Recent Posts More

September 03, 2026


M. Faisal didampingi Kades Kombo, Ketua BPD dan Babinsa saat menyampaikan materi sosialisasi


​WARTA BIMA,- Panitia Pilkades Kombo bersama unsur BPD dan Pemerintah Desa setempat menggelar Sosialisasi Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Kepala Desa Kombo Kecamatan Wawo Tahun 2026, Kamis (3/9).

Acara sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor Desa Kombo tersebut antara lain dihadiri sejumlah ketua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemuda yang tersebar diwilayah Desa Kombo.

Dalam kegiatan untuk menyosong pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat Desa Kombo tersebut, Ketua Panitia Pilkades Muhammad Faisal, S.Km memberikan edukasi kepada seluruh peserta forum, terkait sejumlah tata tertib yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bima, khususnya di Desa Kombo Kecamatan Wawo dalam tahun 2026 ini.

Menurutnya, tata tertib seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkades tahun 2026 tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang Tentang Desa, Perda Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2026 dan Peraturan Bupati. Hanya saja Perbup tersebut masih ditunggu sampai sekarang. "Untuk sementara, produk hukum yang kami gunakan saat ini adalah Perda Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa," ujarnya.

Peserta Forum Sosialisasi


Faisal menyebut, regulasi yang tertuang dalam Perda dimaksud antara lain berkaitan dengan syarat pendaftaran bagi bakal calon Kades, jumlah calon tetap, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), model Kampanye, calon Kades yang mendapat suara yang sama, tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta berbagai tahapan lainya.  "Intinya, sosialisasi peraturan dalam Pilkades ini sangat penting untuk mencegah konflik horizontal yang terjadi di masyarakat, khususnya warga Desa Kombo Kecamatan Wawo," terang Alumni UVRI Makassar tersebut.

Liputan langsung awak Media ini, suasana forum tersebut sempat alot ketika sejumlah peserta rapat menyoroti potensi terjadinya politik uang dalam arena Pilkades nanti. Bahkan untuk mencegah permainan kotor tersebut, sejumlah peserta menanyakan aturan yang lebih spesifik tentang larangan, hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada calon Kades yang terlibat Money Politics ini.

Menanggapi pertanyaan yang cukup menggelitik tersebut, Ketua Panitia Pilkades, Muhammad Faisal secara tegas menyatakan bahwa jika ada calon Kades yang terbukti melakukan Money Politics, maka calon yang bersangkutan jelas-jelas bakal dihukum pidana. Tidak hanya itu, kalau calon yang dinyatakan menang dalam Pilkades kedapatan bermain uang, maka kemenangannya bisa Diskualifikasi. Pembatalan ini tentunya setelah ada keputusan hukum yang tetap (Inkrah) dari pihak Pengadilan.

"Saya berharap kepada semua warga Desa Kombo terutama menjelang Pilkades nanti, laporkan saja ke pihak Kepolisian kalau ada data dan bukti yang lengkap mengenai Money Politics. Makanya untuk menghindari persoalan ini, saya minta kepada para calon Kades sebaiknya jangan sekali-kali bermain uang," pungkas Faisal yang juga mantan Komisioner Panwascam Pemilu Kecamatan Wawo ini. (WB-01)









September 03, 2026

 


WARTA BIMA,- Untuk menyamakan persepsi yang berkaitan dengan seluruh tahapan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima menggelar Sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta pendampingan penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa, Rabu (2/9).

Sosialisasi yang mendengarkan pemaparan narasumber Desk Pilkades, Kabag Hukum Setda Bima, Muhlis SH, MH dan Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Bima Safriatna Ach, MM tersebut mengundang 188 peserta, terdiri dari Camat, Ketua BPD, Sekretaris Desa dan Ketua Panitia Pilkades Serentak.

Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bima, Drs. H. Masykur, MM dalam arahannya di hadapan para peserta menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak bergelombang melalui penambahan alokasi anggaran daerah.

