Presiden Didampingi Bupati dan Walikota Bima, Bupati Dompu serta Ketua DPRD Kab. Bima, saat Peresmian Huntap

WARTA BIMA,- Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo didampingi ibu negara, Iriana Jokowi beserta para Menteri, Gubernur NTB, Bupati dan Walikota Bima, Kamis pagi (29/12), meresmikan Hunian Tetap (Huntap) Rumah Relokasi Banjir di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB. Rumah yang diresmikan oleh Presiden RI ke-7 tersebut berjumlah sebanyak 185 unit di Desa Tambe dan 107 unit di Kabupaten Dompu.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa pada Tahun 2020 lalu, wilayah Kabupaten Bima dan Dompu pernah diguncang oleh badai Seroja. Akibat kejadian tersebut, sejumlah rumah warga yang berada di bantaran sungai lulu lantak diterjang banjir bandang.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki sejumlah rumah warga yang hancur akibat banjir tersebut, pihak Pemerintah akhirnya membangun kembali rumah dengan nama, Hunian Tetap (Huntap). Bahkan proses bangunannya saat ini sudah rampung sekaligus diresmikan penggunaanya.

"Jumlah Huntap yang dibangun oleh Pemerintah ini lumayan banyak yakni, 185 unit di Kabupaten Bima dan 107 di Kabupaten Dompu Propinsi NTB," ujarnya.

Jokowi menilai, keberadaan rumah relokasi tersebut sangat indah dan strategis, sehingga kedepan harus dijadikan sebuah komplek perumahan yang asri dan nyaman bagi para ibu-ibu dan keluarganya yang menjadi korban banjir. "Untuk lebih nyamanya lagi, semua rumah baru ini harus disertifikat dan juga dilengkapi dengan sarana maupun fasilitas pendukung lainnya, termasuk sarana ibadah. 

"Saya harap, semoga para korban banjir bisa menikmati rumah relokasi yang dibangun baru ini dengan nyaman dan bahagia bersama keluarganya masing-masing," pungkasnya.

Presiden Jokowi saat Blusukan di Pasar Sila

Hasil liputan langsung awak Media ini, sebelum meresmikan Huntap tersebut, Presiden Jokowi dan rombongan terlebih dahulu melakukan blusukan di Pasar Sila Bolo. Menariknya, kedatangan seorang Kepala Negara di Kecamatan Bolo ini disambut histerius oleh puluhan ribu masyarakat yang ada disepanjang jalan mulai dari tempat penginapan Presiden Hotel Marina Inn Kota Bima sampai di lokasi peresmian Huntap yang berada di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Seakan tidak ingin kehilangan momen yang sangat istimewa tersebut, masyarakat Bima tumpah ruah di sisi kiri dan kanan jalan protokol, dengan harapan mereka ingin melihat dari dekat sosok Presiden Joko Widodo yang sudah memimpin Indonesia dua periode tersebut.

"Kami sanggup menunggu dan antri berjam-jam demi melihat secara langsung Presiden Joko Widodo, karena selama ini kami hanya melihat pak Jokowi di layar Televisi dan di HP saja," tandas sejumlah warga yang memadati lokasi peresmian Huntap dimaksud.

Sementara itu, usai melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Bima, Presiden Jokowi bersama rombongan langsung bertolak menuju Kabupaten Sumbawa untuk meresmikan Bendungan Beringin Sila yang berada di Sumbawa. (WB-01)




 




 



WARTA BIMA,- Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menyambut sekaligus mendampingi Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Rabu malam (28/12).

