WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima  melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah, Suryadin, S.S.,M.Si menegaskan bahwa tidak ada terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima tahun anggaran 2025,

Pernyataan yang disampaikan oleh Suryadin tersebut ntuk menanggapi informasi yang beredar terkait adanya perbedaan data capaian PAD Kabupaten Bima. 

Menurutnya, selisih angka tersebut lebih disebabkan karena adanya perbedaan basis data yang digunakan. Data yang dirilis Bapenda Kabupaten Bima adalah data sementara yang disampaikan untuk kepentingan pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bima sebelum diaudit (unaudit) yang merupakan angka hasil rekon dengan OPD pengelola pendapatan.

Di lain sisi, angka yang dirilis oleh BPS Kabupaten Bima adalah angka sementara yang diberikan oleh BPKAD ke BPS sebelum selesai dilakukan rekon dengan seluruh Perangkat Daerah pengelola pendapatan dan masih dalam proses karena dalam persiapan penyusunan Laporan Keuangan unaudit yang akan diserahkan ke BPK.

Suryadin menyebut, angka final pendapatan adalah angka setelah dilakukan audit BPK yang sekarang masih berproses sampai tanggal 31 Mei 2026. Tindak lanjut hasil audit BPK akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban yang disampaikan ke DPRD yang merupakan hasil final realisasi, baik pendapatan maupun belanja. (Red)






H. Kasnun, saat menunjukan gudang Jagung yang sudah terpisah dengan ruang Dapur dihadapan Camat Wawo, perwakilan dari Dikes dan Korwil BGN


WARTA BIMA,- Polemik soal keberadaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Uma Lengge SPPG Bima Wawo Maria 3 yang dinilai satu atap dengan gudang penyimpanan Jagung akhirnya menemui titik terang, setelah pemilik SPPG mengundang sejumlah pihak untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.

Bahkan untuk mencarikan solusi terbaiknya terhadap masalah ini, H. Kasnun Ahmad selaku pemilik SPPG Wawo Maria 3 sekaligus Ketua Yayasan Peduli Umat Mbojo, telah menghadirkan secara khusus Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Bima dan jajaran Dinas Kesehatan. Tidak hanya itu, H. Kasnun juga mengundang Camat Wawo, Kapolsek dan Danramil Wawo termasuk sejumlah awak Media dan para mahasiswa Wawo yang kerap menyoroti kondisi Dapur MBG Uma Lengge satu atap dengan gudang Jagung dimaksud.

Dalam pertemuan yang berlangsung di SPPG setempat pada Selasa sore (5/5), H. Kasnun mengajak seluruh undangan yang hadir untuk melihat dari dekat kondisi seluruh ruangan tempat pengolahan menu makanan MBG yang ada di Dapur SPPG tersebut. Tidak hanya itu, dirinya juga memberikan kesempatan kepada Korwil BGN, pihak Dikes Kabupaten Bima, unsur Muspika Wawo dan para mahasiswa untuk menyaksikan secara langsung kondisi ruangan dalam area gudang jagung yang kerap disorot oleh para mahasiswa dan Media massa tersebut.

Hal ini untuk menunjukan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama para mahasiswa Wawo bahwa keberadaan antara Dapur pengolahan makanan MBG dengan gudang jagung itu tidak satu atap tapi terpisah. Karena kondisi kedua ruangan ini sudah dibatasi dengan sebuah dinding bangunan yang sangat kuat dan kokoh. Bahkan dinding pemisah ruangan dapur dan gudang ini sudah sekat permanen, jangankan Semut angin pun tidak bisa masuk. 

"Pada intinya, saya sangat menghargai perjuangan adik-adik mahasiswa, dan saya tidak alergi dengan kritikan sepanjang kritikan itu sifatnya membangun. Silakan sampaikan aspirasi pada kami, tapi dengan cara yang santun dan beradab," pungkas H. Kasnun.

Korwil BGN saat memerintahkan buat jalur khusus ke gudang Jagung


Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Bima, Bagus Naeni Santoso, S.Pd pada kesempatan tersebut menilai bahwa keberadaan gudang Jagung yang sudah terpisah dengan ruangan pengolahan menu MBG tidak menjadi masalah. Hanya saja dalam hal ini, sarana infrastruktur dan jalur distribusinya yang perlu dibenahi.

"Saya melihat tidak ada masalah di Dapur Uma Lengge SPPG Bima Wawo Maria 3 ini, cuman jalur untuk pendistribusian MBG dan Jagungnya harus dipisahkan. Jangan satu jalur kendaraan seperti ini," ujarnya.