H. Masykur menyebut, Pilkades serentak di Kabupaten Bima dirancang dalam dua gelombang, dengan Gelombang I mencakup 57 desa yang masa jabatannya berakhir tahun 2027. Dimana seluruh tahapan penyelenggaraan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2026 tentang tata cara pemilihan kepala desa.

"Keberhasilan Pilkades serentak memerlukan dukungan operasional dan logistik untuk mencukupi kebutuhan teknis panitia pemilihan, pengadaan logistik, hingga pengamanan di setiap tahapan," terang H. Masykur.

Peserta Sosialisasi

Menurut Mantan Kadis Perhubungan ini, kegiatan sosialisasi sangat penting untuk memastikan para pelaksana Pilkades tingkat kabupaten hingga desa memahami dengan baik tugas, wewenang dan menjaga independensi panitia, mencegah potensi konflik horizontal serta memastikan proses pemungutan suara berjalan tertib dan aman.

Eks Camat Wawo tahun 2005 ini menambahkan, sosialisasi tersebut juga antara lain membahas sejarah menyeluruh ketentuan pemilih, syarat calon, tugas panitia tata tertib panitia Pilkades, tahapan kegiatan, tahapan pencalonan, persyaratan calon dan penetapan calon kepala desa. "Termasuk ketentuan kampanye dan sejumlah hal krusial lainnya dalam tahapan Pilkades serentak tahun 2026 ini," pungkas H. Masykur. (Red)






September 03, 2026


Sekda Kabupaten Bima


WARTA BIMA,- Sebanyak 750 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi pada sejumlah perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas hingga kantor camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima akan mengikuti Pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) di Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPSCPKP) BKN Mataram mulai 7 hingga 10 September 2026 mendatang.

Kepastian pelaksanaan program untuk para ASN tersebut menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bima nomor: 800/661/07.2/2026  tentang Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Profiling ASN yang ditujukan kepada para kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Sekda Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi dalam siaran Persnya, Rabu (2/9) mengatakan, kegiatan ProASN tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 6 Tahun 2026  tentang Profiling ASN  dan Surat Kepala Kantor Regional X BKN Nomor: 239/B-AK.02.02/SD/KR.X/2026 perihal Pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) Tahun 2026 dimana program percepatan penyediaan data Potensi dan Kompetensi ASN melalui Profiling ASN untuk mendukung pembangunan dan penerapan manajemen talenta pada instansi pemerintah.

Sekda mengharapkan kepara para peserta agar mempersiapkan diri dengan baik untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian Program ProASN Tahun 2026 yang akan berlangsung selama 4 hari dari tanggal 7 sampai dengan 10 September 2026, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan penyiapan talenta untuk pengisian Jabatan Manajerial di lingkup Pemkab Bima.

Sekda Adel menyebut, Profiling Aparatur Sipil Negara tersebut merupakan instrumen untuk melakukan Penilaian Potensi intelektual, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Literasi Digital. (Red)






September 01, 2026

 


WARTA BIMA,- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap menggelar kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) perdana yang dirangkai dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Agenda utama keorganisasian dan peningkatan kapasitas insan pers ini dijadwalkan berlangsung pertengahan September 2026 di Aula Lantai 6 Gedung Kantor Pusat Bank NTB Syariah.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan program OKK pada Kamis, 10 September 2026 mulai pukul 08.00 Wita. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pengujian UKW selama dua hari pada 11–12 September 2026.

Khusus kegiatan OKK, menindaklanjuti instruksi PWI Pusat mengenai kewajiban pelaksanaan pembekalan bagi seluruh pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Agenda ini menyasar calon peserta UKW, pengurus PWI Provinsi NTB, serta pengurus PWI Kabupaten/Kota se-NTB.

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menegaskan pentingnya keikutsertaan dalam OKK tersebut. Selain sebagai pembekalan untuk memperkuat kompetensi dan integritas pers, kepemilikan sertifikat OKK kini menjadi syarat mutlak dalam berbagai agenda PWI Pusat.

"Sertifikat OKK menjadi syarat mutlak untuk mengikuti seluruh agenda PWI Pusat, mulai dari Porwanas (Pekan Olahraga Wartawan Nasional), reaktivasi kartu anggota, hingga proses naik jenjang keanggotaan," ujar Ahmad Ikliluddin.

