WARTA BIMA,-Setelah mengunjungi 18 kecamatan se-Kabupaten Bima selama Tahun 2025 lalu. Pemerintah Kabupaten Bima dibawah kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr. H. Irfan Zubaidy, kembali melaksanakan kegiatan Selasa Menyapa putaran kedua Tahun 2026 diberbagai kecamatan dan desa diwilayah Kabupaten Bima.

Dalam pelaksanaan salah satu program unggulan Pemkab Bima ini, Bupati dan Wabup Bima mengawali putaran kedua di Desa Sangga dan Simpasai Kecamatan Lambu mulai Kamis malam hingga Jum,at siang (23/4).

Seperti biasa, saat tiba di Desa Sangga, Bupati Bima bersama rombongan disambut meriah dengan pengalungan Sarung Tenun Bima oleh Kepala Desa dibarengi tarian Hadrah di depan lapangan Desa Sangga.

Selanjutnya pada malam hari digelar kegiatan Ngopi Bareng. Saat tiba di lokasi acara Silaturahmi dengan masyarakat Sangga dan Simpasai di Lapangan desa Sangga tersebut, Bupati dan Wabup Bima disambut Tarian Wura Bongi Monca oleh pelajar SMA Negeri 2 Lambu dan sejumlah tarian lainnya.

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutanya saat acara Ngopi Bareng mengungkapkan, dalam memimpin Kabupaten Bima bersama Wabup dr. H. Irfan, pihaknya terus berupaya maksimal dan konsisten menjabarkan Visi dan Misi Bima Bermartabat yang telah disampaikan kepada seluruh masyarakat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

Dalam acara yang dihadiri para kepala perangkat daerah, Camat Lambu Muaidin, S.Pd, Muspika, para kepala desa dan tokoh masyarakat setempat Bupati mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar Kecamatan Lambu khususnya Desa Sangga dan Simpasai.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan pada kesempatan Ngopi Bareng tersebut mengatakan, dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjabarkan visi visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan selama memimpin Kabupaten Bima, paling tidak dalam kurun waktu lima tahun kedepan. (Red)









WARTA BIMA,- Beberapa bulan lalu, sejumlah Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang tersebar wilayah Kabupaten Bima dimutasi oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pertanian Republik Indonesia.

Ironisnya, dari sederet pimpinan penyuluh yang dipindahkan posisinya tersebut, eks Kepala BPP Kecamatan Wawo, Ermi Rahmaniar disinyalir enggan melepas jabatanya. Karena yang bersangkutan hingga kini masih nongol setiap hari di Kantor BPP setempat.

Terkait persoalan tersebut, Kepala BPP Kecamatan Wawo yang baru atau sekarang sudah berubah nama menjadi Koordinator Penyuluh (Korluh) sesuai SK Kementrian Pertanian RI, Emi Kusrini, S.ST yang mintai tanggapanya mengaku tidak nyaman dengan tetap hadirnya setiap hari mantan antasanya di Kantor BPP tersebut. Karena keberadaany dinilai sangat mengganggu aktivitas pekerjaan yang dijalani bersama jajarannya di lingkup BPP Kecamatan Wawo.

"Kami tidak tenang dan nyaman bekerja kalau mantan Kepala ini masih datang terus setiap hari di Kantor BPP Wawo, Karena secara  psikologis, kondisi ini sangat berpengaruh bagi kami," ungkapnya.

Emi Kusrini menyebut, sesuai SK baru yang dikeluarkan oleh pihak Kementrian Pertanian RI terhitung mulai Januari 2026 lalu, mantan Kepala BPP Kecamatan Wawo tersebut sudah dipindahkan  ke Kantor CWS yang berlokasi di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan jabatan barunya Tim Kerja (Timker) Kecamatan yang bertugas sebagai Pengawas Pembina.