Oleh karena itu, Bagus meminta kepada pihak pengelola SPPG setempat, agar segera membangun dinding pembatas untuk aktivitas bongkar muat jagung bila perlu disekat permanen semua. Dan yang lebih pentingnya lagi, untuk pintu masuk ke gudang ini, buatkan jalur khusus akses jalan di lahan (tanah) yang memang sudah tersedia saat ini di bagian barat lokasi gudang jagung tersebut.

"Intinya, buka jalan baru untuk aktivitas jagung ini, jangan melewati jalur keluar masuk distribusi makanan MBG," imbuhnya.

Bagus Santoso menyebut, aktivitas bongkar muat jagung boleh-boleh saja dilakukan di gudang tersebut, tapi dengan syarat jangan sekali-sekali memasukan Pupuk Bersubsidi seperti UREA dan lainnya. Karena makanan MBG dikhawatirkan bisa terkontaminasi dari pencemaran bahan kimia dalam kandungan pupuk tersebut.

Disisi lain, Korwil BGN Bagus Santoso juga mendesak pengelola Dapur Uma Lengge, agar melakukan pembenahan pada sejumlah ruangan untuk aktivitas pengolahan menu makanan MBG, seperti ruangan untuk Peking harus disekat permanen, fasilitas AC juga harus ditambah karena dirasa cukup pengat. Tidak hanya itu, jalur pencucian Ompreng dengan ruangan yang berhadapan langsung dengan jalur keluar masuknya bahan baku harus ditutup mati, supaya lalat dan hewan kecil lainya tidak bisa masuk di dalam area produksi makanan MBG.


Menanggapi sejumlah permintaan dari Korwil BGN Kabupaten Bima tersebut, pemilik Dapur Uma Lengge SPPG Bima Wawo Maria 3, H. Kasnun berjanji siap gerak cepat untuk merealisasikan sejumlah usulan dari Korwil BGN ini. Bahkan mulai Rabu besok pihaknya akan melakukan eksekusi dengan memerintahkan para tenaga kerja khusus untuk bekerja sesuai arahan Korwil BGN tersebut.

"Pokoknya, mulai besok kami sudah siap bekerja. Paling tidak membuat dinding pembatas antara gudang jagung dengan Dapur MBGnya dulu. Setelah itu baru dilanjutkan pada pembuatan jalan baru menuju gudang dan perbaikan sejumlah ruangan lainya yang ada di SPPG kami," tandasnya. (WB-01)





 


WARTA BIMA- Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, mulai Rabu hingga Kamis (30/4), kembali melaksanakan Program Selasa Menyapa sebagai langkah nyata mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat.

Kegiatan yang memasuki Fase kedua tersebut dipusatkan di Desa Kaboro dan Desa Sambori Kecamatan Lambitu sebagai salah satu wilayah dengan kondisi geografis sebagian besar dikelilingi area pegunungan.

Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy bersama Ketua GOW Kabupaten Bima Ny. Anita H. Irfan, para kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian hadir langsung di tengah masyarakat pada dua desa dimaksud 

Kedatangan rombongan disambut meriah Camat Lambitu Hafid, S.Sos, Muspika, Kepala Desa Kaboro dan Sambori serta pengalungan selendang tenun khas Bima diiringi penampilan Tarian Wura Bongi Monca oleh siswa SMPN 3 Satap Lambitu.

Suasana kebersamaan tampak sejak awal kegiatan yang diawali dengan Ngopi Bareng bersama masyarakat di Lapangan Desa Kaboro. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutannya menyampaikan,  Program Selasa Menyapa tidak hanya berfokus pada pelayanan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat di tingkat desa.

Selain pelayanan kesehatan gratis dan layanan administrasi kependudukan, kegiatan ini juga diramaikan bazar UMKM dan pertunjukan seni budaya daerah yang melibatkan pelajar setempat, seperti Tarian Nangi Dana Doro Tambora oleh siswa SDN Kuta Lambitu dan Tarian Japin Melayu oleh siswa SMPN 3 Lambitu.


Wakil Bupati Bima dalam arahannya menekankan bahwa program Selasa Menyapa merupakan bentuk kehadiran nyata pemerintah daerah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga berbagai kebutuhan dan permasalahan di desa dapat segera ditindaklanjuti.

Pada momen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima juga menyerahkan 500 bibit pohon kepada masing-masing desa sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan serta upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam di wilayah Kecamatan Lambitu.