Sementara itu, untuk agenda UKW, PWI NTB bakal menguji sebanyak 54 peserta yang terbagi ke dalam tiga tingkatan jenjang kompetensi. "UKW PWI NTB kali ini diikuti oleh 54 wartawan, dengan rincian 18 peserta jenjang Muda, 24 peserta jenjang Madya, dan 12 peserta jenjang Utama," imbuhnya.

Melalui rangkaian OKK dan UKW ini, PWI NTB berkomitmen untuk terus mencetak wartawan yang tidak hanya kompeten secara teknis jurnalistik dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga tertib secara administrasi keorganisasian. (Red)



September 01, 2026



WARTA BIMA,- Pimpinan DPRD Kota Bima menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan di Aula Pemerintah Kota Bima, Senin (31/8).

Rakor tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, S.H., Wakil Ketua I Alfian Indrawirawan, S.Adm., dan Wakil Ketua II M. Ryan Kusuma Permadi, S.H., dan anggota Banggar DPRD Kota Bima. Hadir pula Wali Kota Bima H A Rahman H Abidin SE, Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan SH dan jajaran Pemerintah Kota Bima serta perwakilan KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP.

Kegiatan MCSP KPK merupakan bagian dari mekanisme pemantauan dan evaluasi program pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, sekaligus sebagai upaya mendorong penguatan tata kelola pemerintahan agar berjalan transparan, akuntabel, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam forum tersebut dibahas sejumlah aspek yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi, antara lain perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aparatur, pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagi DPRD Kota Bima, forum evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk melihat kembali berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang masih perlu diperbaiki, termasuk menindaklanjuti secara serius berbagai catatan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pimpinan DPRD memandang bahwa hasil pemeriksaan BPK harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan. Tindak lanjut tidak cukup hanya sebatas penyelesaian administratif, tetapi perlu diarahkan pada perbaikan sistem agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi.

 “Evaluasi seperti ini penting untuk memastikan berbagai catatan yang ada benar-benar ditindaklanjuti. Khususnya hasil pemeriksaan BPK, harus menjadi bahan bagi kita untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, sehingga ke depan tata kelola pemerintahan semakin tertib, transparan dan akuntabel,” ujar Ketua DPRD Kota Bima.

Syamsurih menyebut, keterlibatan KPK, BPKP, Kemendagri, LKPP dan unsur pengawasan lainnya memberikan penguatan terhadap proses pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Sinergi lintas lembaga tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan sekaligus memastikan langkah perbaikan dilakukan secara konsisten.

DPRD Kota Bima juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan serta membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Bima dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. “Kita ingin setiap evaluasi menghasilkan perbaikan yang nyata. Apa yang menjadi temuan dan rekomendasi harus menjadi pijakan untuk memperkuat sistem, memperbaiki kelemahan dan mencegah terulangnya persoalan yang sama,” lanjutnya.

Pimpinan DPRD menilai, penguatan tata kelola pemerintahan pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Setiap proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program harus diarahkan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Muaranya tetap kepada masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu memastikan anggaran dikelola secara tepat, program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan pelayanan publik semakin berkualitas. Pada akhirnya, seluruh proses perbaikan ini harus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” tegas Pimpinan DPRD.

Rakor MCSP KPK tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Bima, DPRD, dan lembaga pengawasan untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan, termasuk memastikan berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal. (Red)








Agustus 31, 2026

 


WARTA BIMA,-Inovasi Sistem Informasi dan Akses Pengendalian Gratifikasi (SIAGA GRATIFIKASI) diperkenalkan dalam acara bincang santai “SIAGA MENYAPA” yang dilaksanakan secara daring dengan seluruh daerah melalui aplikasi Zoom Meeting.

Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE dalam dialog itu mengungkapkan, inovasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi media informasi, tetapi berkembang menjadi ruang bersama untuk membangun keberanian ASN dalam mengenali risiko, berkonsultasi ketika menghadapi situasi yang meragukan, menolak dan melaporkan gratifikasi.

