Recent Posts More

Juni 05, 2026

 


WARTA BIMA,- Kegiatan hari kedua program Selasa Menyapa di Desa Rite dan Kole Kecamatan Ambalawi dimanfaatkan oleh Bupati Bima Ady Mahyudi untuk meninjau berbagai kegiatan pelayanan publik di sejumlah stand yang disiapkan oleh perangkat daerah terkait, Kamis (4/6).

Bupati Bima yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti, Sekretaris Daerah  Adel Linggi Ardi,  SE, dan para pejabat Eselon II dan III lingkup Pemkab Bima, pengurus organisasi wanita, masyarakat dan siswa yang berada di desa Rite dan Desa Kole, mengawali rangkaian kegiatan pada hari kedua Selasa Menyapa  Kecamatan Ambalawi dengan mengikuti Senam Sehat yang dihelat di lapangan desa Rite.

Bupati dan rombongan kemudian melakukan peninjauan gotong-royong Rabat Gang bersama masyarakat di Dusun Sonco Kahoro Desa Rite.

Beberapa saat kemudian, Bupati bersama rombongan bertolak menuju stand pelayanan yang terdiri dari Pelayanan Kesehatan, Posyandu, Pelayanan KB Gratis dan sunatan massal gratis. Selain itu juga terdapat pelayanan dari Dinas Sosial  berupa Pengusulan BPJS, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta pengaduan bantuan sosial, yang berada di SDN Inpres 2 Rite. 


Di Lapangan Perjuangan Rite, dilaksanakan penanaman pohon secara simbolis dari total 240 pohon tersebar di desa Rite dan kole. Pelayanan lainnya mencakup pembuatan barcode rekomendasi BBM bersubsidi bagi para petani,  pelayanan akun siap kerja, pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan pengaduan dan konsultasi Hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima serta Gerakan Pangan Murah (GPM) dari Dinas Ketahanan Pangan.

Untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan, Dinas Dukcapil Kabupaten Bima menggelar pelayanan administrasi kependudukan baik e-KTP, kartu keluarga, maupun dokumen  kependudukan lainnya di Kantor Desa Rite dan Kole. 

Seluruh rangkaian kegiatan Selasa Menyapa di Desa Rite dan Desa Kole Kecamatan Ambalawi diakhiri dengan pemasangan Prasasti Selasa Menyapa di halaman Kantor Desa setempat. (Red)







Juni 05, 2026


WARTA BIMA,- Bupati Bima Ady Mahyudi melepas secara resmi 85 orang kafilah yang merupakan Qori, Qariah, Ofisial, Panitia dan sejumlah pendamping dari Kabupaten Bima untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  Tahun 2026 di Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (5/6).

Acara pelepasan para kafilah yang berlangsung di ruang rapat utama Kantor Bupati Bima tersebut antara lain dihadiri Sekretaris Daerah yang juga Ketua LPTQ Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE, Inspektur Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, SE,Plt. Kabag Kesra, H. Ahyani, S.Ag dan para kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Bima.

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutannya, menaruh harapan besar kepada seluruh duta Kabupaten Bima terutama para peserta lomba, agar bisa menampilkan kemampuan terbaik dengan penuh rasa percaya diri pada ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. 

Selain itu, Bupati Bima menitipkan amanah kepada para pelatih dan official untuk terus mendampingi, membimbing dan memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar bisa tampil secara optimal. "Kebersamaan, kekompakan dan semangat saling mendukung menjadi modal penting dalam mencapai hasil yang terbaik," pungkas Bupati Ady Mahyudi.

‎

Sementara itu, Plt. Kabag Kesra Setda Kabupaten Bima, H. Ahyani, S.Ag dalam laporannya menyampaikan, dalam perhelatan MTQ yang berlangsung mulai 9 hingga 16 Juni tersebut, Kabupaten Bima akan mengikuti 8 cabang lomba yang dipertandingkan pada MTQ Tingkat Provinsi NTB ke-XXXI Tahun 2026.

