WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

Predikat WTP ini diberikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Senin (25/5).

Ini merupakan predikat WTP ke-11 secara berturut-turut yang diraih jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, dan yang kedua di masa kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy.

Bupati Bima Ady Mahyudi pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK hari ini  berkat kerja keras dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang luar biasa mengelola keuangan daerah". Terang Terang Bupati yang hadir bersama Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy dan Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari.

Capaian tersebut merupakan Kado Hari Jadi Bima ke-386 yang puncaknya akan diperingati 5 Juli 2026 mendatang. 

Sementara itu, Kepala BPK Provinsi NTB Suparwadi dalam sambutannya mengungkapkan, pemeriksaan bertujuan memberikan opini  pernyataan profesional atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan informasi yang cukup dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem kendali daerah menjadi indikator utama penilaian. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mengelola APBD secara teliti dan memenuhi ketentuan yang berlaku". Tandasnya dihadapan para Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,  Inspektur dan para Kepala BPKAD Se- NTB.


Bupati Bima didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Sekretaris DPRD Nurdin, S.Sos, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan,SE, Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT dan beberapa pejabat Eselon III BPKAD Kabupaten Bima. (Red)







WARTA BIMA,- Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menghadir Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (25/5).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD hadir bersama Wali Kota Bima H. A. Rahman. Abidin, SE, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTB Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, para kepala daerah, pimpinan DPRD se-NTB, serta inspektur dan Kepala BPKAD se-Provinsi NTB.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum evaluasi dan introspeksi bagi seluruh pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Dr. Suparwadi yang terus konsisten mengawal tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi NTB.

Menurut Syamsurih, kehadiran BPK tidak hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bima turut menyoroti keberhasilan sejumlah daerah di NTB yang memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. “Penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, tetapi cerminan dari kerja keras, kedisiplinan birokrasi, komitmen kepala daerah, serta kuatnya sistem pengawasan dan pengelolaan pemerintahan yang baik,” imbuhnya.

Meski Kota Bima belum memperoleh penghargaan tersebut tahun ini, Syamsurih menegaskan bahwa hal tersebut menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Kota Bima dan DPRD untuk terus melakukan pembenahan. “Saya bersama Wali Kota Bima memiliki semangat yang sama, jangan pernah lelah untuk terus berbenah,” tegasnya.

Syamsurih menyebut, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi, dan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Momentum penyerahan LHP BPK tahun ini menjadi titik tolak untuk memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional dan akuntabel.

Ketua DPRD Kota Bima juga optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan dukungan penuh dari BPK RI, Kota Bima ke depan mampu menjadi salah satu pemerintah daerah terbaik dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Kami DPRD Kota Bima akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, konstruktif, dan bertanggung jawab demi memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (WB-01)







Camat Wawo didampingi Kades Kombo dan BPD


WARTA BIMA,- Untuk menyukseskan kegiatan program Selasa Menyapa di Desa Kombo Kecamatan Wawo yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2026 mendatang.

Pihak Pemerintah Desa Kombo bersama Camat Wawo dan sejumlah perwakilan masyarakat desa setempat, menggelar rapat dengan agenda sosialisasi program Selasa Menyapa di Aula Kantor Desa Kombo, Senin (25/5).

Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos dalam sambutanya mengungkapkan bahwa program strategis Selasa Menyapa yang dicetuskan Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy saat ini, sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Desa Kombo dan seluruh lapisan masyarakat desa setempat, agar bisa pro aktif dan bahu membahu dalam menyongsong sekaligus menyukseskan beragam kegiatan dalam program Selasa Menyapa putaran kedua tahun 2026 tersebut.

Camat Syarif menyebut dalam pelaksanaan program Selasa Menyapa di Desa Kombo dan Raba nanti, ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Bima bersama Wakil Bupati dan sejumlah OPD di lingkup Pemkab Bima, seperti Ngopi bareng bersama warga, pelayanan kesehatan, pembuatan dokumen kependudukan dan lainya. Termasuk juga peresmian pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Terkait pembangunan infrastruktur ini, langkah awal yang harus dipersiapkan oleh Pemdes Kombo dan warganya adalah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Para pengurus KSM inilah nantinya yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan salah satu paket pembangunan yang sudah dianggarkan sebesar, Rp. 50 juta tiap desa.