Ia menyebut paya pencegahan tersebut juga diperkuat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Bima. Melalui inovasi ini, informasi dan literasi mengenai gratifikasi, konsultasi, pencatatan penolakan, serta akses pelaporan gratifikasi diharapkan menjadi lebih mudah dijangkau.

Sementara itu, SIAGA MENYAPA menjadi salah satu media komunikasi dan edukasi untuk membicarakan persoalan integritas dan pengendalian gratifikasi secara lebih ringan, dekat, dan mudah dipahami.

Inspektur Iwan Setiawan pada kesempatan tersebut mengajak seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, agar menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan publik merupakan tugas dan tanggung jawab ASN. Karena itu, pelayanan harus diberikan secara profesional dan ikhlas tanpa mengharapkan pemberian atau imbalan dari masyarakat maupun pihak yang berkepentingan.

“Mari kita melayani masyarakat dengan ikhlas. Berikan pelayanan terbaik tanpa mengharapkan imbalan, dan berani katakan tidak pada gratifikasi,” ajak Iwan Setiawan. (Red)


Agustus 31, 2026



‎WARTA BIMA,- Pemerintah Kabupaten Bima menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M yang dirangkaikan dengan Khataman Al-Qur'an Massal di halaman Kantor Bupati Bima Godo Kecamatan Woha, Senin (31/8).

Sebanyak 720 peserta mengikuti khataman massal tersebut. Jumlah ini terdiri dari 320 santri dan 400 santriwati yang berasal dari Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang tersebar di desa-desa dari 13 kecamatan se-wilayah Kabupaten Bima.

‎Kegiatan tersebut mengusung tema,  "Melalui Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Kegiatan Khataman Massal, Kita Wujudkan Generasi Qur'ani yang Meneladani Akhlaq Rasulullah SAW untuk Membangun Bima yang Bermartabat. Kegiatan ini dihadiri Bupati Bima Ady Mahyudi, Forkopimda dan para pejabat teras di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dan Ketua MUI, Ketua Baznas serta orang tua/wali santri.

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutanya menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan momen spiritual yang berharga untuk introspeksi diri serta meneladani akhlak mulia (akhlaqul karimah) Rasulullah SAW.

"Kebahagiaan kita hari ini semakin lengkap dengan digelarnya khataman massal. Melihat anak-anak kita telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa. Anak-anak inilah aset berharga serta masa depan Kabupaten Bima," ujarnya.

Bupati Bima menyebut, pembangunan daerah yang maju dan bermartabat tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus ditopang oleh pembangunan mental, spiritual, dan moral masyarakat. "Generasi muda yang cinta Al-Qur'an dan meneladani sifat-sifat Nabi adalah kunci utama terwujudnya Bima yang sejahtera dan bermartabat. Melalui program khataman massal ini, kita meletakkan fondasi kokoh untuk mencetak sumber daya manusia Bima yang unggul dan berkarakter Qur'ani," terangnya.

‎

Setelah prosesi khataman massal selesai, rangkaian acara dilanjutkan dengan santapan rohani berupa ceramah agama yang disampaikan oleh H. Islamudin, S.Pd.I., yang mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat benteng moral masyarakat melalui syiar Al-Qur'an. (Red)

‎

‎




Agustus 31, 2026

 

Camat Wawo menendang bola pertama dimulainya turnamen Raba Wawo Cup I


WARTA BIMA,- Pesta akbar kompetisi sepak bola Mini Soccer Raba Wawo Cup I Tahun 2026, yang dipusatkan di lapangan umum Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima mulai bergulir pada Senin sore (31/8). 

Iven bergengsi yang diikuti sebanyak 147 club sepak bola se-Pulau Sumbawa tersebut, dibuka secara resmi oleh Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S.Sos. Acara pembukaan turnamen Mini Soccer yang baru pertama kali digelar di Desa Raba ini antara lain dihadiri oleh Ketua ASKAB PSSI Kabupaten Bima, Kapolsek Wawo, Korwil Dikbudpora, Kepala SMPN 2 Wawo, Kades Raba dan Kades Kombo Kecamatan Wawo.

