Syaiful Bahri, ST. MT


WARTA BIMA,- Tahun ini, sebanyak 37 desa di wilayah Kabupaten Bima dipastikan mendapat program pembangunan tangki septik individual tematik penaggulangan kemiskinan. Program dengan jenis kegiatan pengembangan/penyediaan sub sistim pengelolaan setempat (WC) ini bersumber dari dana Hibah dan DAK Reguler tahun 2023.

Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kabupaten Bima, Syaiful Bahri, ST. MT, saat ditemui awak Media ini di ruang kerjaya mengatakan, dari 37 desa yang mendapat program tangki septik tersebut, 27 diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler. Sementara 10 desa lainya bersumber dari dana hibah daerah Kabupaten Bima.

Syaiful mengaku, untuk 10 desa yang mendapat program dana hibah masing-masing akan mendapatkan alokasi anggaran senilai, Rp. 300 juta. Dana sebesar ini akan diberikan pada 50 Kepala Keluarga (KK) yang ada di desa masing-masing, dengan rincian untuk satu KK mendapat dana sebanyak, Rp. 6 juta. "Anggaran sebesar, Rp. 6 juta per KK ini akan dipergunakan untuk pembuatan bilik kamar mandi, pembelian closed, tangki septik dan kebutuhan lainya sesuai RAB dalam program dimaksud," ujarnya.

Dijelaskannya, program pembangunan tangki septik pada 10 desa ini nantinya akan dikerjakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sudah dibentuk di desa masing-masing. Hanya saja waktu pelaksanaanya belum bisa dipastikan, karena saat ini masih dalam tahap survei lokasi pada 10 desa tersebut. Untuk menyukseskan program ini, pihaknya bersama tim survei dari pusat sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat, termasuk survei lokasi pada setiap rumah warga yang mendapat jatah program tersebut. Setelah dinyatakan layak oleh tim survei, pekerjaan tangki septik ini paling lambat sudah bisa dimulai pada Juli 2023 mendatang.

"Adapun 10 desa yang mendapat program pembuatan tangki septik dari dana hibah ini antara lain, Desa Raba Kecamatan Wawo, Rasabou Sape, Nisa, Pandai dan Penapali Woha, Darusalam Bolo, Tangga baru Monta, Sangiang Wera dan sisanya desa di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima," cetusnya.

Selain itu lanjut Syaiful, dalam tahun ini, sebanyak 27 desa di wilayah Kabupaten Bima juga akan mendapatkan program yang sama, berupa pembangunan tangki septik individual tematik penaggulangan kemiskinan yang bersumber dari dana DAK Reguler Tahun 2023. Program yang diperuntukan pada 27 desa ini bernama DAK Perkotaan dan DAK Pedesaan. Untuk DAK perkotaan sendiri masing-masing mendapat suntikan dana sebesar, Rp. 250 juta per desa, sedangkan DAK pedesaan sebanyak, Rp. 350 juta.

"Total dana yang bervariasi ini diperuntukan bagi 50 rumah Kepala Keluarga (KK) yang tersebar pada 27 desa di Kabupaten Bima," akunya.

Sosialisasi Program Tangki Septik dengan 27 Kades di Ruangan Bidang Cipta Karya PUPR 

Syaiful mengungkapkan, pola pelaksanaan program ini nantinya juga akan dilakukan oleh pihak KSM yang dibentuk di desa masing-masing. Namun sebelum dimulainya pekerjaan itu terlebih dahulu dilakukan Seleksi lokasi partisipatif (Selotif), dengan kriteria utamanya ada tiga jenis yakni, kepadatan penduduk, kerawanan sanitasi dan partisipatif.

"Kami sudah melakukan sosialisasi program ini, terutama dengan para kepala desa yang mendapat program ini seperti, desa di Kecamatan Sape, Lambu, Langgudu, Lambitu, Woha, Bolo, Sanggar dan Tambora," pungkasnya.

Syaiful Bahri sangat mengharapkan adanya swadaya dari masyarakat, terutama para penerima manfaat. Karena salah satu target Pemerintah dalam program ini adalah menciptakan sanitasi masyarakat yang aman dan layak untuk kehidupannya sehari-hari. (WB-01)












WARTA BIMA,- Jajaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima Kamis (25/5) menggelar kegiatan bertajuk "Gebyar Mei 2023" yang diisi sejumlah rangkaian yakni, launching  aplikasi pembelajaran elektronik e-Tana'o dan penyerahan sejumlah hadiah perlombaan di halaman kantor dinas setempat.

Kegiatan yang dihadiri Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer dan Sekretaris Daerah Drs.H.M. Taufik HAK, M.Si tersebut secara khusus mengundang Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Putra Asga Eleveri, S.Si, M.Si 

"Kualitas pendidikan tingkat dasar akan menyokong tingkat pendidikan yang lebih tinggi, karena itu Pemerintah Kabupaten Bima terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan pada satuan pendidikan tingkat dasar.

Demikian sambutan Bupati Bima di hadapan Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) NTB, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, para kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Koordinator pendidikan, Kepala Sekolah SMA, SMP, SD dan PAUD sederajat yang menghadiri acara Gebyar tersebut.

Bupati IDP menegaskan, dengan kondisi geografis dan keterbatasan yang ada, tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bima sangat besar. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan terima kasih kepada Kemendikbud Ristek atas segala dukungan program pendidikan sejumlah fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bima.

