Juli 28, 2022
Ketua KTH Lela Oi Mada saat Menunjukan Kambing Bantuan dari Pemerintah

WARTA BIMA,- Seluruh anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Lela 'Oi Mada' Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima patut bersyukur dan berbangga hati. Karena beberapa hari lalu, salah satu kelompok tani yang mengelola program Kemitraan di Kecamatan Wawo ini mendapat bantuan Kambing sebanyak 20 ekor dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Propinsi NTB bekerjasama dengan Bank Pesona.

Ketua KTH Lela 'Oi Mada' Desa Raba Kecamatan Wawo, Tasrif mengatakan, bantuan ternak Kambing sebanyak 20 ekor tersebut nantinya akan dibagikan kepada 20 orang anggota kelompok, dengan sistem pembagianya satu orang masing-masing akan mendapatkan satu ekor kambing.  

Ama Nasi sapaan akrab ketua kelompok Lela Oi Mada ini mengaku bahwa sebenarnya jumlah anggota kelompok dibawah binaanya mencapai 48 orang. Namun yang bisa mendapat bantuan kambing hanya 20 orang. Sementara sisanya menunggu proses kelahiran dari hewan ternak dimaksud. 

Bantuan Kambing yang diberikan oleh Pemerintah tersebut bukan untuk dimakan dan dijual, tapi dikembangkan terus sampai melahirkan. Kalau kambing ini sudah melahirkan, anak-anaknya nanti akan dibagikan lagi kepada anggota kelompok yang belum dapat jatah saat ini. Intinya program ini akan berkelanjutan terus sampai puluhan tahun kedepan.

"Meski dibagi-bagi pada anggota kelompok, tapi kambing bantuan yang berjumlah 20 ekor ini nantinya akan dipelihara dalam satu kandang yang sudah kita buat di lokasi So. Lela," ujarnya.

Kandang Ternak Kambing yang Dibangun di So. Lela

Selain itu lanjut Tasrif, dalam waktu dekat, KTH Lela Oi Mada juga dipastikan akan mendapat bantuan ternak Sapi sebanyak dua ekor, bibit Jahe merah dan jahe putih masing-masing sebanyak 300 kilogram, Kunyit 500 kilogram dan tanaman Kopi 300 pohon. Bantuan Jahe merah dan lainnya ini masih menunggu pencairan tahap kedua dari total dana yang diberikan oleh Dinas LHK Propinsi NTB kerjasama dengan Bank Pesona sebesar, Rp. 49 juta. Anggaran tahap pertama sebesar, Rp. 30 juta sudah dipergunakan untuk beli Kambing sebanyak 20 ekor dimaksud.

"Saya mendapatkan bantuan program ini, karena selama tiga tahun terakhir saya terus membayar pajak (NBP) pada Pemerintah. Dan saya bertekad akan berupaya maksimal untuk menyukseskan program Kemitraan ini," pungkasnya.

Hasil Kopi dan Kemiri yang Telah Ditanam oleh Anggota KTH Lela Oi Mada di Lokasi Program Kemitraan 

Tasrif menambahkan, penyerahan bantuan 20 ekor Kambing kepada kelompok Lela Oi Mada tersebut dilakukan oleh Kepala BKPH Maria Donggomasa, Ahyar, S. Hut. Disaksikan oleh Camat Wawo dan Kepala Desa Raba. (WB-01)













Juli 27, 2022
Proses Pembongkaran Ruang Kelas di MTsN 1 Bima

WARTA BIMA,- Dalam tiga hari terakhir, tepatnya mulai Senin hingga Rabu (27/7) ini, satu persatu ruang kelas di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bima mulai dibongkar oleh pihak pelaksana proyek, PT. Lince-Buser, KSO.

Pembongkaran sejumlah ruang kelas tersebut, tentunya berimbas pada kelangsungan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa yang mengenyam pendidikan di Madrasah setempat. Meski begitu, kepala MTsN 1 Bima jauh-jauh hari sudah mengantisipasi kondisi tersebut dengan cara mengalihkan KBM siswa di ruang Perpustakan, Laboratorium dan bahkan dibawah pohon Mangga yang terletak di halaman Madrasah setempat. 