Liputan langsung Media ini, sebelum pertandingan kick-of turnamen yang dijadwalkan berlangsung mulai dari 31 Agustus hingga 30 Oktober 2026 tersebut, para panitia mini soccer Raba Wawo Cup 1 menerima sumbangan dalam uang tunai dan bola sepak dari sejumlah donatur. Diantaranya dari anggota DPR RI, H. Mori Hanafi, anggota DPRD Provinsi NTB, H. Yasin dan Korwil Dinas Dikbudpora Kecamatan Wawo.

Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S.Sos dalam sambutanya saat membuka secara resmi turnamen sepak bola antar club se-pulau Sumbawa tersebut mengungkapkan bahwa pertandingan mini soccer Raba Wawo Cup I yang melibatkan 147 tim sepak bola se pulau Sumbawa ini, tentunya akan berjalan menarik dan  sengit, bahkan tensinya terbilang cukup tinggi. Karena semua tim yang berkompetisi pasti menginginkan kemenangan sekaligus menjadi juara.

Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan kepada semua pihak, terutama panitia pertandingan, penonton dan masyarakat umum khususnya warga Desa Raba dan Kecamatan Wawo pada umumnya, agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban. "Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama kegiatan sepak bola Raba Wawo Cup I, supaya turnamen ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses," ujarnya

Selain itu, Camat Wawo menghimbau kepada seluruh pemain, manajer dan ofisial tim yang terlibat dalam turnamen yang berlangsung selama dua bulan tersebut, agar selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding.

Korwil Dikbudpora Wawo saat memberikan sumbangan pada panitia

Pada momen tersebut, Camat Syarif juga meminta kepada para pengadil (Wasit) yang memimpin jalannya pertandingan, termasuk seluruh hakim garis dan pengawas yang bertugas di pinggir lapangan, agar selalu menjaga netralitas, bersikap adil dan tegas dalam memimpin sebuah pertandingan. Jangan sekali-kali memihak pada salah satu tim, karena hal itu berpotensi menimbulkan kericuhan didalam maupun diluar lapangan. 

"Saya titipkan pesan dan harapan besar kepada semua pengadil yang ditugaskan dalam ajang bergengsi se pulau Sumbawa ini, pimpinlah pertandingan dengan baik dan adil. Karena suksesnya kegiatan ini tidak lepas dari peran krusialnya seorang wasit di lapangan. Intinya, mari kita semua menjaga iven besar di Kecamatan Wawo ini dengan baik, aman dan tertib mulai dari awal sampai akhirnya nanti (Final)," pungkas Camat Wawo.

Manohara FC Desa Kambilo

Pertandingan pembuka turnamen Mini Soccer Raba Wawo Cup I yang digagas oleh para pemuda Desa Raba tersebut mempertemukan tim Jaya Utama dari Desa Lambu Kecamatan Lambu Vs Manohara FC dari Desa Kambilo Kecamatan Wawo. Dalam laga perdana ini, Manohara FC meraih kemenangan tipis 1-0. Akibat kekalahan ini, tim Jaya Utama terpaksa angkat koper lebih awal karena turnamen ini menggunakan sistem gugur. (WB-01)








Agustus 29, 2026

 


WARTA BIMA,- Setelah meresmikan Layanan Cuci Darah (Hemodialisa) di RSUD Bima pada Jum,at kemarin. Hari ini Sabtu (30/8), Bupati Bima Ady Mahyudi kembali meresmikan Layanan NICU (Neonatal Intensive Care Unit) dan PICU (Pediatric Intensive Care Unit), sebuah unit perawatan intensif yang difungsikan khusus untuk pasien anak berdasarkan rentang usia dan kondisi medis yang ditangani di RSUD Sondosia. 