Sementara itu, terkait adanya indikasi dualisme kepemimpinan di lingkup BPP Wawo tersebut, Ketua Tim Kerja Penyuluh Kabupaten Bima, Ma,ruf, SP yang konfirmasi awak Media ini via Ponselnya menegaskan bahwa jabatan Ermi Rahmaniar itu sekarang tidak lagi menjadi Kepala BPP Kecamatan Wawo. Tapi tugas barunya sebagai Pengawas Pembina Tim Kerja (Timker) kecamatan  yang di SK kan oleh pihak Kementrian Pertanian RI. 

"Mestinya, ibu Ermi ini harus bermarkas di Kantor pusat CWS Timker yang berada di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Jangan lagi setiap hari masuk di Kantor BPP Wawo, karena tugasnya dia hanya sebagai pengawas pembina," jelasnya.

Ma,ruf menyebut, kalau tugas barunya mantan Kepala BPP Wawo itu hanya sebagai pengawas pembina. Maka yang bersangkutan tidak perlu lagi hadir dan masuk setiap hari seperti ini di Kantor BPP Kecamatan Wawo, cukup sekali seminggu atau minimal 3 kali dalam sebulan.

"Situasi ini berbeda saat ibu Ermi menjadi Kepala BPP Wawo yang memang dituntut oleh aturan harus masuk setiap hari ditempat kerjanya. Tapi kalau posisinya sudah pengawas seperti ini tidak perlu setiap hari ke kantor BPP Wawo," cetusnya.

Oleh karena itu, Ma,ruf berjanji akan memberikan surat teguran untuk kepada mantan Kepala BPP Wawo atas nama Ermi Rahmaniar, agar seorang bawahanya itu tidak lagi masuk kerja setiap hari di Kantor BPP Wawo, tapi harus bermarkas di kantor aslinya CWS yang berkedudukan di Kecamatan Woha Kabupaten Bima. (WB-01)

  





 



H. Kasnun Ahmad


WARTA BIMA,- Manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kecamatan Wawo tak henti-hentinya mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama para pelanggan air bersih.

Sorotan pada salah satu Perusahaan Daerah itu kembali muncul di ruang publik. Tak tanggung-tanggung kali ini datang dari salah satu tokoh Wawo yang pernah menjabat sebagai Direktur PDAM Cibinong Bogor Jawa Barat beberapa tahun silam, H. Kasnun Ahmad.

Kepada sejumlah Wartawan, Kamis (23/4), H. Kasnun yang juga salah satu pelanggan setia PDAM di wilayah Desa Maria Kecamatan Wawo ini, sangat mengeluhkan manajemen dan pelayanan yang diterapkan oleh jajaran PDAM Wawo. "Saya menilai, salah satu model pelayanan yang kurang baik, bahkan meresahkan para pelanggan itu terkait pendistribusian air bersih. Seperti contoh, airnya terkadang tidak mengalir selama satu minggu sampai 10 hari. Tapi tagihan pembayarannya rutin tiap bulan," ujarnya.

Oleh karena itu, H. Kasnun mendesak pihak PDAM khususnya bagian Distribusi dan Hubungan Langganan (Hublang), agar melakukan evaluasi pada setiap wilayah pelayanan. Apabila Debit airnya masih kurang untuk dilayani setiap hari terhadap konsumen, buatlah jadwal yang pasti hari apa saja setiap jona jaringan distribusi airnya, supaya para pelanggan (konsumen) bisa menyiapkan tempat penampungan air seperti Tong besar untuk kebutuhan sampai 3 hari.

"Air ini merupakan kebutuhan hidup yang sangat vital bagi manusia. Apalagi sebagian dari masyarakat Kecamatan Wawo ini sangat sulit untuk mendapatkan air bersih," ungkap H. Kasnun.

Salah satu pengusaha tersohor di Daerah Bima ini menegaskan, jika distribusi air tidak lancar, tapi penagihannya tetap rutin seperti saat ini, bisa saja kedepan manajemen PDAM Wawo akan dituntut bahkan dilaporkan ke petugas perlindungan konsumen. "Untuk mengatasi persoalan ini, solusi terbaiknya menurut saya, setiap Dusun khususnya di Desa Maria yang tidak mendapatkan suplay air bersih ini diberikan sumur bor untuk kran umum. Kalaupun dituntut oleh konsumen sudah ada sumber air alternatif yang disediakan. Harap disikapi dengan serius agar terhindar dari tuntutan konsumen," cetusnya.