Kegiatan Ngopi Bareng di di Desa Kaboro turut dihadiri Ketua GOW Kabupaten Bima Ny. Anita Irfan, Camat Lambitu bersama unsur Muspika, para kepala desa se-Kecamatan Lambitu, kepala sekolah, alim ulama, serta tokoh masyarakat yang mendukung terselenggaranya kegiatan Selasa Menyapa tersebut. (Red)







Camat Wawo saat memimpin Rakor 


WARTA BIMA,- Pemerintah Kecamatan Wawo Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Evaluasi Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh tiga Dapur SPPG di Kecamatan Wawo, Kamis (30/4).

Rakor yang dihelat di Aula Kantor Camat Wawo tersebut dihadiri oleh Danramil Wawo, Kapolsek, Korwil Dikbudpora, para kepala sekolah, kepala desa dan kepala KUPT. Termasuk tiga pemilik SPPG MBG yang tersebar diwilayah Kecamatan Wawo. Diantaranya, SPPG RIZKI Wawo Kambilo, pimpinan Sri Rahmatiar, SPPG Uma Lengge pimpinan H. Kasnun dan SPPG Arumi.

Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos mengatakan, Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk mensinergikan program percepatan penurunan Stunting dengan implementasi nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, Rakor untuk sinergi program Stunting dan MBG ini melibatkan para stakeholder terkait seperti, Puskesmas, Kader PKK dan pihak BGN dalam melakukan sinkronisasi, agar program MBG secara spesifik menyasar kelompok beresiko stunting yakni, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita.

Selain itu, rapat koordinasi ini dalam rangka untuk mengevaluasi dan pemantauan pada seluruh desa di Kecamatan Wawo, terkait capaian distribusi makanan serta mengatasi hambatan logistik di lapangan. Disamping itu, Rakor ini juga adalah bagian dari optimalisasi anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang mengingatkan pentingnya efisiensi bahan baku makanan sesuai standar gizi yang ditetapkan guna memastikan kualitas bagi para penerima manfaat.

Camat Syarif mengaku, sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat, pihaknya selaku kepala wilayah mulai saat ini akan bertugas memimpin koordinasi pendataan sasaran MBG agar tepat sasaran, terutama bagi warga yang membutuhkan gizi tambahan. Tidak hanya itu, pihaknya akan membangun sinergitas sekaligus menghubungkan satuan pelayanan seperti SPPG dengan kader-kader di desa untuk kelancaran distribusi rutin MBG.

"Saya harap kepada seluruh karyawan SPPG khususnya yang ada di Wawo ini, agar bisa bekerja dengan disiplin dan profesional. Jangan main-main karena anggaran negara yang digelontorkan untuk program MBG ini sangat besarlah," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Camat Wawo juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama para penerima manfaat dari makanan MBG, agar tidak sembarangan mengeluarkan kritikan dan hujatan yang berkaitan dengan kualitas menu MBG yang disajikan oleh setiap Dapur SPPG. "Kalau ditemukan ada makanan yang tidak sesuai standar gizi ataupun kondisinya sudah basi dan lainya, silakan ajukan keberatan sesuai mekanisme. Tapi pada intinya, setiap menu yang disajikan oleh para pengelola SPPG itu tidak perlu diprotes lagi, karena semuanya telah diolah sesuai standar gizi yang ditentukan oleh pihak BGN," pungkasnya. 

Peserta Rapat Koordinasi 


Sementara itu, salah seorang pemilik Dapur SPPG di Kecamatan Wawo, H. Kasnun Ahmad dalam Rakor tersebut mengungkapkan bahwa selama ini, SPPG yang dinakhodainya selalu mengikuti peraturan dari Badan Gizi Nasional (BGN) RI, terutama yang berkaitan dengan kualitas menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan pada seluruh penerima manfaat seperti siswa mulai dari TK hingga SMA, guru-guru dan Posyandu di Kecamatan Wawo.

H. Kasnun mengaku, selama ini SPPG yang dikelolanya tidak pernah memberikan makanan sembarangan kepada para penerima manfaat. Kalaupun ada masyarakat yang keberatan dengan menu makanan tidak sesuai aturan dari BGN, silakan menyampaikan masukan bahkan teguran, karena itu akan dijadikan motivasi sekaligus bahan evaluasi bagi manajemen SPPG yang dipimpinnya.