Sebelumnya, Direktur  Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud Ristek RI, Putra Asga Eleveri secara khusus menekankan pentingnya peran guru dalam mengelola satuan pendidikan.

"Sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, Setiap siswa mempunyai potensi unik yang kalau berkembang akan maju dan tugas para guru adalah bagaimana mendidik mereka dengan menyambut Merdeka Belajar agar bisa direalisasikan," ujarnya.

Oleh karena itu, penting agar segala sumber daya guru harus menjabarkan profil pelajar Pancasila yang mandiri, bergotong-royong, berkepribadian global dan para guru memiliki peluang untuk membangun profil pelajar yang berkarakter Pancasila.

Dalam acara Gebyar Mei tersebut Kadis Dikbudpora Kabupaten Bima Zunaidin HI S.Sos, MM dalam laporannya menjelaskan, terdapat 1.351 satuan pendidikan yang terdiri dari 679 TK/PAUD, 421 SD dan 132  SMP.

Satuan pendidikan tersebut dibina oleh 3.254 Guru PNS, 365 tenaga PPPK dan  delapan ribuan TPU yang mengajar 94.832 siswa didik kota, desa wilayah 3T. (WB-01)









Kades Kambilo Didampingi Sekdes dan Ketua BPD, saat Memberikan Arahan pada Seluruh Ketua RT, RW


WARTA BIMA,- Pemerintah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, Kamis (25/5), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh ketua RT dan RW yang bertugas di lingkunganya masing-masing.

Rakor yang digelar di Aula Kantor Desa Kambilo tersebut bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus edukasi kepada para ketua RT dan RW, terkait akan dimulainya sejumlah kegiatan fisik dan pemberdayaan diwilayah Desa Kambilo yang bersumber dari Dana Desa (ADD/DD) tahap II tahun 2023.

Rakor tersebut dirangkaikan dengan pemberian insentif untuk seluruh ketua RT dan RW di Desa Kambilo, dengan nilai mominal masing-masing sebesar, Rp. 450 ribu per orang. Hak yang diterima oleh seluruh pemimpin lingkungan ini merupakan jatah untuk tiga bulan yakni, Juni, Juli, Agustus 2023.

Kepala Desa Kambilo, Ardiansyah, S. Pd didampingi Sekdes dan Ketua BPD setempat dalam arahanya dihadapan para ketua RT dan RW mengatakan, sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi pengelolaan dana desa, pihaknya bersama seluruh jajaran Pemerintah Desa Kambilo harus menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, terutama dengan ketua RT dan RW, karena keberadaan para pemimpin lingkungan ini merupakan salah satu pioner keberhasilan roda pembangunan yang dijalankan di tingkat desa.

Menurutnya, untuk memajukan sebuah desa, Pemerintah bersama BPD dan Ketua RT, RW harus bersinergi dalam setiap kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Karena dengan adanya kebersamaan dan kolaborasi yang baik, pasti akan melahirkan hasil yang lebih baik pula untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Kambilo.

Ardiansyah mengaku, dalam beberapa hari kedepan, Pemerintah Desa Kambilo mulai melaksanaan sejumlah program kegiatan fisik dan non fisik yang bersumber dari dana desa tahap II tahun 2023. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terutama ketua RT dan RW, agar bisa mengawasi dan mengontrol setiap pekerjaan fisik yang dilaksanakan di lingkunganya masing-masing. Karena seluruh ketua RT dan RW telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. 

"Intinya, Pemerintah Desa, BPD dan Ketua RT, RW harus saling berkoordinasi satu sama lain demi kemajuan desa kita tercinta," ujarnya.

Kades Kambilo saat Menyerahkan Insentif untuk RT, RW

Selain itu, Ardiansyah mengingatkan kepada seluruh ketua RT dan RW, agar secepatnya melaporkan setiap kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di lingkunganya masing-masin. Karena di Desa Kambilo ini sudah ada Babinsa, Babinkantibmas dan Linmas yang menjadi ujung tombak keamanan diwilayah hukum Desa Kambilo. Disamping itu, ketua RT dan RW juga harus berani bertindak tegas jika ada masalah yang terjadi di lingkunganya. Apalagi tingkat kerawanan sosial di Desa Kambilo cukup tinggi seperti, peredaran Narkoba dan kasus pencurian makin merajalela. 

"Mari kita jaga dan awasi bersama segala penyakit sosial yang menggerogoti kehidupan masyarakat ini, supaya kita tidak menjadi korban di kemudian hari. Saya ingatkan, para ketua RT harus berani menegur warganya yang dicurigai berbuat kejahatan seperti ini, termasuk tindakan asusila," tegasnya.


Pada kesempatan tersebut, anak muda yang belum genap satu tahun memimpin Desa Kambilo ini, mengharapkan kepada seluruh ketua RT, RW dan masyarakat umum lainya, agar tidak lupa menyisipkan sebagian hasil pertanian Jagungnya untuk membayar zakat mal.

"Jangan semata-mata menikmati gemerlapnya kehidupan dunia, tapi harus pikir juga untuk akhirat. Makanya kita wajib membayar zakat mal ini supaya kita punya tabungan di akhirat nanti," pungkas Ardiansyah. (WB-01)







  





 














Oleh : MUHAMMAD AKBAR

Mahasiswa Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa.