Mata lomba tersebut terdiri dari Cabang Tilawah, Cabang Qira’at Saba’ah, Cabang Hifzil Qur'an 1 Juz & 5 Juz Tilawah, Cabang Hifzil Qur'an 10, 20, & 30 Juz, Cabang Tafsir Al-Qur'an, Cabang Fahmil dan Syahril,  Cabang Khath Al-Qur'an dan Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ). (Red)





Juni 05, 2026


Bupati Bima saat menyerahkan bantuan


WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima kembali melaksanakan berbagai kegiatan dalam program unggulan Selasa Menyapa di Desa Rite dan Kole Kecamatan Ambalawi, Rabu-Kamis (4/6).

Pada momen Selasa Menyapa putaran kedua tahun 2026 tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi menyerahkan santunan ahli waris sebesar Rp. 104 juta kepada empat orang dari Desa Nipa dan Desa Mawu. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bima menyerahkan sejumlah paket Sembako, dilanjutkan dengan prosesi penyematan tanda peserta calon BPJS Ketenagakerjaan kepada 5 orang warga Desa Rite dan 5 orang warga Desa Kole.

Sederet paket bantuan tersebut diserahkan melalui acara Ngopi Bareng Selasa menyapa yang yang berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) Oi Ncinggi Desa Rite Kecamatan Ambalawi.

Saat berkunjung di dua desa ini, Bupati Bima yang hadir bersama Ketua TP PKK kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti yang hadir bersama para Kepala Perangkat Daerah, didampingi jajaran Kepala Perangkat Daerah, Kabag Lingkup Setda, Camat Beserta Muspika Ambalawi dan Pejabat Eselon III OPD Lingkup Pemkab Bima disambut meriah oleh masyarakat Rite dan Kole. 

Setelah prosesi penyambutan, "Ngopi Bareng" di Gedung Serba Guna Desa Oi Ncinggi Desa Rite, Bupati Bima yang hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bima Murni Suciyanti terlebih dahulu mengunjungi Stand UMKM masyarakat di sekeliling GSG dan kemudian melakukan tatap muka dengan masyarakat.  

Bupati Bima dalam sambutannya mengungkapkan, kehadiran seluruh jajaran pemerintah kabupaten Bima dalam rangkaian kegiatan Selasa Menyapa merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada masyarakat. "Untuk ini, saya mengundang dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir memanfaatkan beragam pelayanan yang dilekatkan melalui kegiatan Selasa Menyapa ini," pungkas Bupati Bima.

Acara Ngopi Bareng di GSG Oi Ncinggi Desa Rite ini diawali Tarian Mpaa Sama dari SDN Buru Keli dan dilanjutkan penyerahan beberapa item bantuan.

Sementara itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kabupaten Bima menyerahkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan penyerahan bantuan secara simbolis kepada Keluarga beresiko stunting dari DP3AP2KB untuk menekan angka stunting dan kerawanan gizi.

Demikian halnya TP PKK Kabupaten Bima juga menyerahkan  piagam penghargaan kepada Bunda PAUD  Kecamatan dan Bunda PAUD Desa Rite dan Desa Kole. Selain itu dilaksanakan launching  Gerakan  Aksi Kesadaran Masyarakat Akan Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik sekaligus penyerahan Bak Sampah kepada Kepala Desa Kole, Kepala Desa Rite dan Kader PKK. (Red)




Juni 02, 2026


Kapolda NTB didampingi Bupati dan Walikota Bima 


WARTA BIMA,- Kepala Kepolisian Daerah NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) perdana di wilayah Kabupaten dan Kota Bima.

Kedatangan orang nomor satu di jajaran Kepolisian Polda NTB tersebut disambut dengan Tarian "Wura Bongi Monca" yang ditampilkan para penari dari Sanggar Ntimbo La Maria Wawo dan dilanjutkan dengan pengalungan selendang di loby VIP Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima Senin (1/6).