Selain itu, H. Kasnun menyoroti kualitas air dari pipa PDAM yang berada diatas Kantor Polsek Wawo Dusun Panggalasa. Karena kondisi air yang bersumber dari sungai besar (Sori Na'e) tersebut tampak kotor dan berlumpur, sehingga tidak layak dikonsumsi. Pihaknya berharap kepada jajaran PDAM, terutama bagian Distribusi Tranmisi kalau selesai proses perbaikan, buanglah di Wosaut agar jaringan bersih dulu sisa air perbaikan yang kotor baru dari alirkan kepada para pelanggan (konsuman).

Kalaupun tidak ada Wosautnya, ajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah untuk penambahan modal karena wosaut itu sangat penting dan harganya pun tidak mahal. "Usulan saya ini bukan untuk masyarakat Wawo saja, tapi untuk seluruh pelayanan PDAM di wilayah Kabupaten Bima," imbuhnya.

H. Kasnun mengaku, usul saran maupun masukan yang disampaikan tersebut murni untuk kebaikan bersama. Karena dikhawatirkan ada pelanggan PDAM yang kecewa dan mengerti hukum sehingga berujung dilaporkan ke lembaga konsumen, bahkan bisa dituntut juga secara materi seperti yang sering terjadi beberapa kota besar di Indonesia. Imbasnya, PDAM harus membayar kerugian kepada konsumen.

"Salah satu contoh, misalnya tidak ada air lantas beli air galon ataupun pindah tempat tinggal sementara di Hotel dan lainya," pungkasnya. (WB-01)




 

Menu MBG SPPG RIZKI


WARTA BIMA,- Salah seorang pemuda Desa Kambilo Kecamatan Wawo Ramdin alias Rama, memuji sekaligus mengapresiasi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan oleh pihak pengelola Dapur SPPG RIZKI Wawo Kambilo yang dipimpin Sri Rahmatiar.

Kepada Media ini, Rabu (22/4), Rama menilai, kualitas menu yang disediakan oleh manajemen SPPG RIZKI, terutama dalam sepekan terakhir memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Karena pimpinan SPPG bersama seluruh karyawannya menyajikan daging Sapi segar.

Sajian menu daging segar ini bahkan langsung disambut gembira dan sangat antusias oleh seluruh penerima manfaat, terutama siswa-siswi diwilayah Kecamatan Wawo, lebih khusus para pelanggan setia dari SPPG setempat.

Menurut Rama, pemberian menu daging bergizi tinggi ini membuktikan manajemen SPPG RIZKI Wawo Kambilo benar-benar konsisten dalam mengolah sekaligus menyajikan makanan MBG kepada para penerima manfaat.

Salah satu aktivis Wawo yang cukup tenar dengan sapaan Negri Langit ini menyebut, pengelola SPPG RIZKI dinilai telah benar-benar menyediakan menu yang sesuai dengan arahan bapak Presiden Prabowo Subianto dan Kepala BGN Republik Indonesia.  "Dengan melihat menu daging segar yang disediakan oleh SPPG RIZKI ini, saya berharap kepada dua SPPG lainya di Kecamatan Wawo, agar selalu menyajikan menu yang terbaik sesuai standar gizi yang ditentukan oleh Pemerintah. Paling tidak menu daging Sapi sesuai perintah bapak Presiden RI dan Kepala BGN," ujarnya.

Rama menambahkan, satu hal yang lebih membanggakan lagi dari kualitas menu daging yang disajikan oleh SPPG RIZKI ini sudah mendapat pengakuan dan rapor baik dari para penerima manfaat. Bahkan dinilai yang diberikan oleh siswa dan guru sangat memuaskan dengan rating 1 juta poin. 