Kehadiran Presiden RI ke-7 di Bima tersebut dalam rangka kunjungan kerja Peresmian Rumah Relokasi Korban Banjir di Desa Tambe, dan Peninjauan Pasar Bolo di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

Dalam Kunkernya di Bima tersebut, Presiden Jokowi didampingi antara lain, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. DR. Anwar Usman, MH beserta Istrinya Idayati yang merupakan Adik Kandung Presiden Joko Widodo.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE yang mendampingi Bapak Presiden pada acara jamuan makan malam di Kediaman Ketua MK Amahami Kota Bima, memanfaatkan momen bersejarah tersebut untuk melobi langsung Presiden Joko Widodo untuk Pembangunan Bendungan dengan daya tampung air berkapasitas 52 Juta Kubik.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, mengaku, ada beberapa hal penting yang disampaikan secara langsung pada Presiden Republik Indonesia saat makan.malam itu. "Alhamdulillah, tadi saya sampaikan dan meminta untuk dibuatkan bendungan untuk Kota Bima, yang mana bendungan tersebut berfungsi untuk kebutuhan air baku dan kebutuhan pertanian di wilayah Raba dan Rasanae Timur yang berkapasitas 52 juta kubik" ujarnya.

Terkait pembangunan DAM yang diusulkan pada bapak Presiden, Pemkot Bima telah membuat Detail Engineering Design (DED) dari bendungan tersebut yang diminta proposalnya oleh bapak Presiden Jokowi. "Alhamdulillah, rasa hormat yang sangat dalam dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Jokowi atas atensinya membantu merealisasikan program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bima," imbuhnya.

H. Muhammad Lutfi menambahkan, manfaat bendungan tersebut adalah untuk penampungan air hujan dan pencegahan banjir. Artinya dengan terbangunnya bendungan ini akan terintegrasi dengan upaya yang sedang dilakukan oleh Pemkot Bima saat ini dalam hal Normalisasi sungai. (WB-01)







.

Iwan Purnamawan, SP

WARTA BIMA,- Mulai awal tahun, khususnya untuk Januari 2023 mendatang. Seluruh masyarakat Wawo terutama para petani yang menanam komoditi Padi dan Jagung saat ini, diminta agar tidak perlu khawatir dengan masalah kekurangan Pupuk UREA Bersubsidi, karena Pemerintah Daerah telah menyiapkan jatah untuk Kecamatan Wawo sebanyak 266,76 Ton.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPT Dinas Pertanian dan Perkebunan Kecamatan Wawo, Iwan Purnamawan, SP saat ditemui awak Media ini Senin sore (26/12).

Menurutnya, alokasi pupuk urea bersubsidi khusus untuk bulan Januari 2023 tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor, 188.45/06.13 Desember 2022 Tentang Alokasi Pupuk UREA Bersubsidi Sektor Pertanian Perbulan Tahun Anggaran 2023. Dalam SKnya ini, Bupati Bima telah menetapkan alokasi pupuk urea bersubsidi bulan Januari khusus untuk Kecamatan Wawo sebanyak 266,76 Ton. Sementara jumlah alokasi keseluruhan pada setiap kecamatan diwilayah Kabupaten Bima untuk Januari 2023 mencapai 5.080 Ton.

Selain itu lanjut Iwan, untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan stok pupuk di Kecamatan Wawo, khususnya pada bulan Januari 2023 mendatang. Pihaknya mengaku telah mengusulkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, agar alokasi pupuk Urea Bersubsidi untuk bulan Maret 2023, sebagianya atau minimal tiga persen bisa dimajukan ke Januari. Karena puncak kebutuhan pupuk bagi masyarakat terjadi pada bulan Januari 2023, setelah itu, para petani tidak lagi membutuhkan pupuk yang terlalu banyak.

"Saya minta, jatah pupuk bulan Maret dialihkan ke Januari ini hanya 3 persen saja. Kalau usulan saya ini direalisasikan oleh Dinas, maka alokasi pupuk Urea untuk masyarakat Wawo khusus pada Januari 2023 nanti bisa mencapai 300 lebih ton," ujarnya.

Iwan menambahkan, pupuk sebanyak 300 lebih ton tersebut, nantinya akan dibagikan pada masing-masing Pengecer yang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan Wawo. Termasuk jatah untuk empat pengecer baru yang mulai beroperasi pada Januari 2023 mendatang. Empat pengecer baru tersebut berada di Desa Raba, Kombo, Kambilo dan Maria Utara.

"Jumlah Pengecer Pupuk yang ada pada setiap desa di Kecamatan Wawo saat ini sudah bertambah menjadi 18 pengecer," imbuhnya. 