Di negara kita Indonesia, pencitraan politik sebagai salah satu konsentrasi kajian dalam komunikasi politik, mulai merebak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, yang semakin berkembang dan atraktif setelah penerapan sistem pemilihan langsung dalam Pemilu 2004, hingga Pemilu 2009. Seiring dengan perubahan sistem politik, utamanya dalam Pemilu 2009, dengan masa kampanye lebih lama dan sistem suara terbanyak, membuat komunikasi dan pencitraan politik yang dilakukan politisi, baik secara institusional maupun individual, semakin beragam dan menarik, melalui berbagai strategi yang terkadang mengabaikan etika politik. 

Pertama, pure publicity yakni mempopulerkan diri melalui aktivitas masyarakat dengan setting sosial yang natural atau apa adanya. Misalnya, moment hari-hari besar, perayaan Hari Kemerdekaan dan lain-lain. Pada umumnya, partai maupun kandidat, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencitrakan apa yang disebut Nimmo (1993) sebagai “diri politik” sang politisi. 

Kedua, free ride publicity yakni publisitas dengan cara memanfaatkan akses atau “menunggangi” pihak lain untuk turut mempopulerkan diri. Tampil menjadi pembicara di sebuah forum, berpartisipasi dalam event-event olah raga, mensponsori kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Ketiga, tie-in publicity yakni memanfaatkan extra ordinary news-kejadian sangat luat biasa. Peristiwa tsunami, gempa bumi atau banjir bandang misalnya. Kandidat dapat mencitrakan diri sebagai orang atau partai yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sebuah peristiwa luar biasa, selalu menjadi liputan utama media, sehingga partisipasi didalamnya sangat menguntungkan. 

Keempat, paid publicity yakni cara mempopulerkan diri lewat pembelian rubrik atau program di media massa. Misalnya, pemasangan advertorial, iklan, blocking time program, dan lain-lain Seiring dengan itu, lembaga konsultan politik/agen pencitraan, yang melayani proyek pencitraan dari hulu sampai hilir, mulai dari pemetaan kelemahan dan kekuatan klien, survei opini publik, perumusan konsep iklan, pembuatan tagline (slogan), materi iklan, penempatan iklan di media, manajemen isu, hingga pengaturan acara klien, tumbuh bak jamur di musim hujan.

Pencitraan di dalam politik sebenarnya lebih dari sekedar strategi untuk menampilkan kandidat kepada para pemilih. Tetapi juga berkaitan dengan kesan yang dimiliki oleh pemilih baik yang diyakini sebagai hal yang benar atau tidak. Artinya, citra lebih dari sekedar pesan yang dibuat oleh kandidat ataupun gambaran yang dibuat oleh pemilih, tetapi citra merupakan negosiasi, evaluasi dan konstruksi oleh kandidat dan pemilih dalam sebuah usaha bersama. Dengan kata lain, keyakinan pemilih tentang kandidat berdasarkan interaksi atau kesalingbergantungan antara yang dilakukan oleh kandidat dan pemilih.

Citra yang baik, dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat, begitupun sebaliknya. Sehingga, tidak salah bila politisi “jumpalitan” melakukan pencitraan politik. Karena semakin dapat menampilkan citra yang baik, maka peluang untuk meraup dukungan pemilih semakin besar. Namun dalam konteks pembentukan citra, tidak sedikit yang kehilangan kekuatan penarik perhatian. Citra yang sebelumnya diharapkan mampu menciptakan kejutan, stimulasi, dan gebrakan informasi tak terduga berubah menjadi pengulangan-pengulangan yang terduga. Citra-citra berestetika dan berselera tinggi, karena kehabisan perbendaharaan tanda, pada akhirnya menjadi citra-citra yang murahan dan dangkal. Dalam konteks komunikasi politik, hal ini berlangsung saat citra-citra politik tampil dalam jumlah banyak, frekuensi tinggi, dan waktu cepat sehingga menyebabkan pesan yang disampaikan tidak lagi menarik perhatian publik.

Politik pencitraan sah menjadi sarana mencari endorsement elektoral. Namun para politikus perlu sadar bahwa politik bukan sekedar ajang mendapatkan dan/atau mempertahankan kuasa dalam pemilu saja. Ia harus berani melampaui politik pencitraan yang tidak hanya sekedar personalisasi belaka, namun juga mampu berbicara lantang soal gagasan dan karya nyata. Elite tidak boleh berhenti setelah pemilu berakhir. Mereka yang terpilih kelak harus mengusahakan terhapusnya sekat-sekat antara elite dengan rakyat, serta memperjuangkan aspirasi rakyat yang selama ini melekat pada dirinya akibat politik pencitraan. Begitu pula dengan masyarakat yang juga harus mampu melampaui politik pencitraan. Memilih pemimpin Indonesia masa depan utamanya bukan dinilai hanya berdasarkan citra politik semata, terlebih dengan citra politik setting-an,