Pada Kunker Perdana di Daerah Bima ini, Kepolda NTB didampingi Ketua Bhayangkari Daerah NTB Ny. Widhy Kalingga Raharja dan para Pejabat Utama Polda NTB. Saat tiba di Bandara SMS, Kapolda NTB disambut Bupati Bima Ady Mahyudi, Walikota Bima H. Arahman H. Abidin, SE, Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy,  Komandan Kodim 1608/Bima Letkol Arh. Samuel Asdianto Limbongan, S.Kom, M.Sc, Kepala Kepolisian Resor Kota Bima, Kapolres Bima Kabupaten AKBP M. Anton Bhayangkara G, S.IK,. M.H, Kajari Bima Heru Kamarullah, SH., M.H, Sekda Kota Bima H. Fahruranji, S.Sos., M.Si dan Beberapa pejabat Eselon II Pemkot Bima.

Bupati Bima Ady Mahyudi di sela kunjungan tersebut mengungkapkan, jajaran Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen penuh mendukung delapan Program Prioritas Strategis Kapolda NTB. Diantaranya, optimalisasi peran polisi masyarakat, forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM), sinergi tiga pilar,  layanan publik yang humanis dan sejumlah program strategis lainnya 

Selanjutnya, pada Senin Malam (1/6) Kapolda NTB beserta Ketua Bhayangkari Daerah NTB Ny. Widhy Kalingga Raharja menghadiri Silaturahmi dengan Jajaran Pemerintah Kota Bima,  Pemerintah Kabupaten Bima  dan FORKOPIMDA di Kediaman Walikota Bima.

"Sebagai warga baru, kami mengharapkan  arahan agar supaya bisa mengelola daerah dengan 10 kabupaten dan kota ini dengan baik," ujar Kapolda NTB.

Ia menegasian, Pola "bottom up" dalam pengambilan keputusan akan dikedepankan dan ini sesuai  motto "Polri Untuk Masyarakat" dan dengan kekompakan, sinergi, kolaborasi dan koordinasi masalah akan bisa diatasi," pungkas Kapolda NTB. (Red)



Juni 01, 2026


Humas RSUD Bima, Sri Fujiyati bersama Rita Kartika 


WARTA BIMA,- Untuk menghadapi dan menyukseskan program Selasa Menyapa Bupati dan Wakil Bupati Bima di berbagai desa, lebih khusus di Desa Kombo dan Raba Kecamatan Wawo yang dijadwalkan berlangsung pekan depan 8-9 Juni 2026.

Jajaran RSUD Bima saat ini telah menyiapkan sebuah terobosan baru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan Donor darah dalam program Selasa Menyapa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Direktur RSUD Bima melalui staf pada bagian Humas, Sri Fujiyati, Amkl.,ST didampingi Rita Kartika, SKM,M.kes kepada Media ini mengatakan, terobosan baru yang akan dilakukan oleh jajaran RSUD Bima melalui kegiatan Selasa Menyapa tersebut adalah inovasi unggulan berbasis kearifan lokal berupa, Gerakan 1 Tokoh 10 Pendonor.

"Kegiatan ini nantinya terintegrasi dengan acara Ngopi Bareng bapak Bupati dan Wabup Bima bersama masyarakat Desa Kombo dan Raba," ujar Sri Fujiyati.

Wanita tangguh kelahiran Desa Kombo ini menjelaskan, dalam Inovasi berbasis kearifan lokal tersebut, jajaran RSUD Bima akan menempatkan tokoh masyarakat sebagai penggerak utama (agent of change) yang meliputi, Kepala Desa, Kepala Sekolah, tokoh agama dan tokoh pemuda. Setiap tokoh ini diharapkan bisa mengajak minimal 10 orang pendonor. 

"Komitmen ini dibangun melalui momentum kegiatan Ngopi Bareng (H-1) program Selasa Menyapa bersama masyarakat setempat," terangnya.