"Pada prinsipnya, kalau ada yang merasa keberatan dengan pelayanan yang diberikan, terutama dalam hal menu MBG, silakan disampaikan langsung pada kami selaku pengelola SPPG Uma Lengge. Karena kami sangat terbuka dan senang hati menerima segala masukan dan kritikan dari masyarakat, terutama dari pihak Sekolah dan Posyandu selaku penerima manfaat MBG," tandas H. Kasnun. (WB-01)






WARTA BIMA,-Setelah mengunjungi 18 kecamatan se-Kabupaten Bima selama Tahun 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy, kembali melaksanakan kegiatan Selasa Menyapa putaran kedua Tahun 2026 diberbagai kecamatan dan desa diwilayah Kabupaten Bima.

Dalam pelaksanaan salah satu program unggulan Pemkab Bima ini, Bupati dan Wabup Bima mengawali putaran kedua di Desa Sangga dan Simpasai Kecamatan Lambu mulai Kamis malam hingga Jum,at siang (23/4).

Seperti biasa, saat tiba di Desa Sangga, Bupati Bima bersama rombongan disambut meriah dengan pengalungan Sarung Tenun Bima oleh Kepala Desa dibarengi tarian Hadrah di depan lapangan Desa Sangga.

Selanjutnya pada malam hari digelar kegiatan Ngopi Bareng. Saat tiba di lokasi acara Silaturahmi dengan masyarakat Sangga dan Simpasai di Lapangan desa Sangga tersebut, Bupati dan Wabup Bima disambut Tarian Wura Bongi Monca oleh pelajar SMA Negeri 2 Lambu dan sejumlah tarian lainnya.

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutanya saat acara Ngopi Bareng mengungkapkan, dalam memimpin Kabupaten Bima bersama Wabup dr. H. Irfan, pihaknya terus berupaya maksimal dan konsisten menjabarkan Visi dan Misi Bima Bermartabat yang telah disampaikan kepada seluruh masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Dalam acara yang dihadiri para kepala perangkat daerah, Camat Lambu Muaidin, S.Pd, Muspika, para kepala desa dan tokoh masyarakat setempat Bupati mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar Kecamatan Lambu khususnya Desa Sangga dan Simpasai.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan pada kesempatan Ngopi Bareng tersebut mengatakan, dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjabarkan visi visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan selama memimpin Kabupaten Bima, paling tidak dalam kurun waktu lima tahun kedepan. (Red)









WARTA BIMA,- Beberapa bulan lalu, sejumlah Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang tersebar wilayah Kabupaten Bima dimutasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

Ironisnya, dari sederet pimpinan penyuluh yang dipindahkan posisinya tersebut, eks Kepala BPP Kecamatan Wawo, Ermi Rahmaniar disinyalir enggan melepas jabatanya. Karena yang bersangkutan hingga kini masih nongol setiap hari di Kantor BPP setempat.

Terkait persoalan tersebut, Kepala BPP Kecamatan Wawo yang baru atau sekarang sudah berubah nama menjadi Koordinator Penyuluh (Korluh) sesuai SK Kementrian Pertanian RI, Emi Kusrini, S.ST yang mintai tanggapanya mengaku tidak nyaman dengan tetap hadirnya setiap hari mantan antasanya di Kantor BPP tersebut. Karena keberadaany dinilai sangat mengganggu aktivitas pekerjaan yang dijalani bersama jajarannya di lingkup BPP Kecamatan Wawo.

"Kami tidak tenang dan nyaman bekerja kalau mantan Kepala ini masih datang terus setiap hari di Kantor BPP Wawo, Karena secara  psikologis, kondisi ini sangat berpengaruh bagi kami," ungkapnya.

Emi Kusrini menyebut, sesuai SK baru yang dikeluarkan oleh pihak Kementrian Pertanian RI terhitung mulai Januari 2026 lalu, mantan Kepala BPP Kecamatan Wawo tersebut sudah dipindahkan  ke Kantor CWS yang berlokasi di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan jabatan barunya Tim Kerja (Timker) Kecamatan yang bertugas sebagai Pengawas Pembina.

Sementara itu, terkait adanya indikasi dualisme kepemimpinan di lingkup BPP Wawo tersebut, Ketua Tim Kerja Penyuluh Kabupaten Bima, Ma,ruf, SP yang konfirmasi awak Media ini via Ponselnya menegaskan bahwa jabatan Ermi Rahmaniar itu sekarang tidak lagi menjadi Kepala BPP Kecamatan Wawo. Tapi tugas barunya sebagai Pengawas Pembina Tim Kerja (Timker) kecamatan  yang di SK kan oleh pihak Kementrian Pertanian RI. 