KBM darurat tersebut terpaksa dilakukan sementara waktu, sembari menunggu penyelesaian pekerjaan rehabilitasi dan bangun baru seluruh ruangan di MTsN 1 Bima.

Salah seorang pelaksana proyek di lapangan, Muhammad Rizki saat ditemui awak Media ini, Selasa (26/7) mengatakan, proses pembongkaran seluruh bagian atap ruang kelas di MTsN 1 Bima tersebut tidak dilakukan sekaligus, tapi secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelancaran proses KBM siswa-siswi yang ada di Madrasah setempat. 

Menurutnya, proses pekerjaan proyek renovasi dan bangun baru sejumlah ruangan di MTsN 1 Bima tersebut, diawali dengan pembongkaran sebanyak empat ruang kelas terlebih dahulu. Keempat ruangan ini akan direhab seluruh bagian atapnya, termasuk Plavon, Keramik, Kusen jendela dan daun pintu.

Rizki mengaku, setelah rampung pekerjaan pada empat lokal ruangan tersebut, nantinya akan dilanjutkan dengan pembongkaran pada sejumlah ruangan lainya sesuai tertuang dalam gambar dan RAB yang telah ditentukan. 

"Intinya, kita bongkar ruang kelas secara bertahap ini supaya proses KBM siswa tetap berjalan lancar. Kalau kita bongkar sekaligus semua ruangan yang ada di MTsN 1 Bima, proses KBM siswa dikhawatirkan akan terganggu, karena semua anak-anak tidak bisa lagi belajar di ruanganya masing-masing. Makanya kita bongkar secara bertahap dulu ruangan kelas ini," pungkasnya.

Siswa-Siswi Kelas IX (III) KBM Sementara di Halaman Depan Gedung MTsN 1 Bima

Seperti diketahui, mulai akhir Juli 2022 ini, semua ruang kelas, ruang guru, Tata Usaha (TU) dan ruangan lainya di MTsN 1 Bima akan direnovasi ulang melalui dana APBN Kementrian PUPR Tahun 2022-2023 sebagaimana dilansir Media ini edisi sebelumnya. (WB-01)









 







Juli 26, 2022
Suriansyah

WARTA BIMA,- Dinas Dikbud Propinsi NTB pada tahun 2022 ini telah menetapkan pelaksanaan proyek DAK bidang pendidikan khusus SMA sederajat dilakukan secara swakelola oleh pihak sekolah. 

Direktur Lembaga Gerakan Transparansi NTB, Suriansyah kepada awak Media ini, Selasa (26/7), mengaku sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB, yang telah memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan proyek DAK bidang pendidikan tahun 2022 tersebut.

Menurutnya, keputusan pekerjaan swakelola tipe 1 dikeluarkan oleh Kadis Dikbud Propinsi NTB tersebut dinilai sudah tepat dan langkah yang normatif. Opsi ini juga dilakukan sesuai peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis operasional DAK fisik bidang pendidikan khusus SMA sederajat tahun 2022.

Meskipun pekerjaan swakelola tipe 1 itu disinyalir mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Namun ia menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kadis Dikbud NTB tersebut sangatlah proposional dan terbuka. Keputusan ini tentunya dilandasi berbagai pertimbangan, kajian-kajian dan juga perencanaan yang matang terkait dengan pekerjaan fisik pada sekolah-sekolah tingkat SMA dimaksud.

Abang Sam, sapaan akrab Suriansyah mengungkapkan sesuai referensi dan hasil investigasi lembaga yang dinakhodainya bahwa ada contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Wera Kabupaten Bima tahun 2021 lalu, terkait pembanguan SMA. Proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (Kontarktor),  namun setelah pembangunan sekolah itu diserahterimakan, tiba-tiba Kadis Dikbud Propinsi NTB mendapat kecaman dari masyarakat yang menganggap bahwa Kadis Dikbud tidak becus dalam menangani kegiatan proyek itu. Bahkan sekolah yang bersangkutan disegel oleh sejumlah warga lantaran ongkos tenaga kerja (Gaji tukang)nya tidak dibayarkan oleh pihak pelaksana.