Humas RSUD Bima yang akrab disapa Bu Fuji ini menyebut, tujuan utama digagasnya sebuah gebrakan baru bertajuk inovasi unggulan berbasis kearifan lokal tersebut antara lain, Meningkatkan jumlah capaian donor darah secara signifikan, Membangun partisipasi masyarakat berbasis keteladanan tokoh, Menguatkan nilai gotong royong sebagai kekayaan lokal daerah serta Mengoptimalkan peran Humas sebagai penggerak komunikasi publik.

"Melalui program Selasa Menyapa ini, kita harapkan target capaian 40 kantong darah per kegiatan, 80 kantong per bulan dan 960 kantong darah dalam 1 tahun," imbuhnya.

Sri Fujiyati menambahkan, inovasi tersebut diharapkan menjadi branding unggulan RSUD Bima dalam mendukung program pemerintah daerah, sekaligus sebagai gerakan kemanusiaan yang berkelanjutan. "Kami berharap, kegiatan ini juga semakin menguatkan peran komunikasi publik sekaligus dapat peningkatan capaian pelayanan donor darah di RSUD Bima," pungkasnya. (WB-01)





Mei 31, 2026


Mobil Bor Air siap melakukan pemboran


WARTA BIMA,- Sebuah kendaraan baru yang hadir di Kabupaten Bima dengan jenis Truk Bor Air saat ini mulai beroperasi di wilayah Kecamatan Wawo.

Debut perdana mobil baru senilai, Rp.3,9 Milyar yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy tersebut dilakukan di salah satu lahan Kebun milik warga Desa Kambilo Kecamatan Wawo, dengan jenis pekerjaan pemboran air bersih kedalaman direncanakan 85 meter.

Pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Bima, Muhammad Teguh, ST didampingi Kepala Workshop Alat Berat saat ditemui awak Media ini di lokasi pekerjaan mengungkapkan, proses pemboran air di salah satu lahan milik warga tersebut merupakan langkah awal dimulainya operasional satu unit mobil bor air hasil pengadaan Pemkab Bima tahun anggaran 2026 senilai, Rp. 3,9 Milyar.

"Intinya, kita hadir di Desa Kambilo Kecamatan Wawo ini untuk melakukan uji fungsi (ujicoba) mobil  bor air. Karena armada roda empat yang dilengkapi peralatan bor seperti ini baru ada pertama kali di daerah Bima," ujarnya.

Menurut Teguh, uji fungsi mobil pemboran air tanah dalam tersebut sangat penting untuk memastikan seluruh sistem mekanis, hidrolik dan instrumen pengemboran berfungsi normal serta aman digunakan sebelum diterjukan ke lokasi proyek, khususnya diberbagai wilayah Kabupaten Bima.

"Untuk kelancaran uji fungsi sekaligus operasional kendaraan ini, Pemkab Bima melalui Dinas PUPR menghadirkan dua orang teknisi khusus mobil bor air dari pihak perusahaan mobil di Jakarta," imbuhnya.


Disinggung soal munculnya sorotan dari masyarakat yang menilai aktivitas pemboran air di Desa Kambilo tersebut adalah proyek siluman? Teguh menegaskan tidak ada yang namanya proyek siluman, karena seluruh proses pekerjaan bor air mulai dari titik nol hingga 85 meter kebawah itu, semuanya masih menjadi tanggung jawab pihak Perusahaan tempat pembelian mobil bor dimaksud.

"Artinya, segala biaya untuk keperluan bor air di Desa Kambilo ini semuanya ditanggung oleh Perusahaan. Lagipula mobil baru yang dibeli pemerintah ini garansinya berlaku selama satu tahun. Dan intinya, tidak ada dana di APBD khusus untuk kegiatan bor air ini, semuanya murni ditanggung perusahaan," pungkasnya. (WB-01)







Mei 25, 2026

 


WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan. 

Predikat WTP ini diberikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Senin (25/5).

Ini merupakan predikat WTP ke-11 secara berturut-turut yang diraih jajaran Pemerintah Kabupaten Bima, dan yang kedua di masa kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy.