"Mestinya, ibu Ermi ini harus bermarkas di Kantor pusat CWS Timker yang berada di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Jangan lagi setiap hari masuk di Kantor BPP Wawo, karena tugasnya dia hanya sebagai pengawas pembina," jelasnya.

Ma,ruf menyebut, kalau tugas barunya mantan Kepala BPP Wawo itu hanya sebagai pengawas pembina. Maka yang bersangkutan tidak perlu lagi hadir dan masuk setiap hari seperti ini di Kantor BPP Kecamatan Wawo, cukup sekali seminggu atau minimal 3 kali dalam sebulan.

"Situasi ini berbeda saat ibu Ermi menjadi Kepala BPP Wawo yang memang dituntut oleh aturan harus masuk setiap hari ditempat kerjanya. Tapi kalau posisinya sudah pengawas seperti ini tidak perlu setiap hari ke kantor BPP Wawo," cetusnya.

Oleh karena itu, Ma,ruf berjanji akan memberikan surat teguran untuk kepada mantan Kepala BPP Wawo atas nama Ermi Rahmaniar, agar seorang bawahanya itu tidak lagi masuk kerja setiap hari di Kantor BPP Wawo, tapi harus bermarkas di kantor aslinya CWS yang berkedudukan di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. (WB-01)

  





 



H. Kasnun Ahmad


WARTA BIMA,- Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Wawo tak henti-hentinya mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama para pelanggan air bersih.

Sorotan pada salah satu Perusahaan Daerah itu kembali muncul di ruang publik. Tak tanggung-tanggung kali ini datang dari salah satu tokoh Wawo yang pernah menjabat sebagai Direktur PDAM Cibinong Bogor Jawa Barat beberapa tahun silam, H. Kasnun Ahmad.

Kepada sejumlah Wartawan, Kamis (23/4), H. Kasnun yang juga salah satu pelanggan setia PDAM di wilayah Desa Maria Kecamatan Wawo ini, sangat mengeluhkan manajemen dan pelayanan yang diterapkan oleh jajaran PDAM Wawo. "Saya menilai, salah satu model pelayanan yang kurang baik, bahkan meresahkan para pelanggan itu terkait pendistribusian air bersih. Seperti contoh, airnya terkadang tidak mengalir selama satu minggu sampai 10 hari. Tapi tagihan pembayarannya rutin tiap bulan," ujarnya.

Oleh karena itu, H. Kasnun mendesak pihak PDAM khususnya bagian Distribusi dan Hubungan Langganan (Hublang), agar melakukan evaluasi pada setiap wilayah pelayanan. Apabila Debit airnya masih kurang untuk dilayani setiap hari terhadap konsumen, buatlah jadwal yang pasti hari apa saja setiap jona jaringan distribusi airnya, supaya para pelanggan (konsumen) bisa menyiapkan tempat penampungan air seperti Tong besar untuk kebutuhan sampai 3 hari.

"Air ini merupakan kebutuhan hidup yang sangat vital bagi manusia. Apalagi sebagian dari masyarakat Kecamatan Wawo ini sangat sulit untuk mendapatkan air bersih," ungkap H. Kasnun.

Salah satu pengusaha tersohor di Daerah Bima ini menegaskan, jika distribusi air tidak lancar, tapi penagihannya tetap rutin seperti saat ini, bisa saja kedepan manajemen PDAM Wawo akan dituntut bahkan dilaporkan ke petugas perlindungan konsumen. "Untuk mengatasi persoalan ini, solusi terbaiknya menurut saya, setiap Dusun khususnya di Desa Maria yang tidak mendapatkan suplay air bersih ini diberikan sumur bor untuk kran umum. Kalaupun dituntut oleh konsumen sudah ada sumber air alternatif yang disediakan. Harap disikapi dengan serius agar terhindar dari tuntutan konsumen," cetusnya.

Selain itu, H. Kasnun menyoroti kualitas air dari pipa PDAM yang berada diatas Kantor Polsek Wawo Dusun Panggalasa. Karena kondisi air yang bersumber dari sungai besar (Sori Na'e) tersebut tampak kotor dan berlumpur, sehingga tidak layak dikonsumsi. Pihaknya berharap kepada jajaran PDAM, terutama bagian Distribusi Tranmisi kalau selesai proses perbaikan, buanglah di Wosaut agar jaringan bersih dulu sisa air perbaikan yang kotor baru dari alirkan kepada para pelanggan (konsuman).