Sementara itu, disinggung soal keberadaan Pupuk NPK atau sering disebut pupuk merah oleh para petani? Iwan Purnamawan menegasakan bahwa alokasi Pupuk NPK khusus untuk Kecamatan Wawo pada bulan Januari 2023 nanti berjumlah sebanyak, 118,24 Ton. "Saya yakin jumlah ini sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Wawo. Lagipula pupuk jenis NPK ini hanya digunakan untuk komoditi Jagung saja," pungkasnya. (WB-01)


















Ketua RT dan RW Sedang Dilantik

WARTA BIMA,- Kepala Desa Kambilo, Ardiansyah, S. Pd, Kamis pagi (22/12), melantik dan mengambil sumpah 17 Ketua RT dan 6 orang Ketua RW yang tersebar diwilayah Desa Kambilo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Kambilo tersebut dihadiri oleh unsur Muspika Wawo, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda desa setempat.

Kepala Desa Kambilo, Ardiansyah, S. Pd dalam sambutanya mengatakan, proses demokrasi pemilihan sekaligus pelantikan ketua RT dan RW merupakan salah satu agenda yang wajib dilaksanakan, sebagai salah satu upaya Pemerintah Desa dalam mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan dan maju mundurnya sebuah Pemerintahan desa itu, tentunya tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif para ketua RT dan RW. Karena orang-orang terpilih ini bisa melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di lingkunganya masing-masing.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mengharapkan kepada seluruh ketua RT dan RW yang dilantik, agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai aturan yang telah ditentukan. "Keberadaan ketua RT merupakan pioner bagi Pemerintah Desa, untuk itu saya minta laksanakan tugas dan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab," pungkas Ardiansyah.

Sekcam Wawo Didampingi Muspika, Kades Kambilo dan Ketua BPD

Sementara itu, Sekcam Wawo, Maman A. Kadir, S. Sos, sangat mengapresiasi gebrakan Pemerintah Desa Kambilo yang melakukan pelantikan ketua RT dan RW secara serentak tersebut.

"Ini merupakan sejarah baru yang terus diingat oleh kita semua, terutama bagi seluruh ketua RT dan RW yang telah dilantik," ujarnya.

Maman mengingatkan kepada para pemimpin baru ditingkat RT tersebut, agar bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakatnya. Karena jabatan ketua RT dan RW itu merupakan orang-orang pilihan yang ada diwilayah masing-masing.

Ketua RT dan RW telah dipercaya oleh rakyat untuk menjadi pemimpin dan pengayom bagi setiap warganya. Maka dari itu mulai sekarang laksanakanlah tugas dengan baik dan amanah, terutama berperan aktif dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkunganya masing-masing.

"Saya berharap kepada para ketua RT maupun RW yang baru ini, supaya bisa meminimalisir segala bentuk perbuatan negatif, seperti penyakit sosial minuman keras, Narkoba, kasus KDR dan hal-hal lainya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh pelosok wilayah Desa Kambilo Kecamatan Wawo," tandas Maman A. Kadir. (RED)




















Camat Wawo, saat Memberikan Arahan Pada Peserta

WARTA BIMA,- Pelaksanaan tes seleksi perangkat Desa Ntori Kecamatan Wawo yang digelar mulai pagi hingga siang tadi, Rabu (21/12) berjalan dengan aman dan lancar.

Pantauan langsung awak Media ini di lokasi ujian gedung SDN 3 Maria, tes seleksi yang diikuti sebanyak 27 peserta tersebut telah menghasilkan empat orang muka baru di jajaran Pemerintah Desa Ntori. Keempat muka baru yang dinyatakan lolos seleksi tersebut yakni, Muslim, S. Sos untuk formasi jabatan Kasi Pemerintahan, Iwan Sofyan Kasi Ekonomi Pembangunan, Ramdan Kepala Dusun Ntori dan Sudirman akan menjadi nakhoda baru di Dusun Bedi.