Bupati Bima Ady Mahyudi pada kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK hari ini  berkat kerja keras dari seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang luar biasa mengelola keuangan daerah". Terang Terang Bupati yang hadir bersama Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy dan Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari.

Capaian tersebut merupakan Kado Hari Jadi Bima ke-386 yang puncaknya akan diperingati 5 Juli 2026 mendatang. 

Sementara itu, Kepala BPK Provinsi NTB Suparwadi dalam sambutannya mengungkapkan, pemeriksaan bertujuan memberikan opini  pernyataan profesional atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan informasi yang cukup dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem kendali daerah menjadi indikator utama penilaian. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mengelola APBD secara teliti dan memenuhi ketentuan yang berlaku". Tandasnya dihadapan para Bupati dan Walikota, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,  Inspektur dan para Kepala BPKAD Se- NTB.


Bupati Bima didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Sekretaris DPRD Nurdin, S.Sos, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan,SE, Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT dan beberapa pejabat Eselon III BPKAD Kabupaten Bima. (Red)





Mei 25, 2026



WARTA BIMA,- Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menghadir Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (25/5).

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD hadir bersama Wali Kota Bima H. A. Rahman. Abidin, SE, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTB Dr. Suparwadi, S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA, para kepala daerah, pimpinan DPRD se-NTB, serta inspektur dan Kepala BPKAD se-Provinsi NTB.

Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH menegaskan bahwa penyerahan LHP BPK bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum evaluasi dan introspeksi bagi seluruh pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan dengan penuh integritas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Dr. Suparwadi yang terus konsisten mengawal tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi NTB.

Menurut Syamsurih, kehadiran BPK tidak hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Bima turut menyoroti keberhasilan sejumlah daerah di NTB yang memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku. “Penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, tetapi cerminan dari kerja keras, kedisiplinan birokrasi, komitmen kepala daerah, serta kuatnya sistem pengawasan dan pengelolaan pemerintahan yang baik,” imbuhnya.

Meski Kota Bima belum memperoleh penghargaan tersebut tahun ini, Syamsurih menegaskan bahwa hal tersebut menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Kota Bima dan DPRD untuk terus melakukan pembenahan. “Saya bersama Wali Kota Bima memiliki semangat yang sama, jangan pernah lelah untuk terus berbenah,” tegasnya.

Syamsurih menyebut, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan hasil dari kerja keras, konsistensi, dan komitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Momentum penyerahan LHP BPK tahun ini menjadi titik tolak untuk memperkuat reformasi birokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun pengelolaan keuangan daerah yang semakin profesional dan akuntabel.

Ketua DPRD Kota Bima juga optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan dukungan penuh dari BPK RI, Kota Bima ke depan mampu menjadi salah satu pemerintah daerah terbaik dalam tata kelola pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Kami DPRD Kota Bima akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, konstruktif, dan bertanggung jawab demi memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (WB-01)






Mei 25, 2026


Camat Wawo didampingi Kades Kombo dan BPD


WARTA BIMA,- Untuk menyukseskan kegiatan program Selasa Menyapa di Desa Kombo Kecamatan Wawo yang dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2026 mendatang.

Pihak Pemerintah Desa Kombo bersama Camat Wawo dan sejumlah perwakilan masyarakat desa setempat, menggelar rapat dengan agenda sosialisasi program Selasa Menyapa di Aula Kantor Desa Kombo, Senin (25/5).

Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos dalam sambutanya mengungkapkan bahwa program strategis Selasa Menyapa yang dicetuskan Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy saat ini, sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Desa Kombo dan seluruh lapisan masyarakat desa setempat, agar bisa pro aktif dan bahu membahu dalam menyongsong sekaligus menyukseskan beragam kegiatan dalam program Selasa Menyapa putaran kedua tahun 2026 tersebut.