Kalaupun tidak ada Wosautnya, ajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk penambahan modal karena wosaut itu sangat penting dan harganya pun tidak mahal. "Usulan saya ini bukan untuk masyarakat Wawo saja, tapi untuk seluruh pelayanan PDAM di wilayah Kabupaten Bima," imbuhnya.

H. Kasnun mengaku, usul saran maupun masukan yang disampaikan tersebut murni untuk kebaikan bersama. Karena dikhawatirkan ada pelanggan PDAM yang kecewa dan mengerti hukum sehingga berujung dilaporkan ke lembaga konsumen, bahkan bisa dituntut juga secara materi seperti yang sering terjadi beberapa kota besar di Indonesia. Imbasnya, PDAM harus membayar kerugian kepada konsumen.

"Salah satu contoh, misalnya tidak ada air lantas beli air galon ataupun pindah tempat tinggal sementara di Hotel dan lainya," pungkasnya. (WB-01)




 

Menu MBG SPPG RIZKI


WARTA BIMA,- Salah seorang pemuda Desa Kambilo Kecamatan Wawo Ramdin alias Rama, memuji sekaligus mengapresiasi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh pihak pengelola Dapur SPPG RIZKI Wawo Kambilo yang dipimpin Sri Rahmatiar.

Kepada Media ini, Rabu (22/4), Rama menilai, kualitas menu yang disediakan oleh manajemen SPPG RIZKI, terutama dalam sepekan terakhir memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Karena pimpinan SPPG bersama seluruh karyawannya menyajikan daging Sapi segar.

Sajian menu daging segar ini bahkan langsung disambut gembira dan sangat antusias oleh seluruh penerima manfaat, terutama siswa-siswi diwilayah Kecamatan Wawo, lebih khusus para pelanggan setia dari SPPG setempat.

Menurut Rama, pemberian menu daging bergizi tinggi ini membuktikan manajemen SPPG RIZKI Wawo Kambilo benar-benar konsisten dalam mengolah sekaligus menyajikan makanan MBG kepada para penerima manfaat.

Salah satu aktivis Wawo yang cukup tenar dengan sapaan Negri Langit ini menyebut, pengelola SPPG RIZKI dinilai telah benar-benar menyediakan menu yang sesuai dengan arahan bapak Presiden Prabowo Subianto dan Kepala BGN Republik Indonesia.  "Dengan melihat menu daging segar yang disediakan oleh SPPG RIZKI ini, saya berharap kepada dua SPPG lainya di Kecamatan Wawo, agar selalu menyajikan menu yang terbaik sesuai standar gizi yang ditentukan oleh Pemerintah. Paling tidak menu daging Sapi sesuai perintah bapak Presiden RI dan Kepala BGN," ujarnya.

Rama menambahkan, satu hal yang lebih membanggakan lagi dari kualitas menu daging yang disajikan oleh SPPG RIZKI ini sudah mendapat pengakuan dan rapor baik dari para penerima manfaat. Bahkan dinilai yang diberikan oleh siswa dan guru sangat memuaskan dengan rating 1 juta poin. 

"Sungguh luar biasa predikat yang diraih oleh manajemen SPPG RIZKI Wawo Kambilo ini," pungkas Negri langit. (WB-01)






WARTA BIMA,- Dalam dua hari terakhir tepatnya mulai Senin hingga Selasa kemarin (21/4), seluruh siswa Kelas VI pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kecamatan Wawo, telah mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan oleh pihak Sekolah masing-masing. 

Namun sayangnya, dari ratusan siswa yang terlibat dalam kompetisi akademik tersebut, 2 orang anak bangsa dari SDN 2 Maria Kecamatan Wawo harus menerima kenyataan pahit. Karena keduanya gagal mengikuti TKA lantaran nama mereka tidak masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di sekolah setempat.

Kedua siswa yang dicampakan oleh Kepala Sekolah dan Operatornya tersebut masing-masing bernama, Zakya Az Zahra dan Ahmad Nazhirul Asrofi.

Merasa khawatir dengan nasib dan masa depan anak yang tidak ikut Tes Kemampuan Akademik (TKA) tersebut, seorang warga yang mengaku sebagai keluarga siswa kepada Media ini usai kegiatan TKA, menyatakan sangat kecewa dengan sikap Kepala Sekolah SDN 2 Maria yang tidak memasukan nama anak-anaknya dalam Dapodik. Padahal keberadaan anak mereka di SDN 2 Maria bukan lagi hitungan hari dan bulan, tapi sudah bertahun-tahun mereka mengenyam pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

"Kepala Sekolah, harus bertanggung jawab dengan masalah ini, karena kami menilai kejadian ini sangat merugikan anak kami," sesalnya.