Untuk itu, Camat Wawo meminta kepada para pengurus KSM terpilih dan juga seluruh warga masyarakat Desa Kombo, agar mulai saat ini harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan salah satu paket pekerjaan infrastruktur yang sudah ditentukan oleh desa. Karena hasil dari pembangunan ini nantinya akan diresmikan langsung oleh Bupati Bima pada puncak kegiatan Selasa Menyapa 9 Juni 2026.

"Intinya, sebelum kedatangan Bupati dan Wabup Bima di Desa Kombo atau paling lambat 10 hari kedepan, pekerjaan infrastruktur ini harus bisa dituntaskan. Makanya, mulai sekarang mari kita semua bekerja secara swadaya dan bergotong royong. Kita harus kolaborasi yang baik, karena yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ini bukan hanya pengurus KSM, tapi seluruh lapisan masyarakat Desa Kombo," pungkas Camat Wawo Syarifudin Bahsyar.

Sosialisasi Program Selasa Menyapa

Sebelumnya, Kepala Desa Kombo, Bunyamin, S.Pd mengaku, sudah menyiapkan diri semaksimal mungkin menghadapi berbagai kegiatan dalam program unggulan Selasa Menyapa Pemkab Bima tersebut. Salah satunya, membentuk sebuah KSM yang melaksanakan pembangunan infrastruktur senilai, Rp. 50 juta, dengan jenis pekerjaan Rabatnisasi jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berlokasi di Dusun Rasabou Desa Kombo.

"Yang melaksanakan pekerjaan Rabat ini nantinya para pengurus KSM dibantu oleh warga setempat dengan cara bergotong royong. Pemerintah hanya menyediakan bahan material seperti Semen, Pasir dan lainya," tandas Bunyamin. (WB-01)







Suryadin, S.S,.M.Si


WARTA BIMA,- Bupati Bima melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S.,M.Si menegaskan bahwa pada prinsipnya, komitmen Pemerintah Daerah sesuai hasil pembahasan APBD tahun anggaran 2026 bersama pihak legislatif DPRD Kabupaten Bima telah menetapkan angka gaji untuk PPPK Paruh Waktu sebesar, Rp 62,7 milyar.

Pernyataan disampaikan Kabag Prokopim tersebut untuk menanggapi informasi yang beredar terkait pemangkasan gaji aparatur sipil negara (ASN) PPPK Paruh Waktu  yang mengabdi di lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

Suryadin mengungkapkan, mengacu pada  dokumen APBD Awal 2026, penyediaan anggaran penggajian PPPK-PW dengan kode rekening belanja jasa PPPK PW tersebut sebesar Rp. 37,9  milyar bersumber dari dana DAU/PAD tersebar pada DPA semua OPD, dan sebesar Rp. 24,7 milyar dengan kode rekening belanja BOSP. Sehingga Alokasi penggajian PW secara keseluruhan berjumlah sebanyak 62,72 milyar.

Di awal pelaksanaan APBD 2026, terdapat Juknis yang melarang penggunaan Dana BOSP untuk penggajian PW, namun larangan ini disertai dengan arahan boleh menggunakan BOSP dengan persyaratan maksimal penggunaan BOSP untuk penggajian PW hanya sebesar 20 persen dari jumlah BOSP yang diterima sekolah.

"Atas dasar inilah, pada Bulan April 2026, Pemkab Bima melakukan tahapan pergeseran APBD 2026, sehingga besaran alokasi penggajian PW mengalami penyesuaian," ujarnya.

Suryadin menyebut pada APBD Pergeseran, penggajian tenaga PPPK Paruh Waktu tersebut mengalami perubahan dengan kode rekening belanja jasa PPPK PW Rp. 47,2 milyar yang bersumber dana DAU/PAD, Rp 11,92 milyar melalui kode rekening belanja BOSP  dan Rp 3,58 milyar dengan kode rekening belanja jasa BLUD. Sehingga secara  keseluruhan, alokasi penggajian PW pada APBD Pergeserannya tetap dengan besaran sebanyak Rp. 62,7 milyar.

