 |
| Pagar Gedung Serba Guna Desa Tarlawi |
Wawo, WARTA BIMA- Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Tarlawi Kecamatan Wawo hanya mendapat jatah tiga paket program pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/DDA) Tahun 2021. Minimnya kegiatan fisik tersebut, lebih disebabkan pendemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan bahkan dunia hingga saat ini.
Kepala Desa Tarlawi, M. Jafar, SH didampingi Bendaharanya, Masykur, S. Pd, saat ditemui awak Media ini Senin (4/10) mengatakan, tiga paket pembangunan yang dilaksanakan untuk tahun 2021 tersebut masing-masing pembuatan Pagar Gedung Serba Guna (GSG) samping kantor desa senilai, Rp. 50 juta dan pembuatan Rabat Beton sepanjang 88 meter yang berlokasi di Dusun Oi Temba dengan alokasi anggaran sebesar, Rp. 75 juta.
Selain itu lanjut Jafar, pada Tahun 2021 ini, Pemdes Tarlawi juga telah mengalokasikan anggaran di APBDes sebesar, Rp. 190 juta untuk biaya pembebasan lahan pembuatan lapangan umum yang berlokasi di Dusun Oi Rompu. Bahkan proses pekerjaan lapangan itu pun sekarang sudah rampung seratus persen, tinggal dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan warga setempat. "Anggaran pembebasan lahan untuk pembuatan lapangan ini semuanya bersumber dari dana pembinaan kemasyarakatan Desa Tarlawi," ujarnya.
 |
| Kades Tarlawi, M. Jafar, SH |
Jafar mengaku, pada Tahun 2021 ini Pemerintah Desa Tarlawi mendapat suntikan dana desa (ADD/DDA) sebesar, Rp. 1,3 Milyar lebih. Dengan rincian penggunaanya terbagi pada empat bidang diantaranya, untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar, Rp. 620 lebih juta, bidang pembangunan, Rp. 298 juta, bidang pembinaan kemasyarakatan sebanyak, Rp. 379 juta, bidang pemberdayaan, Rp. 15 juta dan untuk penanggulangan bencana seperti Covid-19 sebesar, Rp. 40 juta.
"Khusus untuk anggaran penanggulangan bencana ini, kami telah membagikan BLT Covid-19 kepada 10 orang khusus Jompo masing-masing sebesar, Rp. 300 ribu per bulan. Tinggal sisanya untuk empat bulan terakhir ini yang belum dibagikan, karena masih menunggu pencairan anggaran dari pemerintah, dalam hal ini pihak BPMDes Kabupaten Bima," pungkas mantan karyawan Bulog Cabag Bima tersebut. (WB-Yar)