Selain itu, dirinya memprotes pihak sekolah yang dianggap tidak serius mendidik dan memberikan pelajaran pada anak, terutama yang berkaitan dengan pengurusan data siswa dalam Dapodik. "Kami menilai, kasus ini murni akibat keteledoran pihak sekolah, terutama Kepsek dan Operator yang tidak memasukan data dua siswa ini dalam dapodik sekolah. Makanya, kami minta Kepala Sekolah harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini," sesalnya.

Sementara itu, Kepala SDN 2 Maria Kecamatan Wawo, Minarni, S.Pd yang dikonfirmasi Media ini via ponselnya, membenarkan adanya dua orang siswa yang tidak bisa mengikuti TKA tersebut. Namun ia mengaku persoalan ini sudah diselesaikan oleh pihaknya bersama operator yang ada di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.

"Intinya, masalah ini selesai bahkan sudah aman, karena data dua siswa yang tidak ikut TKA itu sekarang sudah masuk dalam dapodik sekolah," pungkasnya. (WB-01)










WARTA BIMA,- Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy memimpin Apel Pagi di Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, Selasa (21/4).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan acara serah terima jabatan (Sertijab) antara Kepala Dinas Nakertrans dari pejabat lama Aries Munandar, ST., MT kepada H. Syaiful Bahri, ST. M.Si yang baru dilantik oleh Bupati Bima pada Sabtu akhir pekan kemarin.

Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy pada kesempatan Apel pagi tersebut menyampaikan bahwa kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi bersama dirinya selaku Wakil Bupati memfokuskan prioritas beberapa aspek yang harus ditangani secara lebih serius, konsisten dan berkelanjutan.

Menurutnya, prioritas tersebut mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Dari ketiga bidang tersebut, ekonomi memiliki banyak aspek yang perlu ditangani seperti sektor pertanian,  perikanan, perkebunan termasuk ketenagakerjaan.

Wabup H. Irfan menyebut, salah satu tantangan Pemerintah Daerah adalah pengentasan kemiskinan,  tingginya angka pengangguran dan ini adalah tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tugas besar dan mulia adalah menuntaskan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Ini tentu saja menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima.

Oleh karena itu, llangkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan data tenaga kerja di seluruh sektor, baik pertanian konstruksi perikanan dan sektor lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan," pungkas Wabup H. Irfan yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima yang baru, H. Syaeful Bahri ST.,M.Si. (Red)





Bupati Bima saat melantik para pejabat Eselon II


WARTA BIMA,-Sebanyak 10 pejabat Eselon II yang terdiri dari Kepala Dinas dan Kepala Badan hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2026, Sabtu malam (18/4) dilantik oleh Bupati Bima Ady Mahyudi di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor: 821.2/285/07.2 Tahun 2026, sebabyak 10 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya tersebut antara lain, Zainal Arifin, ST., MT sebelumnya Kabid Budidaya dan Pengembangan Ternak Disnak Keswan diangkat menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Keswan, Darmin, SE., MM (Sekretaris DPMPTSP) sebagai Kepala DPMPTSP, Muhammad Akbar, SP., M.Si (Camat Sape) dipercaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Irfan, SH (Kabag Tata Pemerintahan) sebagai Kepala Satuan POLPP, Muh. Syaeful Bahri, ST,. M.Si (Kabid Cipta Karya PUPR) sebagai Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sarifudin,ST., MT (Sekretaris Dinas PUPR) sebagai Kadis Lingkungan Hidup, Nurul Wahyuti, SE., ME (Sekretaris Dikes) sebagai Kadis Kesehatan, Hariman,SE., M.Si (Irban Wilayah IV Inspektorat) dilantik sebagai Kepala Bappeda, M. Budi Harta, SE (Sekretaris BPKAD) sebagai Kepala Bappenda dan Abdul Muis,S.Sos (Camat Ambalawi) sebagai Kepala BPBD Kabupaten Bima.

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutanya mengungkapkan bahwa seluruh pejabat yang dilantik ini merupakan hasil proses assessment yang objektif, profesional dan terukur. Mereka dipilih berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan. 

"Untuk itu, saya minta pada para pejabat yang dilantik ini, kinerjanya harus sebanding dengan kepercayaan yang diberikan,” ujarnya.

Pada momen tersebut, Bupati Bima secara khusus menekankan pentingnya seluruh pejabat memahami dan mengimplementasikan visi pembangunan daerah “Bima Bermartabat” ke dalam program strategis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

"Saya ingatkan juga, tidak ada lagi program yang tidak berdampak atau sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata," imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Ady Mahyudi menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan penegasan arah pembangunan daerah sekaligus penentuan figur-figur yang siap bekerja secara nyata untuk kemajuan Kabupaten Bima.

Sebagai bentuk penegasan kinerja, Bupati menetapkan target konkret bagi setiap OPD untuk menetapkan minimal 2 hingga 3 program unggulan dalam waktu 30 hari ke depan. Program tersebut harus relevan, terukur, berdampak luas, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Selain itu, dalam kurun waktu 90 hari, Bupati menuntut adanya progres nyata, output awal serta dampak yang mulai dirasakan masyarakat. Bupati juga memberikan ultimatum pada pejabat yang tidak mampu memenuhi target agar secara legowo mengevaluasi diri.

“Yang saya nilai bukan panjangnya laporan, tetapi hasil nyata di lapangan,” pungkas Bupati Bima.


Acara pelantikan tersebut antara lain dihadiri oleh Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, Dandim 1608/Bima LetKol Arh Samuel Asdianto Limbongan, Ketua Pengadilan Negeri Bima Alfian, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Raba-Bima Heru Kamarulllah, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Agama Bima Drs.Muh.Mukrim, M.H, Wakapolres Bima Kota Kompol Herman dan Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, Asisten III Setda Drs. Aris Gunawan, M.Si dan kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Bima. (Red)







WARTA BIMA,- Peserta tes seleksi Calon Pimpinan (Capim) BAZNAS Kabupaten Bima Periode 2026-2031, saat ini mempertanyakan molornya waktu pelaksanaan tes wawancara bagi 17 orang Capim BAZNAS Kabupaten Bima yang sudah mengikuti tes tulis sejak sebulan yang lalu.

Kepada Media ini Kamis (14/4), peserta tersebut mengungkapkan, pada tanggal 13 Maret 2026 lalu, para telah telah mengikuti tes tulis Capim BAZNAS dan selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, berupa tes wawancara. Namun sayangnya, tes wawancara tersebut tak kunjung dilaksanakan hingga hari ini.

"Ada apa dengan semua ini, makanya wajib kita pertanyakan, terutama pada pihak Pansel. Karena tenggang waktu antara tes tulis dan tes wawancara itu terlalu lama, sudah satu bulan dua hari sampai sekarang," ujar peserta tersebut.

Tidak hanya itu, sampai dengan hari ini juga, Tim Seleksi (Pansel) Capim BAZNAS Kabupaten Bima yang diketuai oleh Sekda Kabupaten Bima, belum memberitahukan kepada para peserta , tentang kapan pelaksanan tes wawancara bagi seluruh peserta yang telah melakukan tes tulis dimaksud.

Mestinya, tes wawancara harus segera dilaksanakan karena proses seleksi ini waktunya terlalu lama. Lagipula pembukaan pendaftaran bagi Capim BAZNAS ini dimulai sejak 20 Oktober 2025 lalu, sudah berjalan 6 bulan sampai sekarang. Oleh karena itu, peserta sangat mengharapkan kepada Ketua Pansel Capim BAZNAS Kabupaten Bima dan seluruh jajarannya, agar segera melaksanakan tes wawancara. 

"Kami minta pada Pansel, jangan mengulur waktu tes wawancara ini dengan alasan sibuk dan lainya. Tapi harus secepatnya dilakukan supaya tidak membingungkan kami," ungkap peserta tersebut.

Peserta seleksi Capim BAZNAS ini menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan terlampau lamanya menunggu waktu pelaksanaan tes wawancara yang sudah berjalan sebulan lebih ini. Untuk itu, peserta sangat mengharapkan kepada seluruh Panitia Seleksi Capim Komisioner BAZNAS Kabupaten Bima 2026-2031, agar segera melakukan tes wawancara bagi para Capim BAZNAS Kabupaten Bima. 

"Kami sangat prihatin dengan molornya tes wawancara ini, sehingga harus ada sikap yang tegas dari tim Pansel Capim BAZNAS Kabupaten Bima, termasuk juga dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bima," pungkas peserta dimaksud. (WB-01)









MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.