Perlu dijelaskan lagi bahwa penggunaan BOSP sebesar Rp 11,9 Milyar dimaksud adalah dalam rangka menjalankan amanat ketentuan penggunaan maksimal 20 persen l dan ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada skema Pemda menggunakan BOSP 40 persen dari besaran BOSP yang diterima sekolah. (Red)






Tampak siswa melaksanakan KBM dalam ruangan beratap dan berdinding Terpal 


WARTA BIMA,- Sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini, SDN 3 Maria masih memegang rekor siswa terbanyak di Kecamatan Wawo. Namun sayangnya,  keberadaan sekolah yang berlokasi di Desa Ntori tersebut ternyata belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, terutama ruang kelas untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa.

Kepala SDN 3 Maria, Samsyiah, S.PdI mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya saat ini memiliki siswa 185 orang, jumlah ini bahkan terbilang paling banyak dari seluruh Sekolah Dasar yang tersebar di wilayah Kecamatan Wawo.

Samsyiah mengaku sangat bersyukur dan bangga dengan antusiasnya para siswa-siswi yang menempuh pendidikan di sekolah setempat. Hanya saja, disatu sisi kondisi tersebut tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai, terutama ruang kelas ataupun Rombongan Belajar (Rombel) yang dinilai sangat terbatas.

Ia menyebut, akibat masih kurangnya ruang kelas yang tersedia di SDN 3 Maria tersebut, proses KBM sebagian siswa terpaksa dialihkan ke gedung lama bekas rumah dinas guru. Bahkan mirisnya lagi ada siswa yang melaksanakan KBM darurat di salah satu gedung tua yang beratapkan bahan Terpal. Selain itu, ruangan lain yang ada di SDN 3 Maria juga sampai saat ini masih dipinjam oleh pihak TK Flamboyan yang sekarang sudah berubah status menjadi TK Negeri.

"Imbasnya, sebagian siswa kami terpaksa belajar darurat pada ruangan eks rumah dinas dan di gedung tua beratapkan terpal, bahkan seluruh jendelannya pun juga ditutup pakai terpal," ujarnya.

Kepala SDN 3 Maria

Melihat kondisi di lapangan yang cukup memprihatinkan ini, Kepsek Samsiah sangat mengharapkan kepada pihak Pemerintah Daerah, terutama Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, agar memperhatikan kondisi ril yang terjadi di SDN 3 Maria. Paling tidak, bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), lagipula lahan yang tersedia untuk penambahan RKB tersebut saat ini masih sangat luas di lokasi sekolah yang dinakhodainya.

"Untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran di SDN 3 Maria ini, kami tidak butuh banyak pada Pemerintah, tapi hanya minta tambahan RKB saja, karena kondisi sekolah kami sampai sekarang masih kekurangan 4 ruangan belajar (Rombel)," tuturnya.

Kondisi Ruangan beratap Terpal

Disinggung soal program Revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 ini? Samsiah mengaku bahwa SDN 3 Maria sekarang memang sudah dipastikan mendapat bantuan dana revitalisasi dari Pemerintah Pusat. Hanya saja dirinya belum bisa memastikan total anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan gedung sekolah yang dipimpinnya, karena saat ini masih dalam proses.

"Kami berharap, anggaran revitalisasi ini bisa diberikan oleh Pemerintah sesuai kondisi sekolah, terutama untuk bangun RKB dan rehab sejumlah ruangan lainnya yang menjadi prioritas kami di SDN 3 Maria Kecamatan Wawo," pungkasnya. (WB-01)





 



WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy, mengukir prestasi fenomenal di tingkat nasional setelah dinobatkan sebagai daerah terbaik kedua (II) se-Indonesia pada kategori Pengendalian Inflasi.

Kepastian Kabupaten Bima meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah tersebut, diperoleh melalui acara Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Awards, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi Lombok Provinsi NTB, Selasa malam (19/5).

Pada momen tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi menerima apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi kategori "Pengendalian Inflasi" berupa trophy dan bantuan dana senilai Rp 2 Milyar.

Kategori ini menilai kebijakan pemerintah daerah secara konsisten dan terukur tingkat kestabilan inflasi, kepatuhan pelaporan dan dukungan anggaran dalam program pengendalian serta efektivitas pengendalian inflasi. 

Para pemenang Pada tingkat Kabupaten, Terbaik I Sumba Timur-mendapatkan Hadiah Rp 3 milyar, Terbaik II Kabupaten Bima - mendapatkan hadiah  Rp  2 milyar dan  Terbaik III Kabupaten Maluku Tenggara dengan Hadiah  Rp 1 milyar. Sementara Kategori Pemerintah Kota terbaik I diraih Kota Tual Maluku dan pada Tingkat Provinsi, NTT meraih terbaik I.