Lolosnya empat orang perangkat desa baru yang akan mengisi kekosongan jabatan di lingkup Pemerintah Desa Ntori tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka dan transparan oleh pihak Pansel. Bahkan pemeriksaan hasil pekerjaan dari para peserta tes ini disaksikan langsung oleh jajaran Muspika Kecamatan Wawo, Kades Ntori dan Ketua BPD setempat.

Menariknya, keempat peserta yang dinyatakan lolos tersebut masing-masing mendapatkan skoring nilai yang sangat memuaskan, bahkan satu orang diantaranya diluar dugaan mendapat nilai sempurna 80, dari 80 butir soal dan lembaran jawaban yang disediakan oleh panitia, alias benar semua. 

Adapun hasil akhir yang diraih oleh keempat pemenang atau calon perangkat Desa Ntori yang baru tersebut masing-masing Muslim, S. Sos mendapat nilai 98 dari 100 butir soal dan lembaran jawaban yang disediakan. Iwan Sofyan total nilai 95. Sudirman memperoleh nilai 80 dari 80 butir soal yang dikerjakan dan Ramdan hanya mendapat nilai 67.
Peserta Tes Seleksi Perangkat Desa Ntori
Usai pengumuman hasil seleksi perangkat Desa Ntori tersebut, Camat Wawo, Syarifudin, Bahsyar, S. Sos menegaskan bahwa dalam waktu tujuh hari kedepan, pihaknya selaku kepala wilayah Kecamatan Wawo siap menerima segala sanggahan ataupun gugatan yang diajukan oleh para peserta maupun pihak lainya, yang merasa tidak puas dengan hasil akhir dari pelaksanaan tes seleksi perangkat Desa Ntori tersebut.

"Jika tidak ada sanggahan selama tenggang waktu yang diberikan. Maka kami akan mengeluarkan rekomendasi pelantikan untuk keempat calon perangkat desa yang terpilih melalui hasil seleksi dimaksud," pungkasnya. (RED)














Tim dari BKPH MDM saat Menyerahkan Pelaku pada Penyidik Polres Bima Kota

WARTA BIMA,- Pihak Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan-Maria Donggomasa (BKPH-MDM), Selasa sore tadi (20/12), menyerahkan salah seorang pelaku penebangan pohon kepada pihak Reskrim Polres Bima Kota.

Pelaku berinisial, Swy asal Desa Kambilo Kecamatan Wawo tersebut, diduga kuat telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tutupan negara yang berlokasi di So. Sambu Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

"Selain menyeret pelaku, kami dari tim BKPH MDM juga saat ini telah menyerahkan Barang Bukti (BB), berupa satu unit mesin Chain Saw (Sensor) kepada satuan Reskrim Polres Bima Kota," ujar Kasi PKSDAE BKPH Maria Donggomassa, Ahmad Joni, S. Hut kepada awak Media ini, Selasa (20/12).

Joni mengungkapkan, pelaku berinisial Swy tersebut berhasil ditangkap tangan saat melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Maria RTK 25 Sekitar Pal B 521/HL 435 dan Pal B 519/HL 433, watasan So. Sambu Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. 

"Pelaku ini telah melakukan tindak pidana Kehutanan, dengan cara menebang 35 pohon jenis Rimba Campuran dalam berbagai ukuran. Makanya kami serahkan ke pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," cetusnya.

Tumpukan Kayu yang Ditebang oleh Pelaku
Ahmad Joni mengungkapkan kronologis kejadianya, pada Tanggal 19 Desember 2022, petugas BKPH Maria Donggomassa Resort Wawo menerima laporan dari masyarakat. Setelah itu, para personil KPH Resort Wawo terjun ke lapangan untuk melakukan patroli pengamanan hutan di lokasi So. Sambu KH Maria RTK 25. Saat patroli tersebut, tepatnya pada pukul 09.30 WITA, sejumlah petugas dari BKPH Resort Wawo langsung menangkap tangan salah seorang pelaku yang sedang menebang pohon dalam kawasan hutan. Pelaku tersebut kemudian diamankan ke kantor BKPH-MDM Kelurahan Penatoi Kota Bima.

Kasi PKSDAE yang akrab disapa pak Ustad ini menambahkan, sebelum menyerahkan pelaku tersebut kepada pihak penyidik Polres Bima Kota, ia bersama tim dari BKPH MDM lainya, Selasa pagi tadi (20/12) terlebih dahulu melakukan pengecekan sekaligus identifikasi lokasi di So. Sambu. Saat turun di TKP tersebut tim dari BKPH Maria Donggomasa didampingi oleh Kepala Desa Maria, Babinsa dan Bhabinkantibmas Desa Maria serta sejumlah personil Pol-PP Kecamatan Wawo. 


"Usai melakukan identifikasi ini, kami langsung menyerahkan pelaku Swy kepada satuan Reskrim Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut," pungkasnya. (WB-01)










Imam Arif Mukminullah, S. Pd

WARTA BIMA,- Panitia Penjaringan dan Seleksi (Pansel) Perangkat Desa Ntori Kecamatan Wawo, Rabu esok (21/12), akan menggelar tes seleksi bagi seluruh calon perangkat Desa Ntori yang sudah dinyatakan lolos administrasi beberapa hari yang lalu.

Seperti dilansir Media ini edisi sebelumnya, tes seleksi tersebut diperuntukan pada empat formasi jabatan yang lowong saat ini. Diantaranya, Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan, Kepala Dusun Ntori dan Kadus Bedi. 

"Jumlah peserta yang mencoba mengadu nasib untuk menjadi staf desa pada empat formasi yang disedikan ini sebanyak 27 orang," ujar Ketua Pansel Perangkat Desa Ntori, Imam Arif Mukminullah, S.Pd saat dihubungi awak Media ini, Selasa (20/12).

Menurutnya, dalam pelaksanaan tes seleksi tersebut, pihak panitia akan menyediakan 100 butir soal dan lembaran jawaban untuk para peserta yang melamar pada formasi Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi Pemerintahan. Sementara untuk peserta yang memilih posisi Kepala Dusun disediakan sebanyak 80 butir soal. Selain itu, untuk materi soal ujianya tidak terlalu menyulitkan para peserta, karena materinya hanya seputar Pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan, Pengetahuan agama serta Pengetahuan Pemerintahan Desa.

"Naskah soal dan lembaran jawaban untuk tes seleksi perangkat Desa Ntori ini bukan dibuat oleh kami panitia, tapi semuanya dibuat oleh pihak Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Mbojo Bima," imbuhnya.

Imam Arif yang juga tenaga pendidik (Guru) pada SMAN 1 Wawo ini menegaskan, dalam proses rekrutmen calon perangkat desa tersebut, pihaknya sudah melakukan secara terbuka dan transparan sesuai regulasi maupun tata tertib yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, untuk menghindari terjadinya potensi kecurangan dalam proses seleksi tersebut, pihaknya mengaku sudah melakukan berbagai upaya yang nyata untuk menjamin kelancaran dan suksesnya agenda besar dilingkup Pemerintah Desa Ntori tersebut.

Kalaupun nantiya ditemukan ada indikasi kecurangan dalam proses seleksi tersebut, pihaknya meminta kepada masyarakat yang merasa dirugikan agar langsung melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Namun laporan tersebut harus disertai dengan dengan alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

"Yang jelas, kami dari panitia seleksi sudah bekerja sesuai kewenangan yang tertuang dalam Tata Tertib (Tatib).  Selebihnya ada Muspika dan APH yang akan memproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," cetusnya.

Imam menambahkan, pihaknya meminta kepada seluruh calon peserta tes seleksi perangkat Desa Ntori, agar mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi ujian seleksi yang sangat menentukan masa depan para peserta tersebut. Paling tidak mempelajari tiga materi utama yang disediakan dalam lembaran soal ujian dimaksud. "Saya harap, semua peserta yang akan mengikuti tes seleksi perangkat Desa Ntori ini, agar lebih percaya diri dan tetap semangat untuk belajar. Jangan sekali-kali termakan rayuan para Calo maupun berita hoax yang bersifat asumtif dan menyesatkan," pungkasnya. (WB-01)




Eks Karyawan PDAM Sedang Memasang Tenda untuk Berkemah

WARTA BIMA,- Puluhan mantan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bima, Senin (12/12) menduduki kantor PDAM setempat. Mereka menuntut hak berupa gaji selama 29 bulan plus pesangon.

Tidak hanya itu, puluhan eks karyawan PDAM ini melakukan kemah, dengan memasang tenda pada halaman depan perusahaan daerah yang masih beroperasi tersebut. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes lantaran hak mereka berupa gaji selama 29 bulan yang tak kunjung dibayarkan hingga saat ini.

"Tuntutan kami ini sudah berulang kali disampaikan pada Bupati Bima dan DPRD. Tapi sejak tahun 2018 lalu tak kunjung membuahkan hasil," ujar Musanif, salah satu eks karyawan PDAM.

Selain menyampaikan sikap dengan bertatap muka langsung, pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha hingga Mahkamah Agung pun telah dilakukan. Sayangnya, berbagai upaya yang telah dilakukan itu belum ada niat baik dari pemerintah untuk mengabulkan tuntutan.

"Upaya kami di pengadilan tata usaha sampai di Mahkamah Agung menang, tetapi tidak direspon oleh pemerintah daerah," kesalnya.

Musanif menyampaikan alasan perusahaan telah bangkrut kendati belum ada pernyataan pailit dari pengadilan, sehingga pihak pemerintahlah yang tidak melayani pembayaran tuntutan mereka. "Alasan mereka bangkrut. Tapi nyatanya sampai hari ini PDAM masih beroperasi dan karyawannya rutin terima gaji setiap bulan," cetusnya.

Selain hak gaji, mereka juga menuntut hak lain setelah Pemutusan Hak Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen PDAM Bima. Seperti hak hak pesangon, tunjangan rumah hingga hak cuti. "Kami juga sudah lama di PKH sepihak oleh direktur, jadi kami wajar menuntut hak PHK juga," tuturnya.

Bagi Musannif dan kawan-kawan, tidak mempersoalkan telah di PHK, asalkan hak gaji selama 29 bulan dan hak PHK tersebut bisa dilunasi. "Tuntutan kami hanya itu, gak ada yang lain," tegasnya.

Musannif mengaku akan terus melakukan kemah akbar di halaman PDAM hingga batas waktu yang belum ditentukan. "Apabila dalam beberapa hari ke depan belum ada respon, kami tidak segan segan akan menyegel kantor PDAM. Termasuk menutup sejumlah titik jaringan air," ancamnya.

Nominal gaji yang harus mereka terima selama 29 bulan bervariatif. Mulai dari angka Rp. 69 juta hingga Rp 70 juta per orang. "Jumlah ini baru angka gaji yang belum dibayar, belum termasuk hak PHK bagi kami," pungkasnya. (WB-01)
















WARTA BIMA,- Sebanyak 35 orang pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa (DPC APDESI) Kabupaten Bima Periode 2022-2026 dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) APDESI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. Zumardani.

Pengukuhan ini disaksikan oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Rabu (7/12).

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, dihadapan para pengurus APDESI tersebut berpesan, agar kepengurusan APDESI dapat terus menjalin kemitraan dengan Daerah lain, terutama aspek regulasi dan membahas masukan yang perlu ditelah bersama sehingga ada hal baru yang didapatkan dan bisa sesegera mungkin diterapkan oleh kepengurusan Apdesi.

Terkait kepengurusan Apdesi, Bupati meyakini bahwa dengan komposisi yang dipilih secara aklamasi tersebut, akan mampu mengayomi dan memenuhi setiap aspirasi serta harapan anggota.

Para pengurus Apdesi diharapkan dapat terus memastikan bahwa setiap tahun semua desa tidak mengalami hambatan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi pengelolaan dana desa.

“Tentunya dengan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait dalam hal ini DPMD, dari tahun ke tahun tidak ada lagi permasalahan hukum yang mengakibat terseretnya sejumlah aparat desa,” cetus Bupati IDP.

Berdasarkan Keputusan Dewan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) Nomor: 52.06/KPTS-DPC/DPP/XI/2022. Berikut struktur organisasi DPC APDESI Kabupaten Bima Periode 2022-2026 yang diketuai oleh Ismail, S.Sos, Wakil Ketua I Robin Darwis, SE, Wakil Ketua II Adisan, S.Sos dan Wakil Ketua III Mukhirim.

Pengurus lainnya yang dilantik yaitu Sekretaris, Muhammad Suharto, S.Pd, Wakil Sekretaris Abdul Muis, S.Pd, Wakil Sekretaris Amirudin, SH dan Bendahara, Ihwan. (WB-01)

















Proses Pekerjaan Lapen Jalan Ekonomi

WARTA BIMA,- Untuk mempermudah akses jalan bagi masyarakat, terutama para petani. Kepala Desa Ntori Kecamatan Wawo saat ini telah mendatangkan program Lapen (Aspal) jalan yang menghubungkan perkampungan warga dengan ratusan hektar lahan pertanian milik petani yang berlokasi di bagian barat desa setempat.

Kepala Desa Ntori, Algi Syarif, S. Sos ketika ditemui awak Media ini mengatakan, sejak beberapa hari lalu hingga saat ini, Pemerintah Propinsi NTB melalui pihak ketiga, CV. Destri Mantika sedang melaksanakan proyek Lapen jalan sepanjang 315 meter di Dusun Mangge To,i Desa Ntori, bahkan progres pekerjaannya saat ini sudah rampung seratus persen.

"Jenis kegiatan dengan nama Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Pemukiman ini, bersumber dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Propinsi NTB Tahun 2022 senilai, Rp. 190 juta," ujarnya.

Menurut Algi Syarif, hadirnya program tersebut berkat permintaan yang diajukan kepada pihak Pemerintah Propinsi melalui dana aspirasi (Pokir) salah satu anggota DPRD Propinsi NTB dari Partai Gerindra, Mori Hanafi beberapa bulan yang lalu. 

Kades Ntori dua periode ini mengaku bahwa diprioritaskannya permintaan lapen jalan tersebut, semata-mata untuk menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat selama ini, terutama para petani yang memiliki ratusan hektar lahan tegalan dan anggota kelompok tani yang mengelola program HKm di bagian barat wilayah Desa Ntori Kecamatan Wawo.

Algi Syarif, S. Sos
Meskipun program Lapen jalan tersebut hanya sepanjang 315 meter. Namun manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat petani Desa Ntori, karena akses jalan yang menuju ke sejumlah lahan pertanian mereka saat ini semakin mudah dan lancar. 

"Sebelum diaspal (Lapen), kondisi jalan sepanjang 315 meter ini sangat sulit untuk dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat saat musim hujan. Tapi mulai sekarang masyarakat sangat bersyukur dan bahagia, karena kondisi jalan yang becek dan berlubang itu sudah diperhatikan sekaligus diperbaiki oleh Pemerintah," tandas Algi Syarif. (Red)

















Muhammad Rijallah, S. Pd

WARTA BIMA,- Dalam beberapa tahun belakangan ini, pilihan bekerja sebagai perangkat desa rupanya menjadi magnet dan daya tarik tersendiri bagi sebagian kecil masyarakat Kabupaten Bima, khususnya warga Desa Ntori Kecamatan Wawo. Buktinya, saat ini jumlah warga Desa Ntori yang melamar sebagai calon aparatur Pemerintah Desa tersebut sudah mencapai 28 orang.

Sekretaris Panitia Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa Ntori, Muhammad Rijallah, S. Pd yang dikonfirmasi awak Media ini, Senin (5/12) mengatakan bahwa mulai Tanggal 22 Nopember lalu sampai dengan 5 Desember hari ini, pihak Panitia Seleksi (Pansel) telah membuka lowongan kerja bagi seluruh masyarakat yang ingin menjadi perangkat Desa Ntori, terutama untuk mengisi jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan, Kepala Dusun (Kadus) Ntori dan Kadus Bedi. 

Menurutnya, dalam proses rekrutmen calon perangkat desa tersebut, pihak Pansel sebelumnya telah mengeluarkan pengumuman secara resmi kepada seluruh masyarakat yang berminat untuk segera mengajukan bahan persyaratan administrasi masing-masing. Alhasil, berdasarkan data yang diterima oleh pihak Pansel sampai hari terakhir waktu pendaftaran yang ditutup Senin sore tadi pukul 15.00 Wita, jumlah keseluruhan warga Desa Ntori yang mengajukan lamaran untuk bertarung pada empat formasi jabatan yang diperebutkan tersebut mencapai sebanyak 28 orang.

"Jumlah pelamar ini terdiri dari 10 orang untuk formasi Kasi Pemerintahan, 8 orang Kasi Ekonomi Pembangunan serta calon Kadus Ntori dan Kadus Bedi masing-masing sebanyak 5 orang, sehingga totalnya mencapai 28 orang," ujarnya.

Sekretaris Pansel yang akrab disapa bang Rijal ini mengaku bahwa waktu pelaksanaan tes seleksi bagi para calon perangkat desa tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 18 Desember 2022 mendatang. Sementara untuk tempatnya ada dua opsi yakni di Aula Kantor Desa ataupun pinjam pakai Gedung SDN 3 Maria Desa Ntori Kecamatan Wawo. 

Pansel Perangkat Desa Ntori Sedang Mengecek Bahan Administrasi yang Diajukan para Calon 

Rijal menambahkan, sebelum dilaksanakan tes seleksi bagi para pelamar yang berjumlah 28 orang ini, pihaknya bersama seluruh Panitia seleksi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu bahan administrasi yang diajukan oleh para calon perangkat desa tersebut dalam waktu dua hari yakni, pada 9 dan 10 Desember mendatang. Oleh karena itu, kalau mau ikut tes seleksi nanti ada 12 poin syarat administrasi yang wajib dilengkapi oleh calon Kasi maupun Kadus ini, seperti, ijazah terakhir minimal SMA, KTP, usia minimal 20 sampai 42 tahun dan persyaratan lainnya. 

"Kita verifikasi dulu bahan administrasi yang diajukan oleh para calon ini, kalaupun nantinya masih kurang atau tidak lengkap, maka calon yang bersangkutan langsung dinyatakan gugur," pungkasnya. (WB-01)

















Kades Kombo Didampingi Anggota BPD dan Babinkamtibmas, Usai Membagikan BLT pada 85 KPM

WARTA BIMA,- Pemerintah Desa Kombo Kecamatan Wawo, Jum,at pagi (2/12) kembali memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 85 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar diseluruh wilayah Desa Kombo. 

Uang tunai yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Kombo tersebut merupakan BLT pamungkas atau BLT terakhir untuk tahun 2022.

Seperti biasa, dalam pembagian BLT Dana Desa (DD) tersebut, seluruh Kelompok Penerima Manfaat masing-masing mendapatkan bantuan uang tunai sebesar, Rp. 900 ribu per orang, dengan rincian, Rp. 300 ribu per bulan.

"BLT pamungkas yang kita bagikan untuk 85 KPM ini berjumlah sebanyak, Rp. 76 juta lebih. Jadi total dana BLT yang kita gelontorkan selama tahun 2022 ini sudah mencapai, Rp. 300 lebih juta," ujar Kepala Desa Kombo, Bunyamin, S. Pd.

Kades Kombo dua periode ini sangat mengharapkan kepada seluruh KPM yang mendapat BLT, agar dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan menghadapi musim tanam tahun 2022-2023.  

"Gunakan bantuan ini untuk keperluan hidup sehari-hari, jangan membelanjakan ke hal-hal yang tidak bermanfaat," pungkas Bunyamin. 

Sementara itu, sejumlah warga KPM yang dimintai komentarnya mengaku sangat senang dan bahagia, karena keberadaan BLT tersebut dianggap bisa membantu meringankan beban hidup sehari-hari, terutama ketika memasuki musim tanam seperti saat ini. "Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah pusat dan daerah, terutama Kades Kombo dan seluruh jajaranya yang telah memberikan BLT ini pada kami meskipun nilainya hanya, Rp. 300 ribu per bulan," tandas sejumlah warga KPM. (Red)








MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.