Sebenarnya politik pencitraan bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Ibarat pedang bermata dua, politik pencitraan bisa berdampak positif juga negatif. Sebenarnya pencitraan ini juga diperlukan dan tujuannya juga tidak sepenuhnya buruk. Karena kembali lagi dengan menunjukkan segala sikap secara langsung, masyarakat bisa lebih merasakan atensi para politisi tersebut dan juga bisa menilai sejauh mana mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Namun, kita juga perlu melihatnya dari sisi kelemahan, yang mana politik pencitraan ini sering kali membutakan publik. Yang awalnya masyarakat bisa merasakan atensi dan empati para politisi ini ketika kampanye, tetapi setelah menang dan menjabat, malah berbanding terbalik. Nah, kalau dilihat dari dua sudut pandang ini tentu sering malah membingungkan kita bukan? Itulah sebabnya kita sebagai masyarakat perlu dengan cermat memilah dan merespon segala tindakan para politisi dengan cermat. Sehingga keputusan yang kita buat untuk memilih calon pemimpin kita nanti di Tahun 2024 tidak ditunggangi oleh rasa kekaguman secara implusif saja. (*)









Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos, saat Meletakan Batu Pertama Pembangunan Talut di Desa Raba


WARTA BIMA,- Setelah dipercaya oleh rakyat untuk memimpin Desa Raba pada Pilkades serentak pertengahan Tahun 2022 lalu. Kepala Desa Raba Kecamatan Wawo, Syamsuddin saat ini mulai memoles wajah desa yang dinakhodainya dengan sederet program pembangunan yang bermuara untuk kesejahtraan dan kemakmuran masyarakat setempat.

Sejumlah pembangunan ataupun kegiatan fisik yang mulai dilaksanakan di wilayah Desa Raba tersebut antara lain, pembuatan Talut di lingkungan warga RT. 01 dan 06, Rabat Gang di RT. 03 dan 13. Pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di RT. 12 dan RT. 14 serta pengerasan Rabat Beton jalan ekonomi yang berlokasi di So. Rangi desa setempat.

"Sejumlah item kegiatan fisik yang dikerjakan diwilayah Desa Raba ini, semuanya bersumber dari ADD/DD untuk Desa Raba Tahun 2023," ujar Syamsuddin saat ditemui awak Media ini di Kantor Desa setempat.

Selain itu, pria enerjik yang belum genap satu tahun memimpin Desa Raba ini, telah menciptakan sebuah terobosan baru untuk kemajuan masyarakat setempat. Bahkan gebrakan ini terbilang sangat istimewa, khususnya bagi warga yang tidak mampu memasang aliran listrik di rumahnya masing-masing.

Program spektakuler, berupa pemasangan listrik gratis ini sekarang sudah dinikmati oleh warga setempat, terutama bagi 30 Kepala Keluarga (KK) yang mendapat jatah untuk tahun anggaran 2023. Gagasan untuk melahirnya program ini kata Syamsudin berawal dari rasa keprihatinanya melihat sejumlah warga (KK) yang belum memasang aliran listrik sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga sebagai bentuk kepedulianya terhadap warga yang dianggap tidak mampu tersebut, ia mengalokasikan sebagian dana desa untuk pemasangan listrik gratis sebanyak 30 rumah dimaksud.

"Bagi warga yang belum dapat program listrik gratis ini saya harap bersabar dulu, tahun depan pasti dapat. Karena program ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Raba," imbuhnya.

Kades Raba, Syamsuddin

Kades Raba yang akrab disapa Bang Canis ini menambahkan, pada tahun 2023 ini, pihaknya juga berhasil mendatangkan salah satu program yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima. Bahkan dalam waktu dekat, program yang bernama air limbah sanitasi atau pembuatan Watter Close (WC) untuk 41 unit rumah di Desa Raba tersebut, sudah mulai dilaksanakan oleh salah satu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di desa setempat.

Seperti diketahui, pasca dilantik oleh Bupati Bima awal Agustus 2022 lalu, Syamsudin belum bisa berbuat banyak untuk membangun Desa Raba sesuai visi dan misinya. Karena saat itu, sebanyak 40 persen dana desa digelontorkan untuk pemberian BLT, sehingga anggaran untuk kegiatan fisik pun sangat minim akibat dampak dari pendemi Covid-19 yang melanda dunia. (WB-01)
















WARTA BIMA,- Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Kabupaten Bima, Senin (22/5), melaksanakan pencanangan Program Asistensi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (APIP LENGA Desa) yang ditandai pemukulan Gong oleh Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE di Kantor Inspektorat Kabupaten Bima. 

Pada pencanangan tersebut, Bupati Bima didampingi Wabup H. Dahlan M.Noer, Sekda Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si,  para kepala OPD Terkait,  Camat dan 18 Kepala Desa Pilot Project Program APIP LENGA Desa.


Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE mengatakan, pencanangan APIP Lenga Desa merupakan langkah yang positif mengingat dalam sistem pengelolaan Dana Desa, sering muncul kecurigaan dan dipolitisasi jika tidak dibarengi dengan keterbukaan informasi publik.


"Saya yakin, program yang dicanangkan ini akan membawa perubahan dalam pengelolaan dana desa dengan mengambil pilot project 18 desa yang baru saja mengikuti Pilkades serentak beberapa waktu lal," ujarnya.


Bupati IDP mengharapkan agar program APIP Lenga Desa ini tidak hanya dicanangkan, tetapi benar-benar terlaksana dan aparat desa memahami peran desa, Kecamatan dan Inspektorat.


Senada dengan itu, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dalam arahanya dihadapan para camat dan kepala desa mengungkapkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) "nafasnya" untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengeluarkan dari rantai kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan. 


"Program APIP LENGA Desa sangat bermanfaat bagi kepala desa dalam pengelolaan dana desa, karena ini merupakan satu hal baru yang sebelumnya tidak ada," cetusnya.