"Sungguh luar biasa predikat yang diraih oleh manajemen SPPG RIZKI Wawo Kambilo ini," pungkas Negri langit. (WB-01)






WARTA BIMA,- Dalam dua hari terakhir tepatnya mulai Senin hingga Selasa kemarin (21/4), seluruh siswa Kelas VI pada tingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kecamatan Wawo, telah mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan oleh pihak Sekolah masing-masing. 

Namun sayangnya, dari ratusan siswa yang terlibat dalam kompetisi akademik tersebut, 2 orang anak bangsa dari SDN 2 Maria Kecamatan Wawo harus menerima kenyataan pahit. Karena keduanya gagal mengikuti TKA lantaran nama mereka tidak masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di sekolah setempat.

Kedua siswa yang dicampakan oleh Kepala Sekolah dan Operatornya tersebut masing-masing bernama, Zakya Az Zahra dan Ahmad Nazhirul Asrofi.

Merasa khawatir dengan nasib dan masa depan anak yang tidak ikut Tes Kemampuan Akademik (TKA) tersebut, seorang warga yang mengaku sebagai keluarga siswa kepada Media ini usai kegiatan TKA, menyatakan sangat kecewa dengan sikap Kepala Sekolah SDN 2 Maria yang tidak memasukan nama anak-anaknya dalam Dapodik. Padahal keberadaan anak mereka di SDN 2 Maria bukan lagi hitungan hari dan bulan, tapi sudah bertahun-tahun mereka mengenyam pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

"Kepala Sekolah, harus bertanggung jawab dengan masalah ini, karena kami menilai kejadian ini sangat merugikan anak kami," sesalnya.

Selain itu, dirinya memprotes pihak sekolah yang dianggap tidak serius mendidik dan memberikan pelajaran pada anak, terutama yang berkaitan dengan pengurusan data siswa dalam Dapodik. "Kami menilai, kasus ini murni akibat keteledoran pihak sekolah, terutama Kepsek dan Operator yang tidak memasukan data dua siswa ini dalam dapodik sekolah. Makanya, kami minta Kepala Sekolah harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini," sesalnya.

Sementara itu, Kepala SDN 2 Maria Kecamatan Wawo, Minarni, S.Pd yang dikonfirmasi Media ini via ponselnya, membenarkan adanya dua orang siswa yang tidak bisa mengikuti TKA tersebut. Namun ia mengaku persoalan ini sudah diselesaikan oleh pihaknya bersama operator yang ada di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima.

"Intinya, masalah ini selesai bahkan sudah aman, karena data dua siswa yang tidak ikut TKA itu sekarang sudah masuk dalam dapodik sekolah," pungkasnya. (WB-01)










WARTA BIMA,- Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy memimpin Apel Pagi di Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, Selasa (21/4).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan acara serah terima jabatan (Sertijab) antara Kepala Dinas Nakertrans dari pejabat lama Aries Munandar, ST., MT kepada H. Syaiful Bahri, ST. M.Si yang baru dilantik oleh Bupati Bima pada Sabtu akhir pekan kemarin.

Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy pada kesempatan Apel pagi tersebut menyampaikan bahwa kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi bersama dirinya selaku Wakil Bupati memfokuskan prioritas beberapa aspek yang harus ditangani secara lebih serius, konsisten dan berkelanjutan.

Menurutnya, prioritas tersebut mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Dari ketiga bidang tersebut, ekonomi memiliki banyak aspek yang perlu ditangani seperti sektor pertanian,  perikanan, perkebunan termasuk ketenagakerjaan.

Wabup H. Irfan menyebut, salah satu tantangan Pemerintah Daerah adalah pengentasan kemiskinan,  tingginya angka pengangguran dan ini adalah tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tugas besar dan mulia adalah menuntaskan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Ini tentu saja menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima.