Para Kepala daerah Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang diundang yaitu 11 Kepala Daerah dan Forkopimda se-NTB, 23 Daerah Se-Provinsi NTT, 11 daerah Se-provinsi Maluku dan 11 Daerah Se-Provinsi Maluku Utara.

Apresiasi tersebut diraih  pengendalian Inflasi dalam kerangka penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting sebagai bentuk penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

"Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat" pungkas Bupati Bima yang hadir bersama Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy dan beberapa pejabat terkait Lingkup Pemkab Bima.


Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman SE, M.Si menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 Puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan serta total alokasi anggaran sebesar Rp 248,2 milyar.

Menurutnya, program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, dan BLT Desa; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan, bantuan modal usaha, alsintan, dan bantuan benih; serta penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan irigasi, RTLH, SPAM, SPALD-S, dan infrastruktur berbasis masyarakat," elasnya .

Berdasarkan capaian tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima berhasil menurun menjadi 12,59%, atau turun sebesar 0,32% dibandingkan tahun 2024. Demikian halnya angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,04% dan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,63%, sehingga persentase penduduk miskin ekstrem pada tahun 2025 menjadi 0,41%.

Sementara itu, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp 53,86 milyar yang tersebar pada 13 perangkat daerah. 

Berbagai intervensi dilakukan secara terpadu mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi masyarakat. Hasilnya, capaian penurunan stunting tahun 2025 berhasil melampaui target, dimana target sebesar 17,33% mampu ditekan hingga mencapai 12,22%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bima dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Dalam percepatan penanganan inflasi, Bupati Bima dan Wakil Bupati dibantu oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bima yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor: 188.45/100/03.4 Tahun 2025 yang Diketuai oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE dan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE selaku Sekretaris Tim dan Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah terkait.

Tugas Tim mencakup  penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah serta melakukan koordinasi penanganan inflasi. (Red)






Kepala Bappeda bersama jajaran saat menyerahkan bantuan


WARTA BIMA,- Sebagai bentuk solidaritas dan wujud empati pada para warga korban yang ditimpa musibah kebakaran di Desa Lido Kecamatan Belo.

Seluruh jajaran pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima, Senin siang (18/5), menyerahkan sejumlah paket bantuan kemanusiaan untuk para korban kebakaran. Penyaluran bantuan tersebut dipusatkan di Posko penerimaan bantuan kebakaran Desa Lido Kecamatan Belo. 

Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, SE,.M.Si mengatakan, pemberian bantuan kepada warga yang sedang menghadapi cobaan akibat bencana kebakaran tersebut, murni sebagai bentuk perhatian dan rasa empati pihaknya bersama seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Bima terhadap kondisi para korban yang ditimpa musibah, khususnya di Desa Lido Kecamatan Belo.

"Penyaluran bantuan ini juga merupakan salah satu bentuk solidaritas kami pada seluruh warga yang terdampak musibah kebakaran," ujar Hariman.

Kepala Bappeda yang baru genap satu bulan dilantik oleh Bupati Bima ini mengungkapkan bahwa kehadiran Pemerintah bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab. Akan tetapi juga merupakan salah satu wujud kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama, terutama pada para korban yang ditimpa bencana khususnya di Desa Lido dan umumnya diberbagai wilayah Kabupaten Bima.

Hariman menyebut, Plan today impac tomorrow bukan hanya slogan semata, tapi komitmen untuk selalu hadir bersama masyarakat terutama saat menghadapi musibah. "Sejatinya pembangunan itu bukan hanya tentang program dan angka tetapi tentang hadir disaat masyarakat membutuhkan," pungkas mantan Irbansus pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bima ini.

Seperti diketahui, proses penyerahan bantuan untuk para korban kebakaran di Desa Lido tersebut dilakukan secara langsung bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat, dengan harapan sejumlah paket bantuan ini bisa diterima dengan tepat sasaran. (WB-01)






WARTA BIMA,,- Bupati Bima, Ady Mahyudi mengajak seluruh keluarga besar Alumni Universitas Mataram (Unram) untuk berkolaborasi membangun daerah. Karena proses pembangunan itu tidak cukup hanya dengan kekuasaan, akan tetapi harus dengan kebersamaan dan gotong royong.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bima, saat menghadiri prosesi pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA) Unram di Aula Kantor Walikota Bima, Minggu (17/5).