Sebelumnya,  Inspektur Kabupaten Bima H. Abdul Wahab Usman SH, M.Si dalam laporannya menjelaskan bahwa program APIP Lenga Desa lahir dari keinginan yang kuat dan pengalaman, agar ke depan Pemerintah Desa jauh lebih baik dengan menerapkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan disiplin anggaran.


Mengingat pendampingan tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh sehingga dipilih masing-masing satu desa sebagai percontohan pendampingan dan kedepan diharapkan bisa menjadi desa model bagi desa lain di sekitarnya.


Acara pencanangan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Inspektur Kabupaten Bima dengan para kepala desa yang disaksikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan para camat se-Kabupaten Bima. (Red)












Ilustrasi


WARTA BIMA,- Setelah diguncang badai penyalagunaan dana BLT yang berujung pada pihak Kepolisian Polres Bima Kota. Kini, jajaran Pemerintah Desa Riamau Kecamatan Wawo kembali dirundung masalah keterlambatan gaji yang belum dibayarkan selama hampir lima bulan. Akibatnya, para perangkat desa dan anggota BPD setempat meradang.

Sejumlah staf desa dan personil BPD Riamau kepada awak Media ini, Senin (22/5) mengatakan, sebagai pegawai sekaligus pelayan di tingkat desa, mereka sampai hari ini tetap bekerja dan selalu setia melayani kebutuhan masyarakat setempat. Namun dibalik kesetiaan tersebut terbesit rasa kejenuhan, sebab tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibanya ini tidak dibarengi dengan haknya setiap bulan.

Ironisnya, gaji yang mereka tuntut itu bukan satu bulan, namun sudah berlangsung selama lima bulan, terhitung mulai Januari sampai menjelang akhir Mei 2023. Selama kurun waktu tersebut, sejumlah aparat Desa Riamau ini mengaku belum menerima gaji sepersen pun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Sementara desa-desa lainnya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawo sudah dibayarkan semua oleh Pemerintah.

"Sepengetahuan kami, gaji suluruh aparat desa di Kecamatan Wawo ini sudah dicairkan semua pada April 2023 lalu. Tapi kenapa upah kami yang ada di Desa Riamau ini tak kunjung dibayarkan sampai sekarang. Patut dipertanyakan," ujar mereka.

Rupanya, keluhan dan jeritan hati dari para perangkat desa dan anggota BPD tersebut, tidak direspon dengan baik oleh Kepala Desa Riamau, Adisan, S. Sos. Pasalnya, ketika ditanya tentang keterlambatan pembayaran gaji ini, Kades yang bersangkutan dengan santainya mengatakan satu kalimat saja, yakni ada kendala di Dinas DMPD Kabupaten Bima.

"Kades Riamau itu seolah-olah tidak peduli dengan nasib kami. Buktinya, ketika kami menanyakan masalah ini, beliau hanya menjawab rekomendasi pencairan gaji belum ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten Bima," ungkap Ketua BPD Riamau, Mulyadin.

Sementara itu, Sekretaris DPMD Kabupaten Bima, Kurniawan, S. Sos yang dikonfirmasi Media ini menjelasakan, tidak ada kendala di Dinas DPMD terkait keterlambatan gaji untuk seluruh aparat Desa Riamau tersebut. Hanya saja, Pemerintah Desa Riamau sendiri yang belum mengajukan Siltap reguler maupun siltap THRnya hingga saat ini

"Yang jelas, semua desa di Kabupaten Bima sudah melakukan pencairan, tinggal Desa Riamau saja yang belum mencairkan gaji untuk para perangkat desa dan anggota BPDnya," pungkas mantan Sekretaris KPU Kabupaten Bima dan Sekcam Wawo ini. (Red)



 

 



  




Syamsuddin

WARTA BIMA,- Pemerintah Desa bersama Panitia seleksi dan penjaringan perangkat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, hari ini Jum,at (19/5), mulai membuka cran pendaftaran bagi calon perangkat desa, khusus untuk mengisi kekosongan Kepala Dusun Raba yang sudah dipecat beberapa waktu lalu.

Kepala Desa Raba, Syamsuddin mengungkapkan, pihaknya belum lama ini telah melakukan pemberhentian dengan tidak terhormat terhadap salah seorang bawahanya, Bustanul Arifin dari jabatan Kepala Dusun Raba. Pemecatan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima Tanggal 18 April Tahun 2023.

Menurutnya, sanksi berat berupa pemecatan yang dijatuhkan terhadap Kepala Dusun Raba tersebut, karena yang bersangkutan dianggap telah melanggar salah satu larangan bagi setiap perangkat desa. Keputusan pemberhentian Kadus Raba ini juga berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat Wawo, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2012 yang diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 20 pada poin e, d dan k. 

"Intinya, semua tahapan proses pemberhentian Kadus Raba ini sudah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku," tegasnya.

Selain itu lanjut Syamsudin, sebelum dikeluarkanya SK pemecatan tersebut, pihaknya mengaku sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Wawo, Dinas DPMD dan Inspektorat Kabupaten Bima. Dari hasil konsultasi ini lahirlah rekomendasi dari Camat Wawo untuk segera memberhentikan Bustanul Arifin dari jabatanya sebagai Kepala Dusun Raba.

Rapat Pembentukan Panitia Seleksi beberapa hari lalu 

"Untuk mengisi kekosongan Kadus Raba ini, kami dari Pemerintah Desa Raba sekarang sudah membentuk panitia seleksi (Pansel). Bahkan Pansel itu mulai hari ini sudah membuka lowongan bagi masyarakat yang ingin melamar sebagai calon Kadus Raba," pungkas Bang Canis sapaan akrab Kades Raba.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Panitia seleksi dan penjaringan perangkat Desa Raba, Ahmad, M. Pd mengatakan, pihaknya bersama seluruh anggota Pansel lainya mulai hari ini, Jum,at 19 hingga 26 Mei 2023 mendatang, telah membuka secara resmi waktu pendaftaran bagi para calon perangkat desa untuk formasi Kepala Dusun Raba Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh para pelamar yang ingin bekerja sebagai Kadus Raba ini antara lain, Foto Copy KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, SKCK, Surat keterangan bebas narkoba, tidak pernah dihukum penjara dan surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Dusun Raba selama menjadi kepala dusun setempat.

Dua orang Pansel yang Selalu Siap Melayani Masyarakat, Khususnya Calon Kadus Raba

"Selain membuka pendaftaran, kami dari panitia juga hari ini sekaligus telah mengadakan rapat bersama masyarakat, untuk membahas tata tertib (Tatip) pelaksanaan seleksi perangkat desa dimaksud," tandas jebolan alumni UIN Mataram ini. (WB-01)








     

 




Yasin, S. Pdi Didampingi Kades Kombo dan Pengawas Pendidikan Kecamatan Wawo


WARTA BIMA,- Setelah menjaring aspirasi masyarakat diberbagai desa dan kecamatan, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kabupaten Bima. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Yasin, S. Pdi, Senin malam (15/5), kembali melanjutkan kegiatan Reses masa sidang II Tahun 2023 di Dusun Rasabou Desa Kombo Kecamatan Wawo.

Dalam acara reses dan silaturahim yang dihadiri puluhan masyarakat Desa Kombo tersebut, Wakil Ketua Dewan Kabupaten Bima, Yasin, S. Pdi mengatakan bahwa dalam APBD murni tahun 2023 ini, Desa Kombo dipastikan akan mendapat jatah program Bor air sumur dalam.    

Selain itu, dalam APBD Perubahan nanti, pihaknya akan memperjuangkan anggaran untuk Bronjonisasi lahan pertanian warga Desa Kombo. "Saya prioritaskan usulan warga Desa Kombo ini melalui dana aspirasi (Pokir) saya di lembaga Dewan Kabupaten Bima," ujarnya.

Disamping itu, dalam Reses tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan pengawas pendidikan Desa Kombo antara lain meminta bantuan untuk kelanjutan pembangunan Masjid dan rehab salah satu ruang kelas yang nyaris roboh di SDN Inpres Kombo.


Setelah menyimak berbagai aspirasi dari masyarakat tersebut, Duta Partai Gerindra ini berjanji akan memprjuangkan di APBD Kabupaten Bima tahun 2024 mendatang. Hal ini disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bima.

"Intinya, semua usulan masyarakat ini tetap direalisasikan meskipun secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemkab Bima," pungkas Yasin.

Pada kesempatan tersebut, wakil rakyat tiga periode ini mengaku baru saja  mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Propinsi NTB pada Pemilu Legislatif tahun 2024 mendatang. Oleh karenanya, ia meminta dukungan dan do,a dari masyarakat Desa Kombo, agar bisa lolos menjadi wakil rakyat di tingkat Provinsi.

"Saya terus berikhtiar untuk tetap menjadi pelayan masyarakat, baik di DPRD Kabupaten Bima maupun di Provinsi NTB. Dan saya harap Wawo ini tetap ada wakilnya di lembaga dewan, jangan sampai kosong mulai tahun 2024 mendatang," harap Yasin. (WB-01)



 













WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Wakil Bupati H. Dahlan M.Noer, kembali mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan  Provinsi NTB.

Penyerahan piagam dari BPK tersebut berlangsung Jumat (12/5) oleh Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana, SE,M.M. Ak, CA, CSFA kepada Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, S.IP di Auditorium Lantai III kantor BPK setempat. 

Kepala BPK  Perwakilan NTB, Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengatakan pentingnya pemerintah Kabupaten dan kota memperhatikan Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Tim masih menemukan adanya kas rekening sekolah yang sudah nihil, tetapi kas di bendahara pengeluaran masih ada. Hal ini beresiko terjadinya ketekoran kas yang bisa menurunkan opini pemeriksaan. 

Ade Iwan juga secara khusus menekankan pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD untuk lebih mengoptimalkan  tata kelola aset. "Masih ada aset yang bernilai nol dan memerlukan kerja keras tim aset" ujarnya. 

Sementara itu, Bupati Bima yang juga hadir bersama Wakil Bupati Drs.H Dahlan M.Noer, Inspektur H.Abdul Wahab Usman SH, M.Si dan Kepala BPKAD Adel Linggi Ardi, SE, usai menerima piagam WTP tersebut menyampaikan, predikat WTP tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2022. 

"Penghargaan ini diraih saat pemerintahan Dinda-Dahlan memasuki tahun ketiga Periode II memimpin Kabupaten Bima setelah pada periode I juga berhasil mempertahankan 5 Kali WTP," ujarnya.

Menurutnya, arahan Kepala BPK Perwakilan NTB akan menjadi pedoman jajaran pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. "Saya minta Kepala OPD dan seluruh jajaran pemerintah daerah harus bekerja bersama sebagai sebuah tim yang kompak agar Predikat WTP ini dapat kembali dipertahankan tahun berikutnya," pungkas Bupati IDP. (Red)







Bupati Bima saat Menyerahkan SK pada 154 CPNS


WARTA BIMA,- Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Senin (8/5), menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dirangkaikan dengan Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2023.

Penyerahan SK PNS yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima tersebut dihadiri oleh Sekda, Asisten III, Kepala Inspektorat serta Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, dalam arahannya mengingatkan kepada 154 CPNS yang telah melalui serangkaian orientasi dan Latsar tersebut, agar selalu bersyukur dan menjauhi sifat sombong dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Menurutnya, kehadiran PNS baru bertujuan untuk bekerja dan meraih prestasi, dan 154 orang CPNS ini merupakan figur pilihan yang siap bekerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Oleh karena itu, pahami dengan baik Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), teruslah belajar dan membaca agar memahami tugas masing-masing.

"Sebagai abdi negara, PNS harus memahami dengan baik status yang ada pada dirinya, dan saya minta semuanya mawas diri membentengi dengan akhlak yang baik serta terus menempa pengalaman," ujar Umi Dinda. 

Selain itu, Bupati Bima dua periode ini meminta setiap ASN agar tampil sederhana, tidak boleh pamer harta, batasi diri dengan penampilan yang berlebihan agar tidak menjadi sumber fitnah. (Red)











H. Yasin Darsono


WARTA BIMA,- Tahun 2023 ini pemasukan Zakat di wilayah Kecamatan Wawo mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 lalu, hasil zakat yang terkumpul di Kecamatan Wawo hanya mencapai, Rp. 210 juta. Sementara tahun ini meningkat sebesar, Rp. 247 Juta.

"Jumlah ini baru bersumber dari Zakat Fitrah, sedangkan untuk Zakat Mall belum ada yang masuk sampai hari ini," ujar Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Wawo, H. Yasin Darsono, saat ditemui awak Media ini, Senin (8/5).

Menurutnya, hasil zakat fitrah yang terkumpul tersebut semuanya bersumber dari masyarakat umum dan para siswa di sekolah masing-masing. Sementara untuk zakat PNS, TNI dan Polri sudah langsung disetorkan oleh pegawai yang bersangkutan ke pihak BASNAS Kabupaten Bima.

H. Yasin mengaku, hasil zakat yang bersumber dari masyarakat pada sembilan desa di wilayah Kecamatan Wawo ini, nantinya akan dibagikan lagi ke pihak Baznas Kabupaten Bima dan desa, dengan sistem pembagianya 50 persen untuk Baznas Kabupaten Bima, 30 untuk desa dan 20 persen untuk kecamatan. Bahkan 50 persen untuk kabupaten itu sudah disetorkan ke pihak Baznas Kabupaten Bima beberapa hari yang lalu. 

"Hasil zakat yang disetorkan ke Baznas kabupaten ini nantinya akan dibagikan kembali pada sembilan Asnaf yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bima," imbuhnya.

Selain itu, mantan KCD Dikbud Kecamatan Wawo ini sangat berharap Zakat Mal yang bersumber dari hasil pertanian Padi dan Jagung bisa lebih meningkat tahun ini. Karena pada 2022 lalu hasil zakat mal yang terkumpul di Kecamatan Wawo tidak mencapai angka 10 juta

"Sebenarnya, kami dari pihak Baznas terus gencar melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang pentingnya zakat mal ini. Tapi kesadaran masyarakat untuk membayar zakat inilah yang masih sangat kurang, terutama zakat mal dimaksud," cetusnya.

H. Yasin menambahkan, zakat yang terkumpul dari masyarakat Wawo ini sebagianya tetap disimpan untuk kas BAZ Kecamatan Wawo. Saldo ini disiapkan khusus untuk membantu masyarakat yang tidak mampu seperti biaya pengobatan warga yang sakit parah, membantu orang meninggal (Mayat) yang datang dari luar daerah. "Termasuk untuk santunan pada warga yang terkena musibah, seperti kebakaran rumah dan lainnya yang terjadi diwilayah Kecamatan Wawo," pungkasnya. (WB-01)



 

















Dua Alat Berat Sedang Melakukan Pemadatan Lapangan


WARTA BIMA,- Setelah mangkrak selama lebih kurang tiga bulan. Akhirnya, pekerjaan proyek penataan lapangan umum Wawo yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima Tahun 2022 senilai, Rp. 199 juta, kini mulai dilanjutkan kembali oleh pihak pelaksana proyek.

Salah seorang Pengawas Proyek, Sarujin, S. Sos yang dikonfirmasi awak Media ini, Minggu sore (7/5) mengatakan bahwa sisa pekerjaan proyek penataan lapangan umum Kecamatan Wawo hersebut hanya pada proses pemadatan tanahnya saja. Sementara bagian lainya yang tercantum dalam RAB sudah dikerjakan semua pada akhir tahun 2022 kemarin.

Oleh karena itu, mulai hari ini, dua unit alat berat jenis Eksavator dan Walas telah dikerahkan untuk meratakan sekaligus memadatkan kondisi tanah yang tampak masih bergelombang diatas permukaan lapangan tersebut. "Tidak butuh waktu lama untuk memadatkan tanah di lapangan ini. hanya satu sampai dua hari saja selesai, lagipula kondisi tanahnya sudah kering," ujarnya.

Sarujin yang juga pejabat fungsional Tehnik Tata Bangunan pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Bima ini, mengaku bahwa terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek lapangan umum Wawo tersebut, bukan karena unsur kesengajaan. Tapi murni disebakan oleh faktor cuaca hujan yang terus menerus mulai dari Desember 2022 hingga akhir Aprill 2023 kemarin.

"Kita akui, memang pekerjaan proyek ini terus menjadi sorotan masyarakat Wawo, lantaran permukaan tanahnya masih bergelombag dan belum dipadatkan. Tapi kalau kita paksakan untuk melakukan pemadatan saat musim hujan, Walas akan tenggelam ditengah kondisi lapangan yang becek," cetusnya.

Sarujin, S. Sos

Sarujin menambahkan, jika kedepan masih ada masyarakat Wawo yang keberatan atapun mengajukan protes, terkait masih banyaknya tumpukan tanah urung yang nampak di sebelah barat lapangan umum Wawo saat ini. Hal itu bukan urusanya lagi, karena tumpukan tanah hasil penggalian saluran Drainase (Parit) tersebut, merupakan proyek lain yang akan dikerjakan pada tahun 2023 ini.

Artinya, kegiatan penggalian Drainase itu tidak termasuk dalam paket pekerjaan lapangan umum Wawo yang saya awasi," pungkasnya. (Red)


  


 




WARTA BIMA,- 'Mari belajar dari hal baik yang dicontohkan oleh Jenderal Farouk. Semoga amal kebaikan yang telah ditanamkan akan bisa mengingatkan kita semua akan pentingnya nilai kebaikan'

Hal tersebut disampaikan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE saat meresmikan Rest Area Lingi Ade Desa Panda Kecamatan Palibelo, Sabtu (6/5).

Dalam Rest Area tersebut terdapat Masjid Al - Farouk, Perpustakaan Mini Prof. Dr. Farouk Muhammad, Lapak Ruko UMKM, Food Court, Cafe, Pujasera dan Klinik Amalia Medical Center yang berdiri diatas lahan seluas 50 are.

Acara tersebut antara lain dihadiri oleh Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Fatahullah, S.Pd,  Direktur Utama Klinik Amalia Medical Center Ir.Zainal Muhammad,  MBA, Kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima, Camat Palibelo Kumara Jaya S.STP, M.M dan para tokoh masyarakat pada Rest Area yang bersebelahan dengan Stasiun Pengisian BBM Panda tersebut. 

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam sambutanya mengatakan, Jenderal Farouk merupakan  inspirasi bagi semua generasi di Bima akan keberhasilan seorang tokoh yang lahir dari wilayah timur Kabupaten Bima tepatnya di Kecamatan Sape yang memperjuangkan cita-cita, sehingga bisa menjadi seorang jenderal polisi, mengabdikan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dan sejumlah prestasi lainnya. 

Pemerintah Kabupaten Bima menyampaikan ucapan terima kasih atas keberadaan rest area yang meliputi klinik, masjid, perpustakaan dan Lapak UMKM. Sejumlah fasilitas ini akan menambah keindahan Desa Panda sebagai salah satu lokasi wisata yang berbatasan langsung dengan Kota Bima. 

Sementara itu, Direktur Utama Klinik Amalia Medical Center Ir.Zainal Muhammad, MBA dalam pengantarnya mengatakan, rest area Lingi Ade dilengkapi dengan digital radiology laboratorium sesuai standar WHO.

Menurutnya, kehadiran Lapak UMKM dan food court merupakan upaya untuk mendukung dan memberdayakan UKM dengan mengusung konsep "Hanta Ma Awa, Sakaka Ma Ese".

Peresmian Rest Area tersebut ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti yang dilanjutkan dengan peninjauan sarana yang akan digunakan. (Red)








 


WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima menggelar Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dirangkaikan dengan HUT Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di halaman Kantor Bupati Bima, Selasa (2/5).

Upacara Hardiknas tersebut antara lain dihadiri oleh pimpinan DPRD, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Drs.H.M. Taufik HAK, M.Si, para pejabat Eselon II, Kadis Dikbudpora beserta jajaran, Pimpinan Instansi vertikal,  BUMN/BUMD, Kabag Setda, Para Camat dan Kalangan Perguruan tinggi Se-Kabupaten Bima. 

Pada momen yang sangat bersejarah bagi dunia pendidikan tersebut,  Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M.Noer membacakan amanat Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim, B.A. M.B. "Mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter dan membawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang  memerdekakan" kata Wakil Bupati Bima mengutip amanat  Menteri Pendidikan RI.


Dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023 yang mengangkat tema “Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar” tersebut, Wabup Dahlan mengungkapkan bahwa hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang sudah dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil.


“Dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang 3 tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan, guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka belajar," ujar Wabub dihadapan para guru, siswa dan para pelajar yang menjadi peserta upacara Hardiknas. 


Setelah prosesi upacara, Wabup Bima beserta Forkopimda dan undangan melakukan pemotongan tumpeng Hardiknas di Lobi Kantor Bupati Bima. 

(Red)











 

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.