Oleh karena itu, llangkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan data tenaga kerja di seluruh sektor, baik pertanian konstruksi perikanan dan sektor lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan," pungkas Wabup H. Irfan yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima yang baru, H. Syaeful Bahri ST.,M.Si. (Red)





Bupati Bima saat melantik para pejabat Eselon II


WARTA BIMA,-Sebanyak 10 pejabat Eselon II yang terdiri dari Kepala Dinas dan Kepala Badan hasil Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2026, Sabtu malam (18/4) dilantik oleh Bupati Bima Ady Mahyudi di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima Nomor: 821.2/285/07.2 Tahun 2026, sebabyak 10 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya tersebut antara lain, Zainal Arifin, ST., MT sebelumnya Kabid Budidaya dan Pengembangan Ternak Disnak Keswan diangkat menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Keswan, Darmin, SE., MM (Sekretaris DPMPTSP) sebagai Kepala DPMPTSP, Muhammad Akbar, SP., M.Si (Camat Sape) dipercaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Irfan, SH (Kabag Tata Pemerintahan) sebagai Kepala Satuan POLPP, Muh. Syaeful Bahri, ST,. M.Si (Kabid Cipta Karya PUPR) sebagai Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sarifudin,ST., MT (Sekretaris Dinas PUPR) sebagai Kadis Lingkungan Hidup, Nurul Wahyuti, SE., ME (Sekretaris Dikes) sebagai Kadis Kesehatan, Hariman,SE., M.Si (Irban Wilayah IV Inspektorat) dilantik sebagai Kepala Bappeda, M. Budi Harta, SE (Sekretaris BPKAD) sebagai Kepala Bappenda dan Abdul Muis,S.Sos (Camat Ambalawi) sebagai Kepala BPBD Kabupaten Bima.

Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutanya mengungkapkan bahwa seluruh pejabat yang dilantik ini merupakan hasil proses assessment yang objektif, profesional dan terukur. Mereka dipilih berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan. 

"Untuk itu, saya minta pada para pejabat yang dilantik ini, kinerjanya harus sebanding dengan kepercayaan yang diberikan,” ujarnya.

Pada momen tersebut, Bupati Bima secara khusus menekankan pentingnya seluruh pejabat memahami dan mengimplementasikan visi pembangunan daerah “Bima Bermartabat” ke dalam program strategis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

"Saya ingatkan juga, tidak ada lagi program yang tidak berdampak atau sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata," imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Ady Mahyudi menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan penegasan arah pembangunan daerah sekaligus penentuan figur-figur yang siap bekerja secara nyata untuk kemajuan Kabupaten Bima.

Sebagai bentuk penegasan kinerja, Bupati menetapkan target konkret bagi setiap OPD untuk menetapkan minimal 2 hingga 3 program unggulan dalam waktu 30 hari ke depan. Program tersebut harus relevan, terukur, berdampak luas, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Selain itu, dalam kurun waktu 90 hari, Bupati menuntut adanya progres nyata, output awal serta dampak yang mulai dirasakan masyarakat. Bupati juga memberikan ultimatum pada pejabat yang tidak mampu memenuhi target agar secara legowo mengevaluasi diri.

“Yang saya nilai bukan panjangnya laporan, tetapi hasil nyata di lapangan,” pungkas Bupati Bima.


Acara pelantikan tersebut antara lain dihadiri oleh Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, Dandim 1608/Bima LetKol Arh Samuel Asdianto Limbongan, Ketua Pengadilan Negeri Bima Alfian, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Raba-Bima Heru Kamarulllah, S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Agama Bima Drs.Muh.Mukrim, M.H, Wakapolres Bima Kota Kompol Herman dan Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, Asisten III Setda Drs. Aris Gunawan, M.Si dan kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Bima. (Red)







WARTA BIMA,- Peserta tes seleksi Calon Pimpinan (Capim) BAZNAS Kabupaten Bima Periode 2026-2031, saat ini mempertanyakan molornya waktu pelaksanaan tes wawancara bagi 17 orang Capim BAZNAS Kabupaten Bima yang sudah mengikuti tes tulis sejak sebulan yang lalu.

Kepada Media ini Kamis (14/4), peserta tersebut mengungkapkan, pada tanggal 13 Maret 2026 lalu, para telah telah mengikuti tes tulis Capim BAZNAS dan selanjutnya akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya, berupa tes wawancara. Namun sayangnya, tes wawancara tersebut tak kunjung dilaksanakan hingga hari ini.