Camat Syarif menyebut dalam pelaksanaan program Selasa Menyapa di Desa Kombo dan Raba nanti, ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Bima bersama Wakil Bupati dan sejumlah OPD di lingkup Pemkab Bima, seperti Ngopi bareng bersama warga, pelayanan kesehatan, pembuatan dokumen kependudukan dan lainya. Termasuk juga peresmian pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Terkait pembangunan infrastruktur ini, langkah awal yang harus dipersiapkan oleh Pemdes Kombo dan warganya adalah membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Para pengurus KSM inilah nantinya yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan salah satu paket pembangunan yang sudah dianggarkan sebesar, Rp. 50 juta tiap desa.

Untuk itu, Camat Wawo meminta kepada para pengurus KSM terpilih dan juga seluruh warga masyarakat Desa Kombo, agar mulai saat ini harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan salah satu paket pekerjaan infrastruktur yang sudah ditentukan oleh desa. Karena hasil dari pembangunan ini nantinya akan diresmikan langsung oleh Bupati Bima pada puncak kegiatan Selasa Menyapa 9 Juni 2026.

"Intinya, sebelum kedatangan Bupati dan Wabup Bima di Desa Kombo atau paling lambat 10 hari kedepan, pekerjaan infrastruktur ini harus bisa dituntaskan. Makanya, mulai sekarang mari kita semua bekerja secara swadaya dan bergotong royong. Kita harus kolaborasi yang baik, karena yang bertanggung jawab terhadap pembangunan ini bukan hanya pengurus KSM, tapi seluruh lapisan masyarakat Desa Kombo," pungkas Camat Wawo Syarifudin Bahsyar.

Sosialisasi Program Selasa Menyapa

Sebelumnya, Kepala Desa Kombo, Bunyamin, S.Pd mengaku, sudah menyiapkan diri semaksimal mungkin menghadapi berbagai kegiatan dalam program unggulan Selasa Menyapa Pemkab Bima tersebut. Salah satunya, membentuk sebuah KSM yang melaksanakan pembangunan infrastruktur senilai, Rp. 50 juta, dengan jenis pekerjaan Rabatnisasi jalan menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang berlokasi di Dusun Rasabou Desa Kombo.

"Yang melaksanakan pekerjaan Rabat ini nantinya para pengurus KSM dibantu oleh warga setempat dengan cara bergotong royong. Pemerintah hanya menyediakan bahan material seperti Semen, Pasir dan lainya," tandas Bunyamin. (WB-01)






Mei 22, 2026


Suryadin, S.S,.M.Si


WARTA BIMA,- Bupati Bima melalui Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten Bima, Suryadin, S.S.,M.Si menegaskan bahwa pada prinsipnya, komitmen Pemerintah Daerah sesuai hasil pembahasan APBD tahun anggaran 2026 bersama pihak legislatif DPRD Kabupaten Bima telah menetapkan angka gaji untuk PPPK Paruh Waktu sebesar, Rp 62,7 milyar.

Pernyataan disampaikan Kabag Prokopim tersebut untuk menanggapi informasi yang beredar terkait pemangkasan gaji aparatur sipil negara (ASN) PPPK Paruh Waktu  yang mengabdi di lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

Suryadin mengungkapkan, mengacu pada  dokumen APBD Awal 2026, penyediaan anggaran penggajian PPPK-PW dengan kode rekening belanja jasa PPPK PW tersebut sebesar Rp. 37,9  milyar bersumber dari dana DAU/PAD tersebar pada DPA semua OPD, dan sebesar Rp. 24,7 milyar dengan kode rekening belanja BOSP. Sehingga Alokasi penggajian PW secara keseluruhan berjumlah sebanyak 62,72 milyar.

Di awal pelaksanaan APBD 2026, terdapat Juknis yang melarang penggunaan Dana BOSP untuk penggajian PW, namun larangan ini disertai dengan arahan boleh menggunakan BOSP dengan persyaratan maksimal penggunaan BOSP untuk penggajian PW hanya sebesar 20 persen dari jumlah BOSP yang diterima sekolah.