Acara tersebut juga dihadiri Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH, Dandim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, S.I.Kom., M.Sc, Sekda Kota Bima Drs. H. M. Fakhrunraji, ME, Wakapolres Bima dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemkot dan Pemkab Bima. Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Mataram Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH., M.H beserta jajaran pengurus pusat IKA Unram juga tampak hadir dalam kegiatan ersebut. 

Bupati Bima Ady Mahyudi usai proses pelantikan mengugkapkan, "tantangan pembangunan ke depan tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri boleh pemerintah daerah. 

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bima saat ini menghadapi tantangan ekonomi, pendidikan lapangan kerja, ketahanan pangan, perubahan sosial hingga tantangan moral generasi muda. Semuanya ini membutuhkan energi kolektif semangat gotong royong. 

"Untuk itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan dalam membangun daerah ini. Kami jajaran Pemerintah Kabupaten Bima membuka ruang untuk bekerjasama yang baik dengan semua elemen, termasuk keluarga besar alumni Universitas Mataram," pungkas Bupati Ady Mahyudi.


Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Unram Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH., M.H dalam sambutannya setelah memimpin prosesi pengukuhan Pengurus Daerah Ikatan Alumni Universitas Mataram Kota Bima dan Kabupaten Bima Periode 2026 - 2030 mengungkapkan, "Pelantikan bukan hanya pergantian nama dalam struktur, tetapi ini adalah awal dari tanggung jawab baru, menyambungkan potensi alumni, memperkuat persaudaraan dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi almamater, daerah dan masyarakat"

Dihadapan jajaran pengurus, Baiq Isvie mengungkapkan, "hari ini tidak hanya sekedar melakukan pelantikan,  tetapi pulang ke sebuah rumah besar yang menghasilkan birokrat, profesional, pendidik petani, aktivis, politisi dan berbagai medan pengabdian lainnya". Imbuh Ketua DPRD Provinsi NTB ini.

Acara pelantikan tersebut mengukuhkan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Alumni Unram Kota Bima dan Iwan Setiawan, SE sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Alumni Unram Kabupaten Bima Masa Bakti 2026-2030. (Red)






Bupati Bima saat menyerahkan bantuan


WARTA BIMA,- Sebagai bentuk keprihatinan sekaligus kepedulian Pemerintah Daerah terhadap warganya yang ditimpa musibah. Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Ketua TP. PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti  dan Anggota DPR RI Hj. Mahdalena, S.S., MM, meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi di Desa Lido, Kecamatan Belo, Sabtu (16/5).

Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 03.09 WITA  tersebut berdampak terhadap 17 Kepala Keluarga (KK) di RT 06/RW 02 Desa Lido menghanguskan 15 unit rumah dengan kondisi rusak berat dan 2 unit rumah rusak ringan. 

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam arahannya saat bertatap muka dengan para warga korban kebakaran, menyampaikan rasa duka dan belasungkawa atas musibah yang dialami warga Desa Lido tersebut.

Pihaknya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bima turut prihatin dan merasakan duka yang dialami masyarakat ini. Kehilangan tempat tinggal dalam waktu singkat tentu menjadi cobaan yang berat. Pemerintah daerah hadir untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat terdampak.

"Yang jelas kami pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk hadir dalam setiap musibah yang dialami masyarakat Kabupaten Bima," ujarnya.

Bupati Ady Mahyudi menyebut, bantuan yang diberikan tersebut mungkin tidak sepenuhnya menggantikan kerugian yang dialami. Namun ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. "Kami akan terus berupaya membantu warga yang terdampak musibah," pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut Bupati Bima dan Ketua TP PKK Kabupaten Bima menyerahkan sejumlah paket bantuan tanggap darurat berupa logistik, pangan kebutuhan dasar dan bantuan uang tunai kepada para korban kebakaran.


Sementara itu, Anggota DPR RI Hj. Mahdalena, S.S., MM menyampaikan, kehadiran dirinya bersama pemerintah daerah di tengah masyarakat yang terkena musibah merupakan bentuk perhatian dan belasungkawa. 