"Ada apa dengan semua ini, makanya wajib kita pertanyakan, terutama pada pihak Pansel. Karena tenggang waktu antara tes tulis dan tes wawancara itu terlalu lama, sudah satu bulan dua hari sampai sekarang," ujar peserta tersebut.

Tidak hanya itu, sampai dengan hari ini juga, Tim Seleksi (Pansel) Capim BAZNAS Kabupaten Bima yang diketuai oleh Sekda Kabupaten Bima, belum memberitahukan kepada para peserta , tentang kapan pelaksanan tes wawancara bagi seluruh peserta yang telah melakukan tes tulis dimaksud.

Mestinya, tes wawancara harus segera dilaksanakan karena proses seleksi ini waktunya terlalu lama. Lagipula pembukaan pendaftaran bagi Capim BAZNAS ini dimulai sejak 20 Oktober 2025 lalu, sudah berjalan 6 bulan sampai sekarang. Oleh karena itu, peserta sangat mengharapkan kepada Ketua Pansel Capim BAZNAS Kabupaten Bima dan seluruh jajarannya, agar segera melaksanakan tes wawancara. 

"Kami minta pada Pansel, jangan mengulur waktu tes wawancara ini dengan alasan sibuk dan lainya. Tapi harus secepatnya dilakukan supaya tidak membingungkan kami," ungkap peserta tersebut.

Peserta seleksi Capim BAZNAS ini menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan terlampau lamanya menunggu waktu pelaksanaan tes wawancara yang sudah berjalan sebulan lebih ini. Untuk itu, peserta sangat mengharapkan kepada seluruh Panitia Seleksi Capim Komisioner BAZNAS Kabupaten Bima 2026-2031, agar segera melakukan tes wawancara bagi para Capim BAZNAS Kabupaten Bima. 

"Kami sangat prihatin dengan molornya tes wawancara ini, sehingga harus ada sikap yang tegas dari tim Pansel Capim BAZNAS Kabupaten Bima, termasuk juga dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bima," pungkas peserta dimaksud. (WB-01)









 

H. Kasnun saat menunjukan ruangan pengolahan menu MBG yang terpisah dengan Gudang

WARTA BIMA,- Ketua Yayasan Peduli Umat Mbojo sekaligus pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Uma Lengge Desa Kambilo Kecamatan Wawo, H. Kasnun Ahmad menegaskan bahwa Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelolanya saat ini tidak berada satu atap dengan gudang penyimpanan Jagung.

Pernyataan H. Kasnun tersebut untuk mengklarifikasi laporan masyarakat melalui Media, yang menuding dapur SPPG Uma Lengge dinilai tidak memenuhi standar higienis lantaran berada satu atap dengan gudang penyimpanan Jagung hasil panen.

Dalam keteranganya kepada sejumlah Wartawan, Senin sore (13/4), H. Kasnun mengungkapkan bahwa tidak benar Dapur SPPG yang dimilikinya satu atap dengan gudang Jagung. Karena antara area pengolahan makanan MBG dengan gudang itu sudah dibatasi dinding pemisah yang cukup rapat, bahkan sudah disekat permanen supaya semua ruangan khusus untuk pengolahan menu MBG dijamin tetap steril dari gangguan apapun.

"Gudang yang saya bangun ini memang terlihat sangat luas dan panjang. Tapi untuk ruangan pengolahan MBG sudah dirancang khusus terpisah dari gudang supaya bisa steril," ujarnya.

H. Kasnun mengaku, dalam sebuah gudang ini tidak ada sama sekali kontak langsung antara area pengolahan makanan dengan tempat penyimpanan jagung. Karena area Dapur SPPG dengan gudang yang berada di sebelah barat sudah ditutup dengan dinding pembatas yang sangat kuat dan kokoh.

"Saking kuatnya bangunan dinding pemisah ini, jangankan hewan seperti tikus, semut, partikel jagung dan hama lainnya, hembusan angin pun tidak bisa masuk di dalam ruangan pengolahan makanan MBG," terang H. Kasnun.