Ia mengaku sangat khawatir kalau proyek DAK SMA tahun 2022 ini dilakukan dengan cara pelelangan (Tender). Karena pola seperti ini justru akan semakin terpuruk untuk out putnya fisik bangunan itu sendiri, sebab hal ini sudah menjadi kebiasaan para kontraktor untuk mengajukan bentuk-bentuk penawaran yang tidak rasional. Bahkan dengan adanya pemotongan tender yang begitu besar tersebut, akan berimbas langsung  pada mutu dan juga banyak item pekerjaan yang tidak diselesaikan.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak agar bisa memandang persoalan tersebut secara arif dan bijaksana. Termasuk memaknai peraturan Menteri Pendidikan, terutama pasal 8 yang mengarahkan proyek DAK bidang pendidikan dilakukan secara swakelola, dan swakelola dimaksud dilakukan oleh Dinas terkait dengan menggandeng pihak sekolah ataupun Kasek diwilayahnya masing-masing. 

"Saya berharap kepada semua pihak, marilah kita membangun NTB secara bersama sama dan memaknai segala persoalan ini dalam perspektif dan cara pandang yang rasional. Apalagi ini menyangkut pembangunan sekolah yang harus kita kawal dan dukung bersama untuk kemaslahatan dan kemajuan anak anak generasi kita kedepan," ujarnya. 

Jika pelaksanaan proyek sekolah seperti ini selalu dipersoakan lanjut Sam, maka dikhawatirkan akan terjadi keterpurukan dalam  pengelolaan dunia pendidikan pada saat ini. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengharapkan kepada Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, agar segera melaksanakan agenda pembangunan sekolah tersebut sesuai porsi dan tugas yang telah diamanatkan dalam peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 yang dimaksud.

Suriansyah menambahkan, dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa pengelolaan dana DAK bidang fisik pendidikan dilakukan oleh dinas melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara swakelola. Hal ini sudah jelas tentang aturan mainya, bahkan dipertegas lagi dalam pasal 8 poin 3 bahwa DAK itu dilakukan oleh dinas melalui mekanisme swakelola sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 huruf A yang melibatkan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah. 

Intinya, dalam aturan tersebut, pelaksanaan swakelola harus mendapatkan persetujuan dari kepala satuan pendidikan. Selain itu, didalam pasal 10 dan 11 juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggungjawab dalam hal pengelolaan dana DAK bidang pendidikan, dan Pemda harus menyampaikan laporan pelaksanaan dana DAK untuk pembangunan fisik kepada Menteri Pendidikan RI pada setiap triwulanya.

"Saya selaku Direktur Lembaga Gerakan Transparansi NTB sangat berterima kasih kepada bapak Mendikbud RI, yang telah menggelontorkan DAK Pendidikan begitu besar untuk pelaksanaan kegiatan fisik pada sejumlah SMA yang tersebar di Provinsi NTB tahun 2022 ini," pungkasnya. (WB-01)










Juli 21, 2022
Syahruddin, SH

WARTA BIMA,- Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE rupanya tidak sependapat dengan Bupati Bima yang melarang keterlibatan joki cilik dalam arena Pacuan Kuda. Pandangan yang berbeda dari dua kepala daerah ini tampak jelas pada sebuah keputusan bertajuk Surat Edaran (SE). 

Dalam Surat Edaranya masing-masing, Bupati Bima belum lama ini melarang joki cilik, sementara Walikota Bima justru memperbolehkan para joki cilik untuk beraksi di arena pacuan kuda. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Walikota Bima Nomor. 286 Tahun 2022 yang dikeluarkan 19 Juli 2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, Syahruddin, SH saat ditemui awak Media ini di ruang kerjanya, Kamis (21/7) mengatakan, dalam SE Nomor 286 tentang joki cilik pada penyelenggaraan pacuan kuda di Kota Bima tersebut, Walikota Bima, Muhammad Lutfi, SE menyebutkan bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak dari kekerasan, ekploitasi, sifat diskriminasi dan juga dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak di Kota Bima. Maka penyelenggaraan pacuan kuda di Kota Bima perlu memperhatikan berbagai hal untuk melindungi anak-anak atau para joki.

