserta per sesi.

 

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023 ini sebanyak 10.427 pelamar telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk mengikuti tes PPPK, Dari jumlah tersebut sebanyak 6.671 formasi guru dan 2.027 formasi tenaga teknis.


Wahab menyebut, pelaksanaan CAT akan berlangsung transparan, semua software disediakan oleh panitia pusat. BKD Kabupaten Bima hanya mempersiapkan sarana dan prasarana seperti gedung dan perangkat komputer.

"Pokoknya, tidak ada campur tangan BKD dan pihak manapun dalam pelaksanaan tes berbasis online ini," imbuhnya.


Mantan Inspektur Kabupaten Bima ini menambahkan, ujian CAT semuanya tergantung sungguh pada kemampuan peserta dalam menyelesaikan soal-soal ujian, untuk itu, peserta diminta agar tidak mempercayai jika ada pihak yang menjanjikan sesuatu atau menyanggupi kelulusan. (Red)














Ratusan Pohon Kemiri yang Terbakar


WARTA BIMA,-Belasan warga dari Kelurahan Lelamase Kota Bima diduga kuat melakukan aktivitas perambahan hutan secara liar (Ngoho), di lokasi HKM Kelompok Tani 'Oi Rida Lestari' Dusun Kawae Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Oi Rida Lestari, Damrin mengungkapkan, saat ini sebanyak 10 Hektar (Ha) lahan di lokasi binaanya sudah hancur dan gundul akibat dibabat oleh para pelaku yang diduga berasal dari Kelurahan Lelamase Kota Bima. 

Tidak hanya itu, aksi perambahan yang dilancarkan oleh sejumlah oknum warga Lelamase ini, telah menyebabkan ratusan tanaman (Pohon) Kemiri dan Kopi terancam punah, bahkan mati akibat dibakar oleh para pelaku perambahan hutan dimaksud.

"Peristiwa pembakaran ratusan pohon Kemiri dan Kopi ini terjadi pada 26 Oktober 2023 pekan lalu. Bahkan nama-nama pelaku yang berasal dari Lelamase itu saat ini sudah saya kantongi semua, jumlahnya sebanyak 15 orang," ujarnya.

Damrin menyebut, para pelaku perambahan hutan tersebut telah dengan sengaja melakukan penyerobotan pada kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelolanya sejak Maret Tahun 2021 lalu.

Bahkan akibat dari aksi penyerobotan yang disertai dengan pembakaran ratusan tanaman Kemiri dan Kopi tersebut, puluhan anggotanya yang tergabung dalam wadah KTH Oi Rida Lestari saat ini sangat kecewa dan marah besar, lantaran hasil kemiri dan kopi yang mereka tanam beberapa tahun lalu kini sudah hancur menjadi abu.

Puing-puing Hasil Hutan yang Dibabat dan Dibakar

Damrin mengaku, aksi brutal yang dilakukan oleh para pelaku perambahan hutan tersebut sudah dilaporkan ke pihak BKPH Maria Donggomasa Resort Wawo. Namun sayangnya, hingga kini belum ada tindakan tegas dari BKPH setempat, paling tidak menahan dan memproses para pelaku sesuai Undang-Undang yang berlaku di bidang Kehutanan.

Tidak puas dengan sikap BKPH Resort Wawo yang terkesan tutup mata dan seolah-olah melakukan pembiaran terhadap para pelaku perambahan tersebut, Damrin bersama Kepala Desa Maria Utara akhirnya melaporkan kasus ini kepada Polres Bima Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

"Saya sudah melaporkan kasus perambahan hutan di lokasi HKm Oi Rida Lestari ini pada pihak Polres Bima Kota beberapa hari lalu," ungkap Kades Maria Utara, A. Rafik. (Red)





  





 





 










Syarifudin Bahsyar, S. Sos


WARTA BIMA,- Terkait pengelolaan Dana Desa, kepala desa bersama staf dan seluruh anggota BPD jangan menciptakan konflik horizontal. 

Hal tersebut ditegaskan oleh Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos, saat acara Pembinaan sekaligus Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD se-wilayah Kecamatan Wawo di gedung Paruga Na,e Kamis (2/11).

Menurutnya, untuk menghindari terjadinya konflik di tubuh aparatur Pemerintah Desa, para kepala desa, staf dan anggota BPD dituntut harus bersinergi dan saling memahami keinginan satu sama lain. Salah satu contoh, jika ada usulan program pembangunan yang dikehendaki oleh pihak BPD, maka seorang Kades harus bisa mengakomodirnya. Artinya dalam hal ini, keinginan antara kepala desa dan BPD itu harus dipadukan, supaya kedepan tidak menimbulkan konflik horizontal dalam melaksanakan program kegiatan fisik maupun pemberdayaan yang bersumber dari dana desa diwilayahnya masing-masing.

Selain itu, para kepala desa bersama seluruh jajaran BPD harus menyamakan persepsi dalam mengelola dana desa. Sehingga seluruh kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan (SPJ) penggunaan dana desa, tidak ada lagi hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik dalam internal Pemerintah Desa dan pihak BPD itu sendiri.

Camat Syarif mengungkapkan, selama ini, hubungan antara Kades dan BPD dinilai kurang harmonis bahkan kerap terjadi perbedaan persepsi lantaran kurangnya koordinasi. Untuk itu, mulai saat ini jalinlah koordinasi dan komunikasi yang intens, supaya roda pembangunan yang bersumber dari ADD/DD tetap berjalan dengan baik, aman dan lancar.