"Atas dasar inilah, pada Bulan April 2026, Pemkab Bima melakukan tahapan pergeseran APBD 2026, sehingga besaran alokasi penggajian PW mengalami penyesuaian," ujarnya.

Suryadin menyebut pada APBD Pergeseran, penggajian tenaga PPPK Paruh Waktu tersebut mengalami perubahan dengan kode rekening belanja jasa PPPK PW Rp. 47,2 milyar yang bersumber dana DAU/PAD, Rp 11,92 milyar melalui kode rekening belanja BOSP  dan Rp 3,58 milyar dengan kode rekening belanja jasa BLUD. Sehingga secara  keseluruhan, alokasi penggajian PW pada APBD Pergeserannya tetap dengan besaran sebanyak Rp. 62,7 milyar.

Perlu dijelaskan lagi bahwa penggunaan BOSP sebesar Rp 11,9 Milyar dimaksud adalah dalam rangka menjalankan amanat ketentuan penggunaan maksimal 20 persen l dan ini sekaligus menjelaskan bahwa tidak ada skema Pemda menggunakan BOSP 40 persen dari besaran BOSP yang diterima sekolah. (Red)





Mei 22, 2026


Tampak siswa melaksanakan KBM dalam ruangan beratap dan berdinding Terpal 


WARTA BIMA,- Sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini, SDN 3 Maria masih memegang rekor siswa terbanyak di Kecamatan Wawo. Namun sayangnya,  keberadaan sekolah yang berlokasi di Desa Ntori tersebut ternyata belum dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, terutama ruang kelas untuk proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa.

Kepala SDN 3 Maria, Samsyiah, S.PdI mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya saat ini memiliki siswa 185 orang, jumlah ini bahkan terbilang paling banyak dari seluruh Sekolah Dasar yang tersebar di wilayah Kecamatan Wawo.

Samsyiah mengaku sangat bersyukur dan bangga dengan antusiasnya para siswa-siswi yang menempuh pendidikan di sekolah setempat. Hanya saja, disatu sisi kondisi tersebut tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai, terutama ruang kelas ataupun Rombongan Belajar (Rombel) yang dinilai sangat terbatas.

Ia menyebut, akibat masih kurangnya ruang kelas yang tersedia di SDN 3 Maria tersebut, proses KBM sebagian siswa terpaksa dialihkan ke gedung lama bekas rumah dinas guru. Bahkan mirisnya lagi ada siswa yang melaksanakan KBM darurat di salah satu gedung tua yang beratapkan bahan Terpal. Selain itu, ruangan lain yang ada di SDN 3 Maria juga sampai saat ini masih dipinjam oleh pihak TK Flamboyan yang sekarang sudah berubah status menjadi TK Negeri.

"Imbasnya, sebagian siswa kami terpaksa belajar darurat pada ruangan eks rumah dinas dan di gedung tua beratapkan terpal, bahkan seluruh jendelannya pun juga ditutup pakai terpal," ujarnya.

Kepala SDN 3 Maria

Melihat kondisi di lapangan yang cukup memprihatinkan ini, Kepsek Samsiah sangat mengharapkan kepada pihak Pemerintah Daerah, terutama Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, agar memperhatikan kondisi ril yang terjadi di SDN 3 Maria. Paling tidak, bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), lagipula lahan yang tersedia untuk penambahan RKB tersebut saat ini masih sangat luas di lokasi sekolah yang dinakhodainya.

"Untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran di SDN 3 Maria ini, kami tidak butuh banyak pada Pemerintah, tapi hanya minta tambahan RKB saja, karena kondisi sekolah kami sampai sekarang masih kekurangan 4 ruangan belajar (Rombel)," tuturnya.

Kondisi Ruangan beratap Terpal

Disinggung soal program Revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 ini? Samsiah mengaku bahwa SDN 3 Maria sekarang memang sudah dipastikan mendapat bantuan dana revitalisasi dari Pemerintah Pusat. Hanya saja dirinya belum bisa memastikan total anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan gedung sekolah yang dipimpinnya, karena saat ini masih dalam proses.