Kehadiran Gedung khusus PICU–NICU dan fasilitas medis modern di RSUD Sondosia tersebut, untuk menunjang fasilitas perawatan intensif yang dilengkapi peralatan medis sesuai standar, seperti sistem pemantauan kondisi pasien (patient monitor), inkubator, dan alat bantu pernapasan (ventilator) menegaskan kesiapan RSUD Sondosia  sebagai Pusat Rujukan Perawatan Intensif Anak.

Peresmian gedung baru berlantai dua ini bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 RSUD Sondosia, yang ditandai dengan penandatanganan Prasasti, Pengguntingan pita dan pemotongan tumpeng oleh Bupati Bima, dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas ruang perawatan pasien.

Sejumlah pejabat yang turut menghadiri peresmian gedung layanan PICU dan NICU tersebut yaitu para anggota DPRD Kabupaten Bima: Hj. Nurhayati, S.E., M.Si., Nurdin Amin, S.H., Ardiwin, S.H., dan Sri Langit Nawaksara, S.H.

Selain itu, pejabat teras Pemkab Bima  yang turut hadir yaitu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Bima Fatahullah, S.Pd., para Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Unsur Muspika kecamatan Bolo, Soromandi, para Kepala Desa dan Kepala Puskesmas.

Pada peringatan HUT yang mengusung Tema: "Terus Tumbuh, Berkembang Memberi Manfaat Untuk Perubahan yang Lebih Baik" ini Bupati Bima menyampaikan beberapa arahan.

"Dengan dukungan 11 dokter spesialis, termasuk dokter spesialis anak, dua dokter spesialis kandungan, serta dua dokter spesialis bedah. Ini merupakan modal yang sangat baik untuk membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu saya mengajak masyarakat Bima Barat dan Selatan untuk memanfaatkan secara optimal layanan tersebut," terang Bupati Bima.

Terkait dukungan bagi RSUD Sondosia, Pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah konkret untuk menambah tenaga kesehatan, mengembangkan pelayanan, memperbaiki fasilitas dan mencari dukungan dari berbagai pihak.

Bupati Ady Mahyudi menginginkan RSUD Sondosia secara bertahap menjadi rujukan utama bagi masyarakat Bima Barat dan Selatan, bahkan masyarakat dari wilayah sekitar. Karena itu, mari jadikan usia 15 tahun ini sebagai momentum untuk memasuki tahap berikutnya. "Terus tumbuh dalam kapasitas. Terus berkembang dalam kualitas, dan Terus memberi manfaat bagi masyarakat banyak," pungkas Bupati Bima.

Sementara itu, Direktur RSUD Sondosia, dr. Firman, MPH, menjelaskan bahwa ruangan NICU dan PICU dirancang khusus untuk memberikan perawatan intensif bagi bayi baru lahir dan anak-anak yang berada dalam kondisi kritis atau berisiko tinggi.

‎"Gedung dua lantai ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 720 meter persegi dengan luas bangunan 498,45 meter persegi. Pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Di dalamnya tersedia 44 tempat tidur berstandar serta ruangan khusus yang menampung 33 boks bayi," pungkas dr. Firman. (Red)







Agustus 29, 2026

 

H. Yasin didampingi Sekdes Tarlawi saat mensosialisasikan Perda 


WARTA BIMA,- Anggota DPRD Provinsi NTB, H. Yasin, S.PdI.,MM.Inov, saat ini gencar melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB, Tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan menengah, khususnya SMA, SMK sederajat.

Sosialisasi Perda tentang sumbangan dana pendidikan ini sudah dilaksanakan oleh H. Yasin pada sejumlah sekolah dan masyarakat umum yang tersebar di Daerah Pemilihannya (Dapil) Bima dan Dompu. Seperti yang dilakukan dihadapan masyarakat Desa Tarlawi dan Desa Maria Utara Kecamatan Wawo pada Jum,at siang hingga malam hari (28/8).

Dalam sambutanya dihadapan ratusan warga Desa Tarlawi dan Maria Utara, H. Yasin, MM. Inov mengatakan bahwa sosialisasi Perda tentang sumbangan pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pihak sekolah, khususnya SMA dan SMK Negeri maupun Swasta se-Provinsi NTB, mengenai batasan hukum antara sumbangan sukarela dan pungutan liar (Pungli).

Menurutnya, produk hukum terkait dana pendidikan ini dirancang khusus untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan pasca terbitnya Surat Edaran (SE) dari Pemprov NTB, tentang moratorium pemungutan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada seluruh satuan pendidikan SMA, SMK dan SLBN di NTB Tahun 2025 lalu.

Seperti diketahui, beberapa tahun sebelumnya sejumlah sekolah SMA dan SMK sederajat di NTB memiliki Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP). Namun dana yang biasa juga disebut dengan uang Komite ini sekarang sudah dihentikan menyusul lahirnya kebijakan moratorium dimaksud. Untuk menggantikan BPP ini, pihak Komisi V DPRD NTB sekarang sedang menggodok Raperda baru tentang sumbangan dana pendidikan. 

"Tujuan Perda ini untuk mengatur partisipasi masyarakat, supaya tidak menimbulkan masalah hukum dan tidak memberatkan siswa dan juga para wali murid," ujar H. Yasin.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, berdasarkan laporan dari sejumlah penyelenggara pendidikan dan komite sekolah, sejauh ini banyak sekali kegiatan penunjang untuk memacu prestasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di SMA sederajat, yang tidak bisa dilaksanakan akibat minimnya anggaran dan dihapusnya uang BPP tersebut. Sementara keberadaan dana BOS di masing-masing sekolah juga sangat terbatas.

"Kami sangat prihatin dengan persoalan ini, anak-anak berprestasi di tingkat SMA yang ingin mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti lomba-lomba peningkatan mutu dan lainya, terpaksa tidak bisa ikut akibat kekurangan dana yang tersedia di sekolah setempat," terangnya.

Oleh karena itu, H. Yasin berharap, dengan adanya sosialisasi Perda baru yang mengatur dana pendidikan ini, bisa membuka ruang bagi para pemerhati pendidikan untuk memberikan sumbangan secara sukarela demi kemajuan pendidikan, baik itu dari alumni, orang tua siswa yang mampu, pihak swasta maupun para donatur lain. Intinya, Perda ini nantinya lebih spesifik mengatur tata cara masyarakat ataupun pihak yang ingin terlibat dan berkontribusi pada dunia pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang-barang tanpa unsur paksaan.

"Substansi utama dari Perda ini bukan untuk melegalkan pungutan. Akan tetapi memberikan batasan yang tegas terhadap mekanisme sumbangan yang tidak bersifat paksaan," tegas H. Yasin. 


Mantan anggota DPRD Kabupaten Bima tiga periode ini menambahkan, Perda tentang sumbangan dana pendidikan ini juga nantinya akan mengatur tata kelola sumbangan agar berjalan secara transparan. Artinya dalam hal ini, pihak sekolah wajib melaporkan secara terperinci penggunaan dan pertanggungjawaban dana kepada publik, meskipun uangnya bersumber dari hasil sumbangan orang tua siswa, para alumni maupun dari pihak swasta.

"Pokoknya, apapun kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahunam sekolah harus dimusyawarahkan lebih dulu. SPJ penggunaan dananya pun harus jelas dan transparan," pungkas Aji Yasin satu-satunya wakil rakyat Kecamatan Wawo se-Indonesia ini. (WB-01)









Agustus 28, 2026



WARTA BIMA,- Bupati Bima, Ady Mahyudi melakukan peresmian layanan Hemodialisa (Cuci Darah) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima, Jumat (28/8). 

Acara peresmian fasilitas medis yang telah lama dinantikan oleh masyarakat ini dipusatkan di lingkungan RSUD Bima. Dengan hadirnya layanan Hemodialisa ini, pasien yang memerlukan pengobatan ginjal, tidak  perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutanya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen RSUD Bima atas kerja keras dalam merealisasikan kehadiran layanan hemodialisa. 

Dirinya menegaskan bahwa pengoperasian layanan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat, khususnya pasien penderita gagal ginjal kronis.

Bupati Bima berharap layanan hemodialisa ini dapat menjadi salah satu layanan unggulan RSUD Bima. "Namun, predikat sebagai layanan unggulan tidak cukup hanya dengan tersedianya fasilitas, harus dibuktikan melalui kualitas pelayanan, kompetensi tenaga kesehatan, keselamatan pasien, kedisiplinan dan serta kepuasan masyarakat," ungkap Bupati. 

Menutup arahannya, Bupati Ady Mahyudi menitipkan pesan kepada seluruh jajaran RSUD Bima, teruslah memberikan pelayanan terbaik, Jaga integritas, Jaga profesionalisme, Jaga keselamatan pasien dan yang paling penting, jaga kepercayaan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Direktur  RSUD Bima, drg. H. Ihsan dalam laporannya memaparkan kesiapan infrastruktur, ketersediaan alat mesin hemodialisa dan dukungan tenaga medis terlatih yang akan mengoperasikan layanan cuci darah tersebut.

"Pelayanan hemodialisa ini bukan hanya menyangkut tersedianya mesin dan ruangan, aspek yang jauh lebih penting adalah kesiapan sistem, kompetensi  tenaga kesehatan, keselamatan pasien serta koordinasi tim dalam memberikan pelayanan," ujarnya.

Rangkaian acara peresmian Layanan ditandai dengan pengguntingan pita dan peninjauan ruang layanan hemodialisa, guna memastikan kesiapan operasional alat dan kenyamanan ruang perawatan bagi para pasien yang akan mulai menjalani terapi.

Acara peresmian layanan cuci darah tersebut antara lain dihadiri Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan,  SE, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda  Fatahullah,  S.Pd, Kepala Perangkat Daerah dan Kabag Lingkup Sekretariat Daerah, Direktur RSUD Bima drg. H. Ihsan, MPH beserta jajaran, para dokter spesialis serta tenaga kesehatan RSUD Bima. (Red)










Agustus 28, 2026



WARTA BIMA,- Penandatanganan Pakta integritas pengesahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 oleh  Bupati Bima Ady Mahyudi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, S.IP, Wakil  Ketua Muh. Erwin, S.IP, M.IP dan Muh. Nazarudin, SH, menandai komitmen penuh eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2027 secara bertanggung jawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran. 

Rapat Paripurna Ke - 11  DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang II Tahun Sidang 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, S.IP didampingi Wakil Ketua Muh. Erwin, S.IP,  M.IP dan M. Nazarudin Kamis (27/8) di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima membahas dua agenda penting yaitu Penyampaian Laporan Banggar Dewan terhadap KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati dan Ketua DPRD kabupaten Bima.

"Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). KUA dan PPAS menjadi dasar bagi pemerintah daerah bersama DPRD dalam menentukan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran". 

Demikian pernyataan Muhammad Warman,SE yang membacakan Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Bima T.A 2027 dihadapan para anggota DPRD dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Bima yang menghadiri Rapat Paripurna tersebut.

Muhammad Warman menyebut, KUA dan PPAS Tahun 2027 dititik beratkan pada empat prioritas daerah antara lain: Penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi hasil, Peningkatan kualitas sumber daya manusia Bima yang berkemajuan dan berdaya saing,  Infrastruktur dasar dan infrakstruktur pendukung kawasan strategis,  Kemandirian ekonomi berbasis kawasan strategis dan komoditas unggulan.

Secara khusus, kebijakan anggaran daerah di Tahun 2027 akan dititikberatkan pada beberapa sektor krusial, antara lain: Peningkatan kualitas infrastruktur daerah yang inklusif dan menunjang pertumbuhan ekonomi.  Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan sektor pendidikan dan layanan kesehatan, Peningkatan ekonomi lokal dengan memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM berbasis potensi unggulan daerah, reformasi birokrasi melalui integrasi layanan publik berbasis digital. 

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027,direncanakan oleh eksekutif sebesar Rp.2.066.128.660.188,82 dan Belanja Daerah sebesar Rp.2.091.728.660.188,82 (Red)







Langganan: Postingan (Atom)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Warta Bima © 2020. All Rights Reserved.
Designed by Aden KT

MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.