Menurutnya, ada tujuh poin penting dalam SE Walikota Bima tersebut, diantaranya, Menyediakan regulasi dan aturan yang jelas terkait penyelenggaraan pacuan kuda di Kota Bima. Menyediakan alat pelindung diri (APD) seperti, body protector dan helm berstandar lengkap sesuai dengan standar joki. Pengelompokan usia dan spesifikasi dari umur joki sesuai dengan kelas, kuda lokal umur 10-14 tahun dan kelas sandalwood G1, G2 dan G3 umur 15 sampai 19 tahun. 

Selain itu, Terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan BPJS kesehatan. Pentingnya sekolah joki (Sertifikat joki dan Kuda) sebagai syarat lomba. Penyelenggaraan latihan joki diluar jam sekolah dan Supervisi penyediaan posko kesehatan, tenaga medis dan keamanan saat latihan maupun saat lomba berlangsung. "Tujuh poin ini nantinya akan dibuatkan regulasi berupa peraturan Walikota Bima," ujarnya.

Syahrudin menambahkan, dalam SE tersebut, Walikota Bima juga meminta kepada semua pihak untuk ikut mendukung dan berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap anak. "Disamping itu, Bapak Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bima agar memperhatikan Surat Edaran (SE) ini," pungkasnya. (WB-01)













ontroversi terkait larangan

Juli 19, 2022


WARTA BIMA,- Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE didampingi Kepala BKD dan Diklat Drs. Agus Salim M.Si dan Sekretaris BKD Laily Ramdhani S.STP M.M, Selasa pagi (19/7) melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bima.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, dalam arahannya dihadapan kepala DLH, Jaidun, S.Hut dan seluruh jajarannya menekankan, agar jajaran DLH khususnya Bidang Persampahan lebih fokus menangani sampah di beberapa area.

Menurutnya, pengelolaan sampah menjadi indikator bagi kemajuan daerah dan citra daerah di mata orang dari luar yang berkunjung ke daerah Bima. Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada kepala bidang terkait, supaya lebih serius melakukan pengelolaan sampah dan memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 

Selain itu, Bupati IDP juga menginstruksikan kepada kepala DLH, agar melakukan evaluasi beberapa titik penyebaran sampah yang sangat mengganggu kenyamanan ketika melewati ruas jalan perbatasan kecamatan dan di pinggir jalan negara. Dalam Sidak tersebut Bupati Umi Dinda juga secara khusus meminta jajaran DLH untuk lebih kompak.

“Saya berharap jajaran DLH dapat bekerja sebagai sebuah tim yang kompak, saling mengingatkan dan memberikan masukan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bima. Tidak boleh ada ASN yang merasa lebih pintar dan lebih hebat, semua harus saling memberikan masukan yang baik antara satu sama lain," ujarnya. 

Terkait tugas pokok dan fungsi DLH, Bupati Bima dua periode ini, meminta agar mendorong pencapaian agenda strategis pengelolaan lingkungan dengan melakukan evaluasi sejumlah aspek terkait kondisi alam dan ekosistem. Usai memimpin apel pagi dan Sidak tersebut, Bupati IDP menyempatkan diri untuk meninjau sejumlah ruang kerja bidang dan kebun pembibitan tanaman yang terdapat di areal kantor DLH Kabupaten Bima. (RED)



Juli 19, 2022
Najamudin, S. Ag
WARTA BIMA,- Mulai pekan ini, semua sarana dan prasarana pembelaran siswa, terutama ruang kelas yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Bima Desa Maria Kecamatan Wawo dipastikan akan direnovasi ulang melalui dana APBN Kementrian PUPR RI Tahun 2022-2023.

Kepala MTsN 1 Bima, Najamudin, S. Ag, saat ditemui awak Media ini di ruang kerjanya mengatakan, dalam waktu dekat atau paling lambat minggu ini, semua ruang kelas, kantor dan ruangan lainya yang ada di MTsN 1 Bima akan dilakukan rehab berat dan rehab ringan, termasuk pembangunan baru enam unit Watter Close (WC). 

Selain itu, untuk mengatasi kesulitan air bersih yang terjadi selama ini, pihak pelaksana proyek (Kontraktor) juga saat ini sedang melakukan pekerjaan bor air sumur dalam dengan kedalaman mencapai 75 meter di sekitar halaman Madrasah yang dipimpinnya. Ia mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran proyek bor air tersebut, karena selama bertahun-tahun MTsN 1 Bima terus mengalami kekurangan air bersih. 

"Saya optimis dengan adanya program bor air dari Pemerintah Pusat ini, kesulitan air yang kami rasakan selama ini akan bisa teratasi," ujarnya.

Menurut Najamudin, pekerjaan bor air tersebut merupakan satu paket dengan proyek rehab seluruh ruangan di MTsN 1 Bima. Hanya saja, proses pembongkaran sekaligus dengan pekerjaan renovasi semua ruangan itu baru bisa dilakukan mulai pekan ini, karena sekarang masih menuggu tenaga kerja (Tukang) yang siap melaksanakan pekerjaan rehab dimaksud.

"Kalau renovasi semua ruang kelas ini sudah dimulai. Maka untuk sementara saya alihkan dulu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa di ruang Perpustakaan, Laboratorium dan bahkan di Musholah yang tersedia di halaman MTsN 1 Bima," imbuhnya. 

Disinggung total dana APBN yang digelontorkan untuk proyek renovasi seluruh ruangan, termasuk bor air dan pembuatan WC baru di MTsN 1 Bima tersebut? Najamudin mengaku belum bisa menjelaskan secara gamblang. Karena anggaran untuk rehab gedung MTsN 1 Bima tersebut satu paket dengan proyek 13 Madrasah MI, MTs dan MA lainya yang tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa. Secara keseluruhan, total anggaran yang digelontorkan untuk biaya pekerjaan proyek 14 Madrasah, termasuk MTsN 1 Bima mencapai, Rp. 60 Milyar lebih (Rp. 60.692.550.000).
Proses Pekerjaan Bor Air Sumur Dalam di MTsN 1 Bima
"Semua jenis proyek yang diperuntukan pada 14 Madrasah ini nantinya akan dikerjakan oleh pihak ketiga yakni, PT. Lince-Buser, KSO, dengan waktu pelaksanaanya selama 300 hari sesuai APBN Tahun Anggaran 2022-2023," pungkasnya. (WB-01)

















Juli 06, 2022

Kades Terpilih Desa Raba, Syamsudin

WARTA BIMA,- Proses pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, khususnya empat desa diwilayah Kecamatan Wawo baru saja berakhir pukul 20.30 Wita. Dari 17 kontestan yang berkompetisi, empat diantaranya dinyatakan sebagai pemenang, sementara sisanya 13 orang terpental dari arena pertarungan (Kalah).

Berdasarkan data yang dihimpun awak Media ini pada setiap TPS di Desa Raba, Kambilo, Pesa dan Desa Ntori, Calon nomor 5 dari Desa Raba, Syamsudin akhirnya terpilih sebagai Kepala Desa Raba Periode 2022-2028. Kepastian Canis sapaan akrab Syamsudin menjadi nakhoda baru Desa Raba tersebut, setelah dirinya meraih suara terbanyak yakni, 559 suara. Sementara empat rival utamanya, Arifudin memperoleh 427 suara, Muhammad Sairun 236 suara, Syahruddin 217 suara dan Ahmad menjadi juru kunci karena hanya mendapat 97 suara.

Selanjutnya, Desa Kambilo, calon nomor urut 3, Ardiansyah, S. Pd terpilih sebagai Kepala Desa Kambilo untuk periode enam tahun kedepan. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dihelat di lapangan umum Desa Kambilo, ponaan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Bima ini berhasil meraup 401 suara. Disusul kontestan lainya, Abdul Latif 339 suara, Abdul Salam 286 suara, Kaharudin 285 suara dan Nurdin hanya mengantongi 54 suara.

Beralih ke Desa Pesa, calon nomor urut 4, Taufik akhirnya terpilih sebagai Kepala Desa Pesa yang baru masa Bhakti 2022-2028. Kepastian Taufik menjadi pemimpin baru bagi masyarakat Pesa setelah dirinya meraih sebanyak 492 suara. Sementara calon Incumben, Rudi Hartono harus puas berada diurutan kedua dengan perolehan suara 486, hanya selisih 6 suara dengan sang pemenang, sedangkan calon lainya, Syarifuddin meraih suara 318 dan Abdullah hanya mendapat 38 suara.

Kades Terpilih Desa Pesa, Taufik

Terakhir untuk Desa Ntori, calon Incumben, Algi Syarif, S. Sos kembali terpilih menjadi Kepala Desa Ntori untuk periode 2022-2028. Pada pesta demokrasi yang berjalan aman dan kondusif tersebut, calon petahana nomor urut 1 ini berhasil meraih 656 suara. Sementara dua rivalnya, Mamansyah 604 suara dan Abdul Kahir hanya mendapat 246 suara. (WB-01)









Juli 02, 2022

Kepala BKPH Maria Donggomasa, Ahyar, S. Hut

WARTA BIMA,- Kerja keras seluruh pengurus dan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Mada Nae Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dalam hal pengelolaan kawasan hutan selama ini patut diapresiasi oleh semua pihak. Karena berkat kolaborasi yang baik dari para petani tersebut, kini telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan bagi masyarakat Desa Kombo, khususnya warga yang tergabung dalam wadah KTH Mada Nae dimaksud.

Salah satu keberhasilan yang ditorehkan oleh segenap anggota kelompok tani yang mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di lokasi So. Mada Nae Desa Kombo tersebut, yakni dengan menciptakan sejumlah produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti, Madu Madanae, Kopi Kawae, Minyak Kemiri, Kemiri Kupas, Bubuk Kunyit dan Kripik Gadung. Hebatnya lagi, produk-produk tersebut saat ini sedang dipromosikan oleh pengurus KTH Mada Nae di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan Jakarta. Promosi tersebut dilakukan oleh Ketua KTH Mada Nae Desa Kombo Kecamatan Wawo, Firmansyah, S. Pd bersama Kepala BKPH Maria Donggomasa Dinas LHK Provinsi NTB.

Kepala BKPH Maria Donggomasa, Ahyar, S. Hut dalam siaran Persnya mengatakan, KTH HKm Mada Nae Desa Kombo Kecamatan Wawo dibawah binaan BKPH Maria Donggomasa, saat ini sedang mengikuti Even Indonesia Green Environment and Forestry Expo di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan Jakarta. 

Ahyar mengaku, dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai 1 hingga 3 Juli 2022 tersebut, KTH HKm Mada Nae Desa Kombo mempromosikan berbagai jenis produk yang bersumber dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Perhutanan Sosial di wilayah BKPH Maria Donggomasa. Sejumlah produk HHBK yang dipromosikan tersebut antara lain, Madu Madanae, Kopi Kawae, Minyak Kemiri, Kemiri Kupas, Bubuk Kunyit, Kripik Gadung dan lain lainya. 

Ketua KTH Mada Nae, Firmansyah, S. Pd, saat Mempromosikan Produk HHBK di JCC Senayan Jakarta

Selain itu, sejumlah produk dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Perhutanan Sosial (PS) lainya yang ada dalam lingkup BKPH Maria Donggomasa juga ikut dipromosikan dalam even yang berlangsung di JCC Senayan Jakarta tersebut. Keikutsertaan KTH PS dalam even ini lanjut Ahyar, tidak terlepas dari dukungan BPSKL Jabalnusra SSF Project Kementerian LHK Dinas LHK Provinsi NTB dan semua pihak yang ada di BKPH Maria Donggomasa.

"Intinya, promosi produk dari Kelompok Mada Nae dan KTH lainya dibawah binaan BKPH MDM ini, untuk membangun dealing market HHBK sebagaimana arahan Kadis LHK Provinsi NTB. Jika ada deal market yang terbangun, maka pasar untuk HHBK yang diproduksi oleh kelompok Perhutanan Sosial akan semakin terbuka," pungkas Ahyar. (WB-01)













Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warta Bima © 2020. All Rights Reserved.
Designed by Aden KT

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.