"Kami berharap, anggaran revitalisasi ini bisa diberikan oleh Pemerintah sesuai kondisi sekolah, terutama untuk bangun RKB dan rehab sejumlah ruangan lainnya yang menjadi prioritas kami di SDN 3 Maria Kecamatan Wawo," pungkasnya. (WB-01)





 

Mei 20, 2026



WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy, mengukir prestasi fenomenal di tingkat nasional setelah dinobatkan sebagai daerah terbaik kedua (II) se-Indonesia pada kategori Pengendalian Inflasi.

Kepastian Kabupaten Bima meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah tersebut, diperoleh melalui acara Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Awards, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi Lombok Provinsi NTB, Selasa malam (19/5).

Pada momen tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi menerima apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi kategori "Pengendalian Inflasi" berupa trophy dan bantuan dana senilai Rp 2 Milyar.

Kategori ini menilai kebijakan pemerintah daerah secara konsisten dan terukur tingkat kestabilan inflasi, kepatuhan pelaporan dan dukungan anggaran dalam program pengendalian serta efektivitas pengendalian inflasi. 

Para pemenang Pada tingkat Kabupaten, Terbaik I Sumba Timur-mendapatkan Hadiah Rp 3 milyar, Terbaik II Kabupaten Bima - mendapatkan hadiah  Rp  2 milyar dan  Terbaik III Kabupaten Maluku Tenggara dengan Hadiah  Rp 1 milyar. Sementara Kategori Pemerintah Kota terbaik I diraih Kota Tual Maluku dan pada Tingkat Provinsi, NTT meraih terbaik I.

Para Kepala daerah Se-Nusa Tenggara dan Maluku yang diundang yaitu 11 Kepala Daerah dan Forkopimda se-NTB, 23 Daerah Se-Provinsi NTT, 11 daerah Se-provinsi Maluku dan 11 Daerah Se-Provinsi Maluku Utara.

Apresiasi tersebut diraih  pengendalian Inflasi dalam kerangka penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting sebagai bentuk penghargaan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

"Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat" pungkas Bupati Bima yang hadir bersama Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy dan beberapa pejabat terkait Lingkup Pemkab Bima.


Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman SE, M.Si menjelaskan, upaya penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui kolaborasi 16 perangkat daerah dan 21 Puskesmas dengan dukungan 127 sub kegiatan serta total alokasi anggaran sebesar Rp 248,2 milyar.

Menurutnya, program tersebut difokuskan pada tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui program PKH, BPNT, PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, dan BLT Desa; peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan, bantuan modal usaha, alsintan, dan bantuan benih; serta penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan irigasi, RTLH, SPAM, SPALD-S, dan infrastruktur berbasis masyarakat," elasnya .

Berdasarkan capaian tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima berhasil menurun menjadi 12,59%, atau turun sebesar 0,32% dibandingkan tahun 2024. Demikian halnya angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,04% dan pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,63%, sehingga persentase penduduk miskin ekstrem pada tahun 2025 menjadi 0,41%.

Sementara itu, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp 53,86 milyar yang tersebar pada 13 perangkat daerah. 

Berbagai intervensi dilakukan secara terpadu mulai dari peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, sanitasi, hingga edukasi masyarakat. Hasilnya, capaian penurunan stunting tahun 2025 berhasil melampaui target, dimana target sebesar 17,33% mampu ditekan hingga mencapai 12,22%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bima dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera.

Dalam percepatan penanganan inflasi, Bupati Bima dan Wakil Bupati dibantu oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bima yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bima Nomor: 188.45/100/03.4 Tahun 2025 yang Diketuai oleh Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE dan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE selaku Sekretaris Tim dan Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah terkait.

Tugas Tim mencakup  penyusunan kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah serta melakukan koordinasi penanganan inflasi. (Red)





Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warta Bima © 2020. All Rights Reserved.
Designed by Aden KT

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.