Wakil Bupati Buka Bimtek Implementasi Kurikulum Merdeka



WARTA BIMA,- Dalam upaya percepatan implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan secara bertahap, Kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTB dan Forum Komunikasi Wakasek Kurikulum SMP se-Kabupaten Bima, Selasa (17/05) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis ( Bimtek ), Implementasi Kurikulum Merdeka ( IKM ), Tingkat SMP Se-Kabupaten Bima.

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka yang diikuti seluruh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMP se-Kabupaten Bima tersebut mengangkat tema “Pimpin Perubahan Bergerak Mewujudkan Merdeka Belajar" yang dilaksanakan di Aula SMP 1 Woha. Kegitan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan, M. Noer, di hadiri oleh Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTB, Drs, H. Muhammad. Irfan, M.M dan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Bima, Zunaidin, S.Sos, MM.

Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dalam arahannya, menyampaikan apresiasi yang sangat besar terhadap kegiatan Bimtek tersebut, dengan harapan para kepala sekolah maupun jajaran pendidikan dapat bergerak mewujudkan merdeka belajar. Selain itu, Wabup juga memberikan motivasi dan inspirasi kepada para peserta Bimtek.

“Dengan adanya Kurikulum Merdeka ini, maka sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Ini merupakan motivasi yang sangat kuat untuk pihak sekolah, dalam pengembangan kompetensi peserta didik. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna dan sangat menyenangkan," ujar H. Dahlan.

Sementara itu, Kepala LPMP Provinsi NTB, Drs, H, Muh. Irfan, M.M dalam sambutanya mengatakan, satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan, dengan harapan peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru juga memiliki kebebasan untuk memilih perangkat pengajaran sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar.

“Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan Angket Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka yang  mengukur kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Semakin sesuai maka semakin efektif implementasi Kurikulum Merdeka," pungkas H. Irfan. (WB-01)