Duta PKB Dapil Pulau Sumbawa ini berharap masyarakat diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi ujian ini, serta berharap agar masyarakat yang terdampak diberikan rezeki dan pengganti yang lebih baik atas musibah yang terjadi.

“Kami bersama Pemerintah Kabupaten Bima akan terus bersinergi untuk membantu masyarakat korban kebakaran ini. Insya Allah bantuan dan perhatian akan terus diberikan," terangnya.

Kunjungan Bupati bersama Ketua TP. PKK Kabupaten Bima dan Anggota DPR RI di Desa Lido Kecamatan Belo tersebut, turut dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima Abdul Muis, S.Sos, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima Zunaidin, S.Sos., MM, Ketua BAZNAS Kabupaten Bima Drs. H. Zainuddin, MM, Camat Belo Ruyani, SH bersama unsur Muspika Kecamatan setempat. (Red)










WARTA BIMA,- Sebanyak 32 orang peserta asal Kecamatan Wawo, Sape dan Lambu ikut berpartisipasi dalam turnamen Catur yang digelar oleh Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Olahraga otak yang dipusatkan di gedung Paruga Na'e Desa Maria Kecamatan Wawo tersebut, diselenggarakan sebagai wujud nyata dan keinginan kuat dari para pecinta olahraga catur untuk membangkitkan kembali organisasi catur (Percasi) di wilayah Kecamatan Wawo dan Bima pada umumnya.

Ketua Panitia Kegiatan, Abdul Muzakir, S.Adm  mengatakan, turnamen catur dengan tema "catur adalah seni yang mengekspresikan ilmu logika" ini sebagai wadah untuk menyatukan hobi sekaligus merupakan ajang silaturrahmi antar pencinta olahraga catur dari Kecamatan Wawo, Sape dan Lambu.

"Kegiatan ini juga sebagai momentum kebangkitan Percasi Wawo, untuk kembali hadir dan berfungsi secara resmi ditengah kerinduan masyarakat terhadap olahraga catur," ujar Muzakir di sela-sela memimpin pertandingan catur, Kamis siang (14/5).

Pria yang akrab disapa bang Zaki ini mengungkapkan bahwa ada sejumlah poin penting yang wajib dikedepankan dalam turnamen catur tersebut. Salah satunya menjunjung tinggi sportivitas berolahraga agar hubungan silaturahim tetap terjaga dengan baik. "Kita boleh saja bertarung di gelanggang papan catur, tapi diluar arena kita semua adalah saudara yang tidak bisa dipisahkan," imbuhnya.

Muspika Wawo foto bersama dengan Pengurus Percasi dan para Sponsor, saat pembukaan Turnamen Catur


Tidak hanya itu lanjut Zaki, kegiatan olahraga catur yang sudah lama vakum di Kecamatan Wawo ini memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan kualitas sekaligus pembinaan yang berkelanjutan. Turnamen catur ini juga sebagai sebuah terobosan yang nyata dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, terutama anak-anak dan orang dewasa yang menyukai olahraga catur.

"Kami yakin, dengan adanya iven ini para talenta yang hobi bermain catur khususnya di Kecamatan Wawo tidak hanya muncul sesaat, tapi kemampuanya bisa terasah dan berkembang terus dikemudian hari," tuturnya.

Muzakir yang juga Ketua BPD Desa Maria tersebut, sangat berharap melalui turnamen yang diselenggarakan oleh Percasi Kecamatan Wawo ini, akan lahir atlet-atlet catur handal dan tangguh yang nantinya bisa mengikuti turnamen lebih tinggi lagi, mulai dari ditingkat kabupaten hingga ke tingkat nasional sekalipun.

"Jika keinginan ini bisa terwujud, maka bukan hanya Percasi Wawo yang merasa bangga tapi juga daerah kita. Karena prestasi lolos ke kejuaraan catur yang lebih tinggi itu pasti akan mengharumkan nama daerah, khususnya Kabupaten Bima," pungkas Abdul Muzakir.

Para atlet Catur sedang bertanding

Seperti diketahui, Turnamen Catur yang dibuka secara resmi oleh Camat Wawo pada Rabu kemarin 13 Mei 2026 tersebut disponsori oleh Yayasan Uma Lengge Nggusu Waru, PT. Roci Karawi Sama, Toko Harumi, Konsultan Pajak Asrarudin dan YLPR. (WB-01)














WARTA BIMA,- Rangkaian Program Selasa Menyapa di Kecamatan Parado yang dipusatkan di Gedung Serba Guna Desa Parado Wane Senin (11/5) diisi dengan kegiatan “Ngopi Bareng” bersama masyarakat dua desa yaitu Desa Parado Wane dan Kanca. 

Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Ketua TP PKK kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy bersama Ketua GOW Kabupaten Bima Ny. Anita H. Irfan didampingi Camat Parado Hamzah, S.Sos dan para kepala perangkat daerah  menyerahkan sejumlah paket bantuan untuk masyarakat pada dua desa tersebut.

Bantuan yang diserahkan meliputi tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan 10 paket sembako bagi masyarakat dua desa tuan rumah Selasa Menyapa.

Selanjutnya, melalui Dana Desa turut disalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan penanganan stunting dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima juga menyerahkan paket makanan tambahan berupa telur, beras, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bima, Ketua GOW dan Bunda PAUD Kabupaten Bima juga menyerahkan paket bantuan untuk TK, PAUD dan kelompok bermain di Desa Parado Wane dan Desa Kanca sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut.

Disela-sela penyerahan bantuan, Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan, program Selasa Menyapa menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk hadir lebih dekat,  dan memastikan pelayanan dan bantuan dapat diterima langsung oleh warga.

Sementara itu, Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy mengungkapkan “Kebersamaan dan gotong royong harus terus dijaga agar berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik".  Ungkap Wakil Bupati dihadapan Camat Parado, unsur Muspika, para kepala desa se-Kecamatan Parado, kepala sekolah, alim ulama dan tokoh masyarakat setempat. (Red)






 

Kades Kombo Bunyamin, S.Pd saat menyerahkan bantuan


WARTA BIMA,- Seluruh Ketua RT, RW, Bidan Desa, Kader Posyandu, Guru Ngaji, Da,i Desa, aparat Masjid dan warga yang tergolong miskin di wilayah Desa Kombo Kecamatan Wawo, saat ini patut bersyukur dan bahagia. Karena mereka baru saja menerima insentif yang dibagikan oleh Pemerintah Desa Kombo pada Selasa siang (12/5).

Pembagian sejumlah insentif dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Kombo kali ini tampak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena nominal uang tunai yang diterima sudah berkurang. Kondisi ini dipicu lahirnya kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan efisiensi penggunaan anggaran di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Daerah Bima dan Desa Kombo pada khususnya.

Kepala Desa Kombo melalui Sekdes, Jeni Rahmat, S. Sos mengatakan, pembagian insensif untuk seluruh Ketua RT, RW, Bidan Desa, Kader Posyandu, Imam, Bilal, Marbot dan BLT kepada 10 orang penerima manfaat (KPM) tersebut, semuanya bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahap pertama tahun 2026.

"Khusus insentif untuk RT dan RW sekarang sudah berubah nama menjadi insentif untuk tim pendata RT,RW," ujarnya.

Jeni Rahmat menyebut, jumlah honor yang diterima oleh Ketua RT dan lainnya ini masing-masing sudah berkurang. Begitu pun dengan BLT yang biasanya Rp. 300 ribu turun menjadi Rp. 225 ribu per bulan untuk satu orang. "Total keseluruhan Dana Desa Tahap I yang kita keluarkan khusus untuk pembayaran semua insentif dan BLT ini mencapai, Rp. 119.713.200," imbuhnya.


Selain itu, Jeni Rahmat mengungkapkan bahwa dalam Alokasi Dana Desa tahap pertama tahun 2026 ini, pihak Pemerintah Desa Kombo juga sudah menyiapkan anggaran sebanyak, Rp. 25 juta untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kombo yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 mendatang.

Anggaran sebesar Rp. 25 juta ini nantinya akan dipergunakan untuk membiayai seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pembentukan panitia Pilkades hingga penetapan dan pelantikan kepala desa terpilih.

"Semua tahapan ini akan dimulai pertengahan tahun 2026. Diawali rapat pembentukan Panitia Pilkades pada 19 Juni sampai hari H pemungutan dan penghitungan suara, sekaligus penetapan Kepala Desa Kombo terpilih pada 26 Desember 2026," pungkasnya. (WB-01)







MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.