"Saya menilai, kegiatan pembinaan seperti ini sangat penting sebagai bahan evaluasi kesalahan masa lalu untuk diperbaiki kedepan, paling tidak mulai tahun anggaran 2024 mendatang," ujarnya.

Pada momen tersebut, Camat Wawo juga menghimbau kepada seluruh perangkat desa dan anggota BPD untuk lebih meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Karena tujuan dari hajatan ini salah satunya adalah untuk membina para aparatur desa yang jarang masuk kantor, terutama anggota BPD yang hadir hanya satu kali dalam sebulan.

"Saya minta, seluruh perangkat desa dan BPD harus disiplin dalam bekerja, karena bapak dan ibu sudah digaji dan dipercayakan oleh Pemerintah untuk menjalankan amanah dengan baik dan jujur," pungkasnya. (WB-01)











Jajaran DPMD, Inspektorat dan Camat Wawo saat Memberikan Pembinaan 


WARTA BIMA,- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Inspektorat Kabupaten Bima, mengadakan Pembinaan sekaligus Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD se-wilayah Kecamatan Wawo di gedung Paruga Na,e Kamis (2/11).

Kegiatan yang mengangkat tema, Dengan Aparatur yang Berkualitas dan Profesional Menuju Desa Maju dan Mandiri tersebut dihadiri Kepala Dinas dan seluruh Kabid pada lingkup DPMD Kabupaten Bima, jajaran Inspektorat, Camat dan Sekcam serta para perangkat desa dan BPD se-Kecamatan Wawo.

Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bima, Kamaluddin, S.Sos dalam sambutannya mengatakan bahwa keberadaan dana desa setiap tahun semakin meningkat, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan penuh tanggung jawab dari seluruh Pemerintah Desa, khususnya di Kabupaten Bima.

Menurutnya, untuk mengelola anggaran besar ini, dibutuhkan perangkat desa yang memiliki pengetahuan, berintegritas, pandai berinovasi dan berkualitas. Hal ini bukan saja secara administrasi, tapi moral dan ahlak juga harus diutamakan.

Kamaludin menegaskan, pembinaan ini sekaligus untuk mengevaluasi penggunaan dana desa, karena pihaknya tidak ingin ada kepala desa dan perangkatnya yang tergelincir masalah hukum akibat memakan uang negara. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh Kades dan para perangkatnya, agar bisa mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa dengan baik, jujur dan transparan.

"Makanya, kita gandeng Inspektorat dalam pembinaan ini, supaya pertanggung jawaban dana desa bisa lurus dan mulus," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya mengingatkan kepada seluruh anggota BPD khususnya di Kecamatan Wawo, agar bisa memperjuangkan keinginan masyarakatnya. Karena para warga menaruh harapan besar pada pundak BPD sebagai wakil rakyat, paling tidak, dapat mengakomodir aspirasi yang disampaikan oleh warganya melalui ADD/DDA di desanya masing-masing.



Mantan Camat Sape dan Kadis Kominfotik Kabupaten Bima ini juga menghimbau kepada para Sekdes, staf desa termasuk Kadus, supaya jangan saling lempar tanggung jawab dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Tapi pada intinya, dalam pembinaan ini, para pemateri akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan laporan penggunaan dana desa seperti SPJ dan lainya.

"Saya minta, seluruh Kades dan para perangkatnya harus dengar dan pahami baik-baik semua materi ini, supaya kalian semua tidak tergelincir pada persoalan hukum," pungkas Kamaludin. (WB-01)

































WARTA BIMA,- Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE.M.IP menyerahkan bantuan sebesar, Rp. 309,5 juta untuk 40 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar pada 18 desa diwilayah Kabupaten Bima, Rabu (1/11).

Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bima senilai, Rp. 300 lebih juta tersebut, diberikan secara khusus kepada 40 KK yang terdampak bencana alam puting beliung dan musibah kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Bantuan ini disalurkan melalui rekening Bank masing-masing KK, dengan besarnya sesuai jenis kerugian berat, sedang dan ringan. 

Bupati Bima yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra para Staf Ahli serta Kabag Kesra Setda Kabupaten Bima, menekankan agar mempermudah proses pengurusan bantuan khususnya bantuan bencana dimaksud.

"Tidak boleh ada pemotongan satu rupiah pun bantuan yang diberikan pada masyarakat yang ditimpa musibah ini," tegasnya. 

Bupati IDP mengharapkan kepada seluruh penerima manfaat, agar mengambil hikmah dari musibah yang dihadapi serta lebih hati-hati, paling tidak tidak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan memastikan kompor dan listrik dalam keadaan tidak hidup.

Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini juga menekankan perlunya  kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, baik puting beliung, musim kemarau yang panjang dan juga musim hujan yang bisa menyebabkan hujan ekstrem pada beberapa bulan kedepan.

"Saya minta para Camat dan Kades di Kabupaten Bima  agar terus-menerus melatih kesiap siagaan bencana supaya masyarakat lebih siap menghadapinya. Minimal bisa mengetahui dimana titik kumpul dan langkah awal yang bisa dilakukan ketika terjadi bencana tersebut," imbuhnya.

Penutup arahannya, Bupati Bima mengharapkan kepada para penerima bantuan agar bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk hal-hal yang tidak mengarah pada konsumtif, tetapi harus digunakan langsung untuk penanganan rumah yang terdampak bencana dimaksud. (Red)













MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.