Mantan Dirut PDAM Cibinong Bogor Jawa Barat ini menyebut, pembangunan dapur SPPG miliknya sudah memenuhi standar operasional yang ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, dalam menjalankan usaha pelayanan MBG ini, manajemen SPPG Uma Lengge Wawo sangat mengutamakan aspek keamanan pangan. Bahkan didalam lokasi gudang ini, jalur pintu masuk ataupun akses jalan bagi seluruh karyawan dan logistik untuk menu MBG sudah diatur sedemikian rupa, supaya tidak bersentuhan langsung dengan barang-barang maupun peralatan lainya yang masuk di gudang.

"Intinya, dapur SPPG yang kami bangun ini cukup aman dan sangat steril dari gangguan apapun yang bisa merusak kualitas MBG. Dan untuk untuk mencegah terjadinya kontaminasi bahan kimia maupun biologis dengan setiap menu makanan yang disajikan untuk para penerima manfaat, kami sudah mengantisipasinya jauh-jauh hari sebelumnya dibangunnya Dapur SPPG yang kami miliki di Desa Kambilo Kecamatan Wawo ini," pungkas H. Kasnun. (WB-01)









SPPG Keysha Sape Parangina


WARTA BIMA,-Akibat belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Badan Gizi Nasional (BGN) RI saat ini telah menghentikan sementara pengoperasional puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di wilayah Kabupaten dan Kota Bima. 

Menariknya, ditengah penghentian masal aktivitas SPPG tersebut, salah satu Dapur MBG di Kecamatan Sape bernama SPPG KEYSHA yang berlokasi di Desa Parangina sekarang masih tetap lancar beroperasi, karena SPPG milik salah seorang Konsultan Pajak ternama dari Kecamatan Wawo ini telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh pihak BGN. Salah satunya, Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai syarat mutlak dalam membangun sebuah usaha untuk kelancaran program MBG yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Pemilik SPPG Keysha Desa Parangina Kecamatan Sape melalui Asisten Lapangan (Aslap), Abidin kepada Media ini mengungkapkan, untuk menjamin makanan yang diproduksi dan didistribusikan benar-benar aman, higienis sesuai standar gizi nasional, termasuk keamanan pangan, manajemen SPPG Keysha saat ini telah dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi standar, seperti Grease trap yang berfungsi memisahkan (menyaring) limbah minyak dan lemak dari air buangan dapur. Dengan metode ini maka air yang dialihkan ke lingkungan sekitar tidak berbau dan menimbulkan pencemaran.

"Dalam menjalankan usaha dibidang pelayanan makanan (MBG) ini, kami sangat mengutamakan keamanan pangan dan kebersihan lingkungan. Bahkan limbah yang keluar dari SPPG ini pun kita buang jauh-jauh ke sungai dengan jaraknya mencapai 160 meter dari dapur," ujarnya.

Petugas Aslap, Abidin saat menunjukan IPAL


Selain itu, untuk menjamin kualitas air yang digunakan dalam seluruh aktivitas dapur, terutama untuk kebutuhan memasak, Abidin mengaku selalu menyiapkan air bersih isi ulang melalui proses sterilisasi dengan jumlah pembelian minimal sebanyak 20 galon per hari. Sementara air untuk mencuci omprengan dan lainnya bersumber dari air bor sumur dalam pada dua titik yang tersedia di halaman SPPG setempat.

Abidin menambahkan, kegiatan operasional SPPG Keysha dibawah Yayasan Berkah Sembilan Bintang Nusantara tersebut baru berjalan sekitar dua bulan, dengan jumlah penerima manfaat MBG hingga saat ini sebanyak 2.299 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar diisi oleh siswa dan sisanya untuk Posyandu seperti ibu hamil dan ibu menyusui sebanyak 351 orang.

"Saya pastikan, mulai pekan depan jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis yang dilayani oleh SPPG kami akan bertambah banyak menjadi 2.400 lebih orang. Para penerima manfaat ini berasal dari sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan Sape seperti, Desa Parