Januari 28, 2023
Yasin, S. Pdi

WARTA BIMA,- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Yasin, S. Pdi, Jum,at malam (27/1), menjaring Aspirasi masyarakat (Asmara) Kombo dalam sebuah ikatan Reses masa sidang pertama Tahun 2023. Kegiatan Reses sekaligus silaturahmi tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat dan para pemuda yang tersebar di wilayah Desa Kombo Kecamatan Wawo.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Yasin, S. Pdi dalam sambutannya mengatakan, sesuai anjuran dari Pemerintah Pusat, maka pada tahun 2023 ini, sebagian besar dana APBD Kabupaten Bima dialokasikan untuk pembenahan sarana dan prasarana pada bidang Kesehatan.

Dengan adanya kebijakan pusat tersebut, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu masyarakat. Karena dana Pokir (Aspirasi)nya untuk tahun ini lebih banyak diarahkan pada bidang kesehatan. Meski demikian, dirinya akan tetap berupaya maksimal untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan infrastruktur dibidang lain seperti, pembuatan jalan ekonomi, rabat gang dan lainya.

"Yang pasti, untuk tahun 2023 ini saya sudah sisipkan sebagian pokir saya untuk Bor Air Pertanian di Desa Kombo. Selain itu, nanti saya juga akan bantu pengadaan bibit Jagung untuk Kelompok Tani Desa Kombo," ujarnya.

Duta Partai Gerindra ini, berjanji akan tetap memperjuangkan semua usul saran yang disampaikan oleh para konstituenya. Termasuk permintaan Pagar Bronjong sepanjang 1,7 Kilometer dan berbagai pelatihan life skil untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM), seperti perbengkelan dan komputer yang disampaikan oleh masyarakat Desa Kombo dalam agenda Reses tersebut.

"Saya tetap berupaya mengakomodir segala asiprasi masyarakat melalui APBD Perubahan nanti atau paling lambat di APBD murni Tahun 2024 mendatang," tutur Yasin.

Pada momen Reses yang penuh dengan suasana keakraban tersebut. Bakal calon anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 ini menitipkan harapan besar kepada masyarakat Desa Kombo, agar bisa menilai figur calon yang baik, terutama figur dari Kecamatan Wawo yang akan tampil pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 mendatang. 

"Maju mundurnya wilayah dan masyarakat Kecamatan Wawo ini, tergantung kita semua, makanya Wawo harus punya keterwakilan di DPRD Kabupaten Bima maupun di tingkat Provinsi NTB," pungkas wakil rakyat Wawo tiga periode ini.

Wakil Ketua Dewan Didampingi Kades Kombo saat Reses

Sebelumnya, Kepala Desa Kombo, Bunyamin, S. Pd dalam sambutanya, mengaku sangat bersyukur dan bangga dengan keberadaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Yasin, S. Pdi. Karena selama 14 tahun terakhir ini, ia telah banyak mendatangkan program pembangunan yang bermuara untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat diberbagai wilayah Kecamatan Wawo.

"Contoh kecilnya di Desa Kombo tahun lalu sudah Talut Lapangan melalui dana Pokirnya. Tahun ini kita dapat lagi program Bor Air Pertanian yang sangat didambakan oleh warga untuk bisa menanam Padi, Bawang dan komoditi lainya tiga kali setahun," ujarnya.

Oleh karena itu, Bunyamin mengharapkan kepada seluruh warga Desa Kombo, agar sama-sama berdo,a dan terus mendukung kiprah satu-satunya wakil rakyat Wawo ini di lembaga Dewan Kabupaten Bima. "Kemampuan dan kontribusiya pak Yasin untuk masyarakat Wawo dan Kabupaten Bima pada umumnya sudah teruji selama tiga periode," tandasnya. (WB-01)


























Januari 26, 2023
Ketua KSM Turlinggampo Desa Kambilo

WARTA BIMA,- Terkait  molornya pekerjaan 28 unit Water Close (WC) dalam Program Sanitasi SPAL-DS Tahun 2022 di wilayah Desa Kambilo Kecamatan Wawo, sebagaimana dilansir Media ini edisi Rabu kemarin. Para pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Turlinggampo, akhirnya membeberkan sejumlah alasan mereka meninggalkan pekerjaan WC yang menelan biaya sebesar, Rp. 500 juta tersebut.

Sejumlah pengurus KSM Turlinggampo Desa Kambilo kepada awak Media ini, Kamis (26/1), mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program Sanitasi SPAL yang dimulai sekitar September 2022 tersebut, salah seorang pengurus lainya yang dipercayakan menjadi Bendahara KSM, dianggap telah menghianati kebersamaan yang telah dibangun dengan baik dalam satu wadah KSM Turlinggampo. 

Menurut mereka, sejak awal pelaksanaan program Sanitasi SPAL-DS di Desa Kambilo tersebut, seorang Bendahara KSM tidak pernah jujur dan transparan dalam mengelola keungan. Bahkan anggaran dari hasil pencairan termin pertama dan kedua beberapa waktu lalu pun sudah langsung dilaporkan minus oleh Bendahara yang bersangkutan. Padahal proses pekerjaan dari anggaran tahap pertama dan keduanya saat itu masih berjalan.

Selain itu, Bendahara KSM juga tidak pernah memberikan honor pekerjaan kepada para pengurus KSM. Jangankan uang yang bernilai ratusan ribu, untuk kelancaran program di lapangan pun tidak pernah diberikan oleh Bendahara. Ironisnya lagi, dalam pelaksanaan program tersebut, ketua KSM tidak diberikan kewenangan untuk mengatur keluar masuknya uang. Termasuk belanja bahan material untuk keperluan pekerjaan, karena semuanya terkesan dimonopoli oleh Bendahara yang bersangkutan.

Mestinya, dalam sebuah lembaga termasuk KSM, yang lebih tau tentang pengelolaan keuangan adalah seorang ketua ataupun kepala. Tapi di KSM Turlinggampo ini Bendahara lebih berkuasa, sementara fungsinya seorang ketua hanya mencairkan uang di Bank saja, setelah itu langsung dicampakan. 

"Saya tidak pernah dilibatkan untuk mengelola keuangan dalam pembangunan WC ini, semuanya Bendahara yang ngatur. Aneh tapi nyata," ungkap ketua KSM Turlinggampo, Taufikurahman bersama pengurus lainya.

Lebih lanjut, sejumlah pengurus KSM ini mempertanyakan keberadaan uang untuk Biaya Operasional (OP) sebanyak, Rp. 20 juta lebih yang tertuang dalam RAB Program Sanitasi SPAL-DS Desa Kambilo Tahun 2022. Uang sebesar ini mestinya dibagikan pada setiap pengurus dan anggota KSM lainya untuk kelancaran operasional selama kegiatan di lapangan. Namun sayang sampai saat ini, haknya para personil KSM tersebut tidak pernah diberikan oleh Bendahara. 

Akibat kecewa dan tidak terima dengan sikap Bendahara yang dinilai tidak adil dan transparan tersebut, sejumlah pengurus KSM ini memutuskan untuk mundur dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan program Sanitasi SPAL dimaksud. "Rentetan persoalan inilah yang menjadi alasan kami meninggalkan Bendahara sendiri untuk melanjutkan pekerjaan WC itu. Daripada kami dikibuli, kerja sukarela, capeh dan lelah mengurus program yang tidak ada untungnya ini, lebih baik kami bekerja keras di ladang Jagung yang ada hasilnya," tandas mereka.

Sejumlah pengurus KSM ini menambahkan, terkait hilangnya sejumlah bahan material Semen, Besi dan Keramik seperti pengakuan dari Bendahara itu bukan urusanya mereka. Karena yang memegang kunci gudang BUMDES Kambilo adalah Bendahara dan anggota KSM yang membidangi urusan barang dan jasa. "Jadi kalau memang bahan material itu sebagiannya benar-benar hilang dicuri orang, lebih baik dilaporkan saja pada pihak Kepolisian, jangan hanya berkoar-koar diluar. Biarkanlah Polisi yang melakukan penyelidikan sekaligus memproses pelakunya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," pungkas sejumlah pengurus KSM tersebut. (Red)












Januari 25, 2023
Satu Unit WC Baru yang Dibangun di Desa Kambilo

WARTA BIMA,- Pekerjaan bangun baru sebanyak 28 unit Water Close (WC) atau yang disebut dengan Program Sanitasi SPAL-DS Tahun 2022 diwilayah Desa Kambilo Kecamatan Wawo, hingga kini belum juga dituntaskan oleh pihak pelaksana program, padahal kontrak kerjanya sudah berakhir pada Desember 2022 lalu.

Informasi yang diendus awak Media ini menyebutkan, molornya pekerjaan WC yang menghabiskan uang negara senilai, Rp. 500 juta tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, terjadinya konflik internal dalam jajaran pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Turlinggampo selaku pelaksana yang ditunjuk oleh Dinas Perkim Kabupaten Bima.

Faktor lainya, disebabkan kendala cuaca musim hujan yang disertai dengan minimnya tenaga kerja (Tukang) yang bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut. Namun dari sederet permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, terdapat satu peristiwa yang cukup menggegerkan warga setempat yakni, hilangnya sejumlah bahan material untuk keperluan pembangunan WC dimaksud, terutama Semen, Besi dan Keramik.

Akibat raibnya sebagian bahan material yang dititipkan sementara di gudang milik BUMDES tersebut, penyelesaian pekerjaan proyek WC di Desa Kambilo yang dimulai sejak September 2022 lalu menjadi terhambat. Karena sebagian anggaran sudah terkerus untuk pengadaan ulang sejumlah bahan material yang hilang dicuri orang tersebut.

Bendahara KSM Turlinggampo Desa Kambilo, Imam Syafi,i, ketika dikonfirmasi awak Media ini, Rabu (25/1) menuturkan, meskipun pelaksanaan proyek WC tersebut diterpa berbagai masalah seperti, retaknya hubungan dengan para petinggi KSM dan hilangnya sejumlah bahan material akibat dicuri orang. Namun dirinya sampai saat ini tetap konsisten melanjutkan pekerjaan, karena KSM Turlinggampo telah dipercayakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan Program SANDES di Desa Kambilo Tahun 2022.

"Alhamdulillah, meskipun sudah lama ditinggalkan oleh para pengurus KSM lainya, saya masih bisa bekerja sendiri untuk melanjutkan pembangunan 28 unit WC ini. Bahkan progres pekerjaanya sudah mencapai 96 persen, tinggal 1 WC saja yang tersisa saat ini," ujarnya.

Disinggung siapa pelaku yang tega mencuri sejumlah bahan material proyek yang tersimpan di gudang BUMDES Kambilo tersebut, Bendahara KSM yang akrab disapa Imam ini mengaku sudah mencurigai para pelakunya. Hanya saja dirinya enggan menyebutkan identitas orang-orang tersebut, karena ia tidak berani menuduh orang tanpa bukti dan saksi yang kuat. 

Yang jelas banyak sekali bahan material Semen, Besi dan Keramik ini yang hilang. Tapi malingnya tidak perlu diungkapkan ke publik, yang terpenting proyek WC ini bisa diselesaikan paling lambat 10 hari kedepan. "Dan intinya, proyek ini tidak ada untungnya sama sekali bagi saya. Karena sebagian anggaran sudah habis untuk beli ulang sejumlah bahan material yang hilang tersebut," pungkasnya. (Red)









 




Januari 23, 2023

WARTA BIMA,- Untuk mengisi hari libur dan cuti bersama, Wali Kota Bima memilih bertatap muka sekaligus bersilaturrahmi dengan warga dalam rangka Do'a Dana, di So Kumbe Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima, Senin (23/1). Pada kesempatan tersebut, Walikota Bima didampingi Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, Lurah Rabadompu Timur dan Lurah Kumbe.

Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE dalam arahanya mengatakan, tidak terasa bahwa perjalanan kepemimpinannya bersama pak Feri sudah berjalan 4 tahun lebih, tersisa delapan bulan. "Saya sengaja hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan secara garis besarnya, apa saja kelak yang akan dibangun di wilayah timur," ujarnya.

Menurutnya, ada dua hal terpenting yang akan dibangun di wilayah timur Kota Bima, pertama, pembangunan Kampus IAIN di Kelurahan Kumbe. Diharapkan, anak-anak yang ada di Bima tidak lagi kuliah diluar daerah, karena sudah ada kampus negeri di wilayah timur Kota Bima, yang kelak akan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) yang dibangun diatas lahan 30 hektar. 

Diakuinya, sudah barang past dengan hadirnya Kampus IAIN di Kota Bima tersebut roda perekonomian masyarakat akan tumbuh, menjamurnya kost-kost yang nantinya dibangun oleh masyarakat. Ini semua efek dari hadirnya Kampus negeri di Kota Bima yang menjadi impian dan cita-citanya sejak dulu.

Selain itu lanjut H. Lutfi, membangun bendungan yang memang sudah ditunggu-tunggu, tidak mungkin pemerintah pusat bisa membantu tanpa adanya Detail Engineering Design (DED). "Alhamdulilah, DED sudah dibuatkan ketika Presiden pak Joko Widodo hadir di Kota Bima beberapa hari lalu. "Saat itu pak jokowi tanya ke mada kaso, apa yang bisa saya bantu untuk Kota Bima pak Wali, saya jawab hanya minta bendungan saja," imbuhnya.

Kenapa perlunya dibangun bendungan tersebut kata H. Lutfi, pertama untuk mengurangi resiko bencana banjir dan yang kedua untuk sumber air baku kebutuhan air minum sehari hari. Karena di Kota Bima ini dari 127 sumber mata air, tersisa tinggal 25 mata air. Tujuan bendungan yang ketiga, adalah bisa digunakan untuk irigasi lahan pertanian.

Pada kesempatan itu juga, orang nomor satu di Kota Bima ini sangat berharap kepada pihak Dinas Pertanian, terutama bagi tenaga penyuluh pertanian, agar jangan pernah mengenal lelah, tidak saja berdo'a, tapi harus terjun dan berikhtiar untuk mengawasi benar-benar supaya tidak membawa dampak krisis dunia.

HM. Lutfi menambahkan, sesuai pesan dari bapak Presiden Jokowi beberapa hari lalu saat mengumpulkan para gubernur, bupati, dan walikota se Indonesis, hampir sepertiga di seluruh dunia menghadapi dampak krisis global, artinya 70 negara di tahun 2023 yang akan mengalami krisis dunia, mudah-mudahan Indonesia tidak masuk dalam 70 negara yang mengalami krisis ini. "Dalam kondisi ekonomi dunia yang serba tidak pasti saat ini, alhamdulillah Kota Bima tetap bisa membangun walau dalam kondisi terpahit sekalipun. Ini semua berkat do'a dari kita semua," pungkasya.

Usai menyampaikan arahan, Wali Kota Bima membuka dialog dan tanya jawab bersama para petani So Kumbe Kelurahan Rabadompu Timur. Pada momen spesial di hari libur ini, H. Lutfi telah menjaring beberapa usulan dari para petani dan warga kelurahan setempat. (WB-01)











Januari 19, 2023
H. Kasnun H. Ahmad

WARTA BIMA,- Direktur Utama PT. Roci Karawi Sama yang juga Distributor Pupuk untuk Kecamatan Wawo, H. Kasnun H. Ahmad mengancam akan mempolisikan sejumlah oknum Ketua Kelompok yang dinilai nakal dalam hal penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada masyarakat, terutama pada seluruh anggota kelompoknya yang terkafer dalam RDKK.

Menurutnya, langkah hukum yang dilakukan terhadap sejumlah ketua Kelompok Tani (Poktan) itu bukanlah tanpa alasan. Karena berdasarkan laporan yang diterimanya dari sebagian pengecer pupuk diwilayah Kecamatan Wawo, sejumlah oknum ketua Poktan tersebut enggan membagikan jatah pupuk kepada para anggotanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, sebagian oknum ketua Poktan ini disinyalir telah menjual pupuk bersubsidi jenis UREA dan NPK diatas HET yang ditentukan oleh Pemerintah. Tidak hanya itu, oknum ketua Poktan juga disinyalir telah menjual pupuk diluar wilayah Kecamatan Wawo dengan harga yang lebih tinggi.

"Makanya, saya tidak segan-segan untuk melaporkan sejumlah oknum ketua Poktan ini pada pihak Kepolisian, karena mereka dianggap sudah berbuat nakal dan meresahkan masyarakat banyak, terutama pada anggota kelompoknya masing-masing," ungkap H. Kasnun via Ponselnya, Kamis (19/1).

Pemilik SPBU dan Gudang Pupuk terbesar di Kecamatan Wawo ini mengaku bahwa pelimpahan kewenangan kepada ketua kelompok untuk mengkoordinir membagikan pupuk pada seluruh anggotanya saat ini, semata-mata bertujuan untuk menghindari terjadinya keributan pada saat penyaluran pupuk ditingkat pengecer. Tapi sayang, kepercayaan yang diberikan kepada setiap kelompok tersebut ternyata disalahgunakan lagi oleh sebagian oknum ketua Poktan dengan cara yang dinilai sangat tidak adil.

Mestinya, sesuai aturan yang disepakati bersama, pupuk itu wajib dibagikan secara adil dan merata kepada seluruh anggota kelompok. Bukan sebaliknya dimonopoli dan jual lagi dengan harga yang lebih tinggi oleh oknum ketua Poktan. "Untuk itu, saya ingatkan pada seluruh ketua kelompok tani yang ada di Kecamatan Wawo, jangan sekali-kali persoalan pupuk ini dijadikan ladang bisnis kalau kalian tidak mau berurusan dengan hukum," pungkas H. Kasnun.

Mantan Dirut PDAM Cibinong Provinsi Jawa Barat ini menegaskan, jika sejumlah oknum ketua kelompok tersebut masih berbuat nakal dan bersikap arogan seperti ini. Maka pihaknya bersama para pengecer akan segera mengembalikan pola penyaluran pupuk melalui sistem perseorangan seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam artian tidak lagi melalui kelompok tani seperti yang terjadi saat ini.

H. Kasnun menambahkan, sebenarnya mulai awal tahun 2023 ini, pendistribusian pupuk ditingkat Distributor dan Pengecer tampak sudah mulai tertib dan lancar. Tapi perjuangan dan kerja kerasnya untuk membantu para petani di Kecamatan Wawo tersebut dinodai oleh ulah sejumlah ketua Poktan yang tidak mau membagikan pupuk pada anggotanya. "Kalau caranya ketua kelompok seperti ini lebih baik dilaporkan ke Polisi, karena perbuatan mereka sangat merugikan masyarakat banyak," tandas H. Kasnun.

Pupuk Bersubsidi

Sementara itu, salah seorang Pengecer Pupuk di Kecamatan Wawo kepada Media ini, mengaku sangat mendukung langkah dan kebijakan yang ingin ditempuh oleh, H. Kasnun selaku Distributor Pupuk di Kecamatan Wawo. Karena perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum ketua Koptan tersebut dinilai sangat meresahkan sekaligus merugikan masyarakat banyak, terutama anggota kelompok tani yang bersangkutan. 

"Akibat ulah ketua Poktan yang tidak mau membagikan pupuk pada anggotanya ini, saya terpaksa pending dulu penyaluran pupuk jatah saya yang masih tersisa saat ini sebanyak 5 Ton, bahkan pupuk sebanyak ini sudah satu minggu saya simpan. Daripada pupuk ini dibawah kabur oleh ketua Koptan, lebih baik saya amankan di gudang dulu sementara waktu," tuturnya. (Red)




 








Januari 17, 2023
Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE

WARTA BIMA,- Setelah dilantik Bupati Bima beberapa waktu lalu, jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bima, akhirnya diserah terimakan dari pejabat lama, M. Taufik ST. MT kepada pejabat yang baru, M. Candra Kusuma, AP.

Saat ini, mantan Kadis Perkim Kabupaten Bima, Taufik, ST. MT telah dipercayakan oleh Bupati Bima untuk memimpin Bappeda dan Litbang. Sementara Kadis Perkim yang baru, M. Candra Kusuma sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima.

Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) tersebut antara lain dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer, Sekda, Staf Ahli, Asisten, para Kepala OPD dan Kabag pada lingkup Setda Kabupaten Bima.

Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam sambutanya mengatakan, mantan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bima, Taufik ST, MT mulai saat ini akan memimpin Bappeda sebagai OPD yang berwenang dalam aspek perencanaan. Oleh karena itu, perlu menyusun perencanaan secara komprehensif dan membangun sinergi dengan pihak legislatif.

Menurutnya, kinerja jajaran Dinas Perkim selama ini dinilai telah menunjukkan hasil yang nyata. Kemegahan bangunan masjid Agung Kabupaten Bima dan pembangunan hunian tetap korban bencana banjir di Desa Tambe merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Dinas Perkim Kabupaten Bima.

Sebaliknya, dengan penempatan Chandra Kusuma, AP dari BPBD sebagai Kadis Perkim yang baru diyakini akan mampu mencapai sasaran dan tujuan pembangunan di bidang Perkim. Pejabat baru harus mampu menjalin hubungan yang baik, bekerja sama serta berkomunikasi yang baik dengan semua pihak.

"Saya harapkan kepada Kadis Perkim yang baru ini agar mampu menuntaskan Visi Bima RAMAH," pungkas Bupati IDP. 

Taufik, ST. MT Sertijab dengan M. Candra Kusuma, AP 

Sebelumnya, mantan Kadis Perkim, Taufik ST, MT, dalam sambutan harunya saat perpisahan melaporkan sejumlah capaian Dinas Perkim Kabupaten Bima selama 6 tahun dirinya memimpin instansi tersebut. Diantaranya, penyediaan air minum dan sanitasi, penanganan rumah tidak layak huni, pembangunan Masjid Agung, hunian tetap di Desa Tambe Bolo, pembangunan jalan lingkungan serta pengadaan tanah diberbagai kecamatan dan desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bima. (WB-01)











Januari 15, 2023

H. Muhammad Lutfi, SE


WARTA BIMA,- Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menghadiri acara Pelantikan dan Pengukuhan Ketua LPM, RT, RW, dan Karang Taruna Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima Periode 2022-2026, di Lapangan H. M. Nur Alatif, Kelurahan Rabangodu Selatan, Sabtu malam (14/1).

Saat menghadiri acara tersebut, Wali Kota Bima didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, Kabag Prokopim Kota Bima, Camat dan Sekcam Raba, Lurah Rabangodu Selatan dan Lurah Rabadompu Timur. Selain itu, hadir pula oleh Anggota DPRD Kota Bima dari Partai Golkar Amirudin, S.IP, H. Ridwan Mustakim dari Partai Demokrat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita pada kelurahan setempat.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, dalam sambutanya, sangat mengharapkan agar peran RT, RW, LPM dan Karang Taruna bisa bersinergi dan bersatu padu didalam memainkan peran di wilayahnya masing-masing.

Menurutnya, Kota Bima saat ini telah meletakkan fondasi sistem pelayanan bagi masyarakat berbasis teknologi, dimana sistem pelaporan pengaduan masyarakat yang ada di tingkat RT/RW, semua masalah maupun aspirasi masyarakat dilaporkan melalui HP Android dan diterima oleh operator di Command Center, setelah itu ditindaklanjuti oleh OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing.

H. Muhammad Lutfi mengaku, saat dirinya mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bima, ia  pernah berjanji ingin membagikan HP Android kepada RT sebagai fasilitas penunjang tugas ditengah masyarakat. Tujuannya seperti saat ini digunakan untuk melayani masyarakat dan mendekatkan serta memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

"Saya menginginkan negara dan pemerintah ini benar-benar hadir ditengah masyarakat, dan hari ini terbukti, manfaatnya bukan saja dinikmati oleh kita saja, melainkan dapat pula dinikmati oleh generasi penerus dan bahkan oleh anak cucu kita kelak," ujarnya.

Walikota Bima bersyukur selama ini sistem dan perangkat yang ada sudah berjalan dengan baik, peran dari pemerintah daerah begitu kuat. Apalagi bisa terkontrol dimanapun kepala daerah berada, kelurahan mana yang loyo, RT/RW mana yang tidak ada aduan, begitupun dengan perangkat daerah mudah dipantau hanya melalui HP milik pribadinya. Selain itu, kedepan akan dibuatkan big data atau basis data terpadu, sehingga setiap kelurahan mudah mengontrol data bantuan bagi masyarakat, tidak ada lagi unsur subyektivitas, tidak ada lagi keluarga lurah, tidak ada lagi keluarga RT/RW, sehingga bantuan mengalir berdasarkan yang berhak menerima. 

Jumlah masyarakat Kota Bima yang hidup dibawah garis kemiskinan dan jumlah pengangguran, semuanya terdata dengan jelas, begitu pun orang yang baru lahir. Program ini baru ada di Kota Bima belum ada di Kota lain. "Kurang lebih proses penginputannya 3 tahun lamanya, insya allah big data nya rampung di tahun 2023 ini," jelasnya.

Tidak hanya itu lanjut HML,  dengan adanya wifi gratis yang terpasang di setiap RW, tujuannya untuk meningkatkan kinerja lurah, RT dan RW, sehingga anak-anak akan terkontrol, ini juga akan meminimalisir adanya pencurian, karna kantong-kantong setiap RW selalu ramai, seluruh perempatan jalan raya dipasang CCTV, sehingga pencurian motor mudah terpantau hanya melalui sistem yang hari ini kita miliki.

"Kota Bima ini harus aman, dimana-mana yang namanya sebuah kota, yang utama itu harus aman, apalagi Indeks Pengembangan Manusia (IPM) Kota Bima nomor urut 2 di NTB, tapi kita tidak pernah kalah, Kota Bima dalam 3 tahun berturut-turut sebagai daerah dengan pembangunan terbaik, yang menilai bukan dari kota, tapi oleh provinsi, bukan saja berupa fisik, tapi dari berbagai dimensi pembangunan yang ada," imbuhnya.

Mantan anggota DPR RI ini, sangat bersyukur dan bangga dengan banyaknya prestasi yang dicapai, bahkan dibawah kepemimpinanya, Kota Bima mendapatkan penghargaan sebagai daerah dengan kategori pelayanan terbaik urutan ketiga. Ini semua karena kesadaran birokrasi yang kian hari kian membaik berdasarkan penilaian dari Ombudsman RI.

"Saya bermimpi kota ini menjadi kota pendidikan, menjadi kota transit perdagangan, makanya kita dirikan kampus IAIN Bima di Kelurahan Kumbe diatas lahan 52 hektar. Supaya anak-anak kita tidak perlu sekolah jauh-jauh, kedepan cikal bakal menjadi universitas islam negeri, semua fakultas ada, tidak perlu jauh-jauh cukup di Bima saja," pungkas HM. Lutfi disambut tepuk tangan yang meriah.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Bima juga menyampaikan bahwa dengan memanfaatkan kedatangan Presiden RI, Joko Widodo beberapa hari lalu, pihaknya mengaku sudah mengajukan proposal untuk pembangunan bendungan, mudah-mudahan bisa dibangun pada tahun 2024 mendatang.

"Alhamdulillah, surat balasan bapak Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara Kepresidenan disambut baik melalui Kementerian PUPR, lahan kita diwilayah timur dimanfaatkan dengan baik, dengan kapasitas daya tampung air sebanyak 52 juta kubik untuk kebutuhan air baku, kebutuhan pertanian dan lainya" tandasnya.

Diakhir sambutanya, HM. Lutfi mengucapkan selamat pada para pengurus yang baru, semoga betul-betul dijalankan amanah ini untuk mengabdi melayani masyarakat yang tersebar di lingkungannya masing-masing. Sebaliknya, kepada pengurus sebelumnya, disampaikan terima kasih atas segala dedikasi serta pengabdiannya ditengah masyarakat, semoga menjadi ladang amal ibadah untuk dikemudian hari.



Sementara itu, Lurah Rabangodu Selatan, Khairul Amar, SE. MM dalam laporannya menyampaikan, mewakili masyarakat kelurahan Rabangodu Selatan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Wali Kota Bima, telah berkenan hadir mengobati rasa rindu masyarakat yang selama ini benar-benar menginginkan kehadiran bapak Wali Kota Bima untuk hadir langsung ditengah warga Rabangodu Selatan, dan hari ini terbukti. 

Pelaksanaan pelantikan malam ini mulai dari proses pemilihan hingga pelantikan, merupakan wujud swadaya murni dari masyarakat sebagai bentuk harapan serta semangat mereka dalam membangun Kelurahan Rabangodu Selatan yang jauh lebih baik lagi kedepannya.

Khairul Amar mengaku bahwa dalam masa kepemimpinan Wali Kota Bima 4 tahun terakhir ini, telah banyak merealisasikan visi dan misi serta program. Mulai dari bantuan hibah untuk 3 masjid dan 1 mushala, dari 10 juta untuk mushala, dan 100 juta sampai 150 juta untuk 3 masjid, dan mudah-mudahan pada tahun 2024 mendatang dapat dianggarkan kembali. 

Seperti diketahui, jumlah ketua RT, RW, Ketua LPM dan Karang Taruna yang dilantik serta dikukuhkan oleh Camat Raba tersebut  yakni, untuk RT sebanyak 12 orang, RW 4 orang, karang taruna 7 orang dan pengurus LPM 4 orang. (Red)










Januari 13, 2023

 

H. Muhammad Lutfi, SE

WARTA BIMA,- Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bima, selama empat tahun terakhir tepatnya mulai 2018 hingga 2022 kemarin, telah menangani sebanyak 2.651 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh pelosok wilayah Kota Bima. 

Penanganan 2.651 RTLH melalui program BSPS tersebut, semuanya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Bima Tahun 2018 sampai 2022.

Tercatat, ribuan Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani di wilayah Kota Bima tersebut antara lain, di Kecamatan Asakota jumlah RTLH sebanyak 647 unit. Terdiri dari, Kelurahan Jatibaru terdapat 401 unit, yang sudah dibangun sebanyak 103 unit, kemudian pada Kelurahan Jatiwangi sebanyak 56 unit dari 126 unit, Kelurahan Melayu 25 unit, Kelurahan Ule 265 unit, Kelurahan Jatibaru Timur 58 unit dan Kelurahan Kolo sebanyak 62 unit yang sudah tertangani.

Selanjutnya, Kecamatan Rasanae Barat, tercatat sebanyak 554 unit RTLH yang menjadi konsentrasi Pemerintahan Lutfi-Feri melalui Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Bima, terdiri dari Kelurahan Dara sebanyak 56 unit yang sudah dibangun, Kelurahan Paruga 43 unit, Kelurahan Tanjung 120 unit, Kelurahan Sarae 66 unit, Kelurahan Nae 15 unit serta Kelurahan Pane sebanyak 18 unit RTLH yang sudah dikerjakan.

Selain itu, di Kecamatan Mpunda target Pembangunan RTLH demi mewujudkan Rumah Layak Huni dan rumah sehat bagi masyarakat kurang mampu tercatat sebanyak 758 unit. Diantaranya, Kelurahan Monggonao yang sudah dibangun sebanyak 9 unit, Manggemaci 36 unit, Sadia 38 unit, Sambinae 43 unit, Panggi 37 unit, Kelurahan Mande 67 unit, Lewirato 4 unit, Penatoi 105 unit, Santi 74 unit, dan Kelurahan Matakando sebanyak 78 unit RTLH yang sudah direalisasikan.

Sementara itu, diwilayah Kecamatan Raba, target Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Bima membangun RTLH bagi warga kurang mampu sebanyak 941 unit selama tahun 2018 sampai 2022. Jumlah RTLH yang sudah dikerjakan antara lain, di Kelurahan Nitu sebanyak 50 unit, Rontu 76 unit, Rabangodu Selatan 36 unit, Rabangodu Utara 22 unit, Penaraga 141 unit, Rabadompu Timur 95 unit, Rabadompu Barat 108 unit, Kendo 20 unit, Penanae 222 unit, Rite 5 unit dan Kelurahan Ntobo sebanyak 174 unit RTLH yang telah dibangun.

Terakhir di Kecamatan Rasanae Timur, jumlah RTLH yang dibangun oleh Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Bima sejak 2018 hingga 2022 sudah mencapai 519 unit. Jumlah ini tersebar di Kelurahan Oi Fo'o sebanyak 50 unit, Kumbe 21 unit, Kodo 74 unit, Nungga 24 unit, Lelamase 26 unit, Dodu 39 unit, Lampe 25 unit serta Kelurahan Oi Mbo 1 unit.

Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima, A. Faruk, SST, PAR, M.Si mengatakan, selama empat tahun kepemimpinan Lutfi-Fery yakni mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kemarin, jumlah RTLH yang sudah tertangani sebanyak 2.651 unit.

"Pembangunan RTLH di berbagai Kelurahan dalam wilayah Kota Bima ini bersumber dari DAK dan DAU melalui program BSPS," ujarnya.

Selain itu lanjut Faruk, pada tahun 2023 ini, ada 57 unit untuk peningkatan kualitas masing-masing senilai, Rp. 25 juta per unit. Dan untuk pembangunan baru 40 juta per unit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Disamping itu, Dinas Perkim, dan Pertanahan Kota Bima akan terus fokus menyelesaikan program RTLH pada tahun 2023 ini. 

Alhamdulillah, Tahun 2023 ini sebanyak 57 unit, 25 unit PK di Perkim, 27 unit PK di Perumahan dan 5 unit PB di perumahan, semuanya ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)," imbuhnya.

Faruk menambahkan, pihak selaku Kadis Perkim yang baru sangat mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kota Bima. Karena semuanya ini menjadi bagian dari titik fokus Pemerintah Kota Bima dalam menangani dan menekan kasus Stunting di Kota Bima. Salah satunya dengan mewujudkan rumah sehat bagi masyarakat kurang mampu.

"Saya yakin, melalui dukungan dan perhatian dari Bapak Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi (HML),  Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi warga kurang mampu akan terselesaikan dengan baik diseluruh pelosok wilayah Kota Bima," pungkasnya. (WB-01)




Januari 10, 2023


WARTA BIMA,- Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE meletakkan batu pertama Pembangunan Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Tingkat IV Kesdam/Udayana yang berlokasi di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima, Selasa (10/1).

Pada momen tersebut, Wali Kota Bima didampingi oleh Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Kabag Prokopim, Camat Raba dan Lurah Rabangodu Selatan.

Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE dalam sambutannya mengatakan, pembangunan rumah sakit TNI AD merupakan satu kepercayaan dari Kemenhan untuk dilaksanakan di wilayah Kota Bima. "Ini sejarahnya tidak disangka-sangka, saya memang merencanakan membangun rumah sakit di Kota Bima, tiba-tiba ditelepon oleh teman saya dari Jakarta, bahwa kita akan diberikan rumah sakit untuk Kota Bima, Pak Prabowo sudah menyetujuinya, dan alhamdulillah hari ini terwujud," ujar Wali Kota Bima mengutip ucapan sahabatnya.

H. M. Lutfi menambahkan, pada prinsipnya, jadi pemimpin itu harus berani, alhamdulillah berkat kerjasama antara Kota Bima dan Kabupaten Bima, tanah ini diberikan oleh Bupati Bima kepada TNI AD. Ini semua semata demi kepentingan bangsa dan negara, artinya kepentingan bangsa dan negara itu yang lebih diutamakan. Diharapkan, dengan keberadaan rumah sakit TNI Angkatan Darat ini bisa mensejahterakan bagi TNI khususnya, dan bagi masyarakat yang ada diwilayah pulau sumbawa pada umumnya.

"Saya harap, dengan adanya rumah sakit ini kelak akan menjadi rumah sakit rujukan bagi rumah sakit yang ada di kabupaten/Kota di pulau sumbawa. Kita juga meminta Dokter Spesialisnya dan ditunjang dengan tenaga medis yang dimiliki oleh rumah sakit di Daerah bisa ditampung," pungkas HM. Lutfi.

Sementara itu, Kabid Dalwaskon Puskon Barahanan Kemhan, Kolonel Laut (KH) Ir. Syaifuddin, MM mengatakan, pembangunan Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat IV di Kota Bima adalah salah satu dari 26 paket yang akan dibangun di seluruh indonesia dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, salah satunya di Kota Bima.

"Rumah sakit ini dibangun diatas lahan seluas 4.254 meter persegi, terdiri dari bangunan utama dan bangunan pendukung lainnya, bangunan utama meliputi ruang rawat inap VIP, ruang rawat inap kelas 1 yang bisa dikonversikan ke kelas 4, poli klinik, ICU, kamar jenazah, dan lainnya, dengan jumlah tempat tidur pasien sebanyak 44 kamar" ungkapnya.

Kata Syaifudin, banyak kabupaten/kota lain yang menginginkan dibangunnya rumah sakit ini didaerah mereka, namun pimpinan pusat lebih mempercayakan Bima, lebih khususnya di Kota Bima untuk dibangunnya rumah sakit ini, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Bima dan TNI semakin membaik. Katanya. "Pembangunan rumah sakit TNI AD ini akan rampung di bulan Juni 2023, yang akan diresmikan secara serentak oleh Bapak Presiden Jokowi pada bulan Juni 2023 dari Jakarta," paparnya.

Ditempat yang sama, Danrem 162 Wira Bhakti, Brigjen TNI Sudarwo Aris Nurcahyo, S.Sos, menyampaikan, tugasnya didaerah memang menyiapkan lahan, dan alhamdulilah telah terwujud berkat kerjasama antara Kota Bima dan Kabupaten Bima untuk kepentingan militer. "Ini semua atas kerjasama dan kerja kolaborasi bapak Wali Kota Bima dan Ibu Bupati Bima yang memang selama ini saya tahu hubungannya terjalin sangat baik," imbuhnya.

Sudarwo menambahkan, untuk renstra tahun 2025-2030 kedepan, konsepnya di Bima akan ada batalion 746, kemungkinan juga nantinya akan ada Korem, kemudian NTT nanti akan terbentuk satu kodam tersendiri, dan nantinya pulau sumbawa akan ada 1 korem tipe B. 

Sementara itu, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, mengaku sangat bangga dan bersyukur telah menjadi bagian dari sejarah dimulainya pembangunan rumah sakit yang dinantikan oleh masyarakat bima, tidak hanya di Kota Bima, dan Kabupaten Bima saja, tetapi di pulau sumbawa pada umumnya. "Di NTB sekarang sudah ada rumah sakit TNI di Kota Mataram, dan nantinya akan berdiri jauh lebih megah di wilayah Kota Bima. Ini tentunya salah satu yang diharapkan oleh masyarakat pulau sumbawa, dengan ketersediaan rumah sakit TNI ini menjadi rujukan bagi rumah sakit yang ada," ujarnya.

Bupati IDP meyakini bahwa kehadiran RS TNI di Bima tersebut tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian terserapnya sejumlah tenaga kesehatan lulusan dari sekolah kesehatan yang ada di pulau sumbawa, dan berpeluang juga bagi tenaga kesehatan yang ada di daerah.

Hadir pada peletakaan batu pertama pembangunan rumah sakit TNI AD Tingkat IV tersebut yakni Kabid Dalwaskon Puskon Barahanan Kemhan, Kolonel Laut (KH) Ir. Syaifuddin, MM, Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen TNI Sudarwo Aris Nurcahyo, S.Sos, Ketua DPRD Kota Bima, Bupati Bima, Dandim 1608 Bima, Kapolres Kota dan Kabupaten Bima, Dandim 1614 Dompu, Danden Kesyah Mataram Letkol Ckm I Dewa Made Arthana Suradhita,A.Md, Danyon Brimob AKBP Zulkarnain, Rancang subbid rancang bid Renkon puskon barahanan Kemhan Mayor Sus Nanang Iswanto S.T, Pengelola data subbid waskon biddalwaskon puskon kemhan Letda czi Deden chaerul Anwar dan Pelaksana Proyek. (WB-01)









Januari 06, 2023
Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, saat Melantik dan Mengambil Sumpah 87 Pejabat Struktural dan Fungsional
 
WARTA BIMA,- Awal Tahun 2023, Wali Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE, Jum,at sore (6/1), kembali melantik dan mengukuhkan 87 pejabat mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas serta Jabatan Fungsional pada lingkup Pemerintah Kota Bima.
Pelaksanaan mutasi dan rotasi para pejabat struktural dan fungsional di lingkup Pemkot Bima tersebut antara lain dihadiri oleh, Ketua DPRD Kota Bima, Alvian Indrawirawan, Sekda, Muhtar Landa dan Asisten III Setda Kota Bima, Adisan.

Dalam pelantikan tersebut, Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE melakukan pengisian tiga jabatan hasil JPT. Diantaranya, A. Faruk diangkat menjadi Kepala Dinas Perkim, Agus Purnama mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas PUPR dan Gufran didaulat menjadi Kepala BPBD Kota Bima.

Selanjutnya, Adhi Aqwam sebelumnya menjabat Sekretaris Bapedda dan Litbang, Jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Kabag Umum dipercayakan pada Rusnah, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindag Kota Bima.

Kemudian, Sekretaris Dinas Perhubungan, Is Fahmi dirotasi menjadi Sekretaris Diskominfotik, sementara Sekretaris Diskominfotik sebelumnya digeser ke Sekretaris Dishub. Sekretaris Disnaker dipercayakan kepada, Ansor yang sebelumnya menjabat Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Disnaker. Iksan, Kabid penanganan fakir miskin pada Dinsos, jabatan baru sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, dilakukan pengukuhan ulang pada sejumlah jabatan pada OPD yang mengalami perubahan nomenklatur, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bapedda serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tidak hanya itu, Walikota Bima, HM. Lutfi juga merombak sejumlah jabatan Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas PUPR, Perkim, Dinsos, Koperindag, BPBD, Disnaker serta sejumlah jabatan lainya pada tingka eselon IV. Termasuk pengambilan sumpah para pejabat yang mengisi Organisasi Perangkat Daerah yang baru (OPD) pada lingkup Pemerintah Kota Bima. (WB-01)



















Januari 04, 2023


WARTA BIMA,- Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi NTB, Mori Hanafi, SE, M. Com, Rabu (4/1), melantik dan mengukuhkan 61 orang pengurus baru KONI Kota Bima. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Personalia Pengurus KONI Kota Bima Masa Bakti 2022-2026.

Acara pengukuhan yang berlangsung di Convention Hall Paruga Na'e Kota Bima tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Bima, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, Camat, Lurah, Wakil Ketua DPRD Kota Bima dan Wakapolres Bima Kota.

Wali Kota Bima yang juga Ketua Umum KONI Kota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE dalam sambutanya mengatakan, mengemban amanah sebagai Ketua umum KONI Kota Bima merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Tentu prestasi semua cabang olahraga harus ditingkatkan dan diperhatikan dengan baik.

Menurutnya, keberadaannya sebagai Ketua Umum KONI dan seluruh jajaran pengurus yang baru bukan sekedar numpang nama saja. Namun harus bekerja keras untuk membina cabor yang ada guna meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya.

"Kami akan meraih prestasi yang lebih baik lagi dalam Porprov nanti", tegasnya.

Mantan anggota DPR RI ini menambahkan, untuk memaksimalkan persiapan para cabor, pengurus akan melaksanakan Training Center (TC) secara rutin sebulan sebelum perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). TC ini sangat perlu dilaksanakan agar setiap cabor tidak sekedar mengutus para atlet, namun benar-benar mengutus para atlit yang berkompeten dan memiliki kemampuan yang akan mengharumkan nama baik daerah, khususnya Kota Bima.

"Untuk mendapatkan hasil yang baik pada Porprov nanti, saya harapkan semua pihak untuk selalu bersinergi dan bekerja sama, sehingga KONI Kota Bima bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya," pungkas HM. Lutfi.


Sementara itu, Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Mori Hanafi, SE, M. Com dalam sambutanya mengatakan bahwa kegiatan Porprov akan dilaksanakan pada 18 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Oleh karena itu, persiapan para atlit dari segala hal harus benar-benar maksimal, baik persiapan fisik, skil, mental maupun kesehatan.

"Setelah Porprov ini, nanti sekitar bulan Juni 2023 akan dilanjutkan lagi dengan kegiatan Pra PON untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024," ujar Mori Hanafi.

Wakil Rakyat Bima di lembaga DPRD Provinsi NTB ini, menyampaikan selamat pada seluruh jajaran KONI Kota Bima yang baru dilantik. Semoga para pengurus baru bisa mengabdi dengan baik untuk kemajuan olahraga di Kota Bima. "Saya juga menyampaikan terima kasih dan selamat kepada Bapak Walikota Bima yang telah dipilih secara aklamasi untuk memimpin KONI Kota Bima. Saya yakin ditangan bapak, KONI jauh lebih bersemangat," tandas Mori Hanafi. (WB-01)








Januari 04, 2023

WARTA BIMA,- Gerbong mutasi dan rotasi pejabat di lingkup Pemkab Bima kembali digelar. Kali ini, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE melantik dan mengukuhkan 104 orang pejabat struktural dan fungsional pada jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, Rabu (4/1).

Acara pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, H.Dahlan M. Noer, Asisten III, Inspektur dan kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima. Menariknya, dalam perhelatan mutasi dan rotasi awal tahun baru 2023 ini, Bupati Bima merombak sejumlah kabinetnya pada tataran Eselon II, III dan IV, termasuk 99 pejabat tinggi Pratama dan pejabat fungsional di lingkup Pemkab Bima.

Sejumlah pejabat Eselon II yang dilantik Bupati Bima melalui SK nomor 821.2/11/07.2/2023 tersebut antara lain, Taufik, ST. MT yang sebelumnya Kepala Dinas Perkim mendapat jabatan baru sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bima. Sementara Kepala Bappeda sebelumnya, Suwandi ST, MT diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR menggantikan Ir. H. Nggempo yang baru saja Pensiun akhir Desember 2022 kemarin.

Selanjutnya, Ir. Indra Jaya yang sebelumnya menjabat Asisten II Setda Kabupaten Bima dirotasi menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Keswan, sedangkan Kadis Peternakan sebelumnya, Ir. Syarifudin didaulat menjadi Asisten II. Kemudian, Fatahullah, S.Pd yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat sebagai Asisten I Setda Kabupaten Bima. Posisi Fatahullah sebagai Kadis Nakertrans digantikan Oleh Aris Munandar, ST, MT.

Masih pada tingkat Eselon II,  M. Chandra Kusuma AP yang sebelumnya Kepala BPBD Kabupaten Bima mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perkim. Sementara posisi kepala BPBD yang baru dipercayakan pada, Drs. Isyrah yang sebelumnya Staf Ahli Bupati. Selain itu Staf Ahli Bupati Drs. Ishaka juga mendapat jabatan baru sebagai Kepala Dinas DPMPTSP. Selanjutnya, Drs. A. Salam Gani yang sebelumnya Kadis Perpustakaan dirotasi sebagai Kadis Pariwisata. Posisi yang ditinggalkan Salam Gani digantikan oleh Drs. Aris Gunawan yang sebelumnya Kepala DPMPTSP Kabupaten Bima. 

Selain itu, terdapat empat pejabat dipromosikan pada level Eselon II yakni, A. Rifai, ST yang sebelumnya Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dipromosikan menjadi Kadis Damkar. Kemudian pada lingkup Sekretariat Daerah, Samsul Bahrain yang sebelumnya Kabag Organisasi dilantik menjadi Kasat Pol PP, Nurdin, S.Sos yang sebelumnya Plt DP3AP2KB dilantik sebagai Kepala DP3AP2KB dan Ruslan S.Sos Sekretaris Bappenda dilantik sebagai Kepala Bappenda.

Pada momen tersebut, Bupati IDP juga melantik lima orang Camat baru diantaranya, Ruyani, SH diangkat menjadi Camat Belo, Kumara Jaya, S.STP, M.Si sebagai Camat Palibelo, Camat Monta Muktamirin S.IP, Abubakar S.Sos Camat Langgudu dan Ilham, SE dipromosikan menjadi Camat Wera Kabupaten Bima. (WB-01)





















Januari 02, 2023
Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada Masyarakat

WARTA BIMA,- PT. Roci Karawi Sama selaku Distributor Pupuk yang baru diwilayah Kecamatan Wawo, Senin (2/1), mensosialisasikan pemberian pupuk bersubsidi yang telah terdaftar pada Pupuk Indonesia berdasarkan RDKK, yang dikeluarkan oleh pihak UPT Dinas Pertanian dan Pekebunan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Acara sosialisasi yang berlangsung di Gudang Pupuk milik PT. Roci Karawi Sama Desa Kambilo tersebut, dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan Surat Penunjukan Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi Wilayah Kecamatan Wawo Distributor PT. Roci Karawi Sama Tahun 2023.

Direktur Utama PT. Roci Karawi Sama, H. Kasnun H. Ahmad mengatakan, mulai tahun 2023 ini, masyarakat ataupun Kelompok Tani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah masyarakat yang terdaftar di Pupuk Indonesia (PI). "Artinya, kalau tidak ada nama yang keluar dari PI ini, masyarakat yang bersangkutan tidak bisa mendapat pupuk bersubsidi," katanya.

Oleh karena itu, H. Kasnun menghimbau kepada seluruh pengecer pupuk yang ada di Kecamatan Wawo, agar mengutamakan tertib administrasi bagi setiap petani yang mengambil pupuk, sebab Pemerintah tidak memberikan sekaligus pada para petani. Selain itu, para pengecer juga harus membuat data nama-nama petani yang sudah mengambil pupuk, terutama untuk bulan Januari sampai Maret 2023 dan jatah selama setahun.

'Intinya, semua pengecer yang mengambil pupuk pada saya harus dibubuhi dengan tanda tangan masing-masing," ujarnya.

H. Kasnun menegaskan, penerapan aturan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak manapun. "Pokoknya kalau aturan ini diterapkan dengan baik dan benar oleh para pengecer. Maka jangan takut lagi kalau ada pemeriksaan, karena kita sudah punya data yang lengkap," imbuhnya.

H. Kasnun yang juga pemilik satu-satunya SPBU di Kecamatan ini mengaku bahwa menekuni bisnis sebagai Distributor dan Pengecer Pupuk memiliki resiko yang cukup besar, sebab satu kaki sudah berada di Penjara atau minimal akan berurusan dengan hukum di tingkat Kepolisian. Aturan penyaluran pupuk bersibsidi sangatlah ketat, jangankan selisihnya 1 Sak, selisih 1 Kilogram saja, kalau tidak bisa dipertanggung jawabkan sangat berbahaya. 

"Makanya, saya ingatkan pada seluruh pengecer agar hati-hatilah dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini kalau tidak mau berurusan dengan hukum," cetusnya.

Pihaknya selaku Distributor sangat mengharapkan kepada seluruh pengecer pupuk di Kecamatan Wawo, supaya bisa bekerjasama sesuai regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Pupuk Indonesia maupun Pemkab Bima. Kalau saja ada pengecer yang melanggar aturan, maka resikonya ditanggung sendiri, bahkan pihaknya tidak segan-segan melaporkan ulah pengecer bersangkutan pada pihak yang berwajib.

Selain itu, untuk diketahui oleh para pengecer bahwa mulai saat ini, salah satu syarat utama pendistribusian pupuk Urea dan NPK harus memiliki uang di rekening kios minimal sebanyak, Rp. 45 juta baru bisa menebus pupuk pada pihak Distributor PT. Roci Karawi Sama. Dengan diberlakukanya aturan ini, maka kedepanya tidak ada lagi istilah bagi para pengecer untuk tidak menebus pupuk, sebab Pemerintah sudah berikdon setiap bulan.

"Jika syarat ini dirasa terlalu berat, sebaiknya jangan jadi pengecer karena ini bermuara untuk kebaikan kita bersama. Setelah tandatangan SPJB nanti kita lanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas supaya kami sebagai Distributor jangan sampai dibilang menjebak para pengecer," pungkas H. Kasnun.

H. Kasnun H. Ahmad

Mantan Dirut PDAM Cibinong Jawa Barat ini menghimbau kepada seluruh pengecer di Kecamatan Wawo, supaya bisa memasang papan informasi harga pupuk bersubsidi di kiosnya masing-masing. Pada momen tersebut, H. Kasnun juga meminta kepada seluruh kepala desa diwilayah Kecamatan Wawo, agar bisa memberikan informasi pada masyarakat terkait data orang-orang yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan adanya bentuk transparansi seperti ini, maka kedepanya tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan kekurangan pupuk bersubsidi, terutama Urea dan NPK.

Sementara itu, salah seorang Perwakilan Pupuk Indonesia (PI) Cabang Bima, Jihadilah Akbar sangat mengharapkan kepada pihak Distributor dan seluruh pengecer pupuk di Kecamatan Wawo, agar tidak menjual pupuk bersubsidi diluar wilayah kerja Kecamatan Wawo. "Hindarilah pelanggaran seperti ini kalau tidak mau diproses hukum," tegasnya.

Selain itu, penyaluran pupuk harus melibatkan seluruh kelompok tani. Hal ini bertujuan agar pupuk tersebut bisa tepat sasaran dan terbagi secara merata. Para pengecer juga harus memberitahukan pada petani tentang besarnya jatah pupuk yang diterima oleh setiap pengecer. Dan yang lebih penting lagi, libatkanlah seluruh kepala desa saat penyaluran pupuk bersubsidi di desa masing-masing.

Pose bersama Kepala UPT, BPP Pertanian, Kepala Desa dan Pengecer Pupuk se-Kecamatan Wawo usai Sosialisasi

"Saya ingatkan juga pada seluruh pengecer di Wawo, agar tertibkan administrasinya masing-masing. Hal ini untuk mengantisipasi turunnya tim pemeriksa dari BPK RI," tandas Jihadilah Akbar. (RED)




 


 











Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warta Bima © 2020. All Rights Reserved.
Designed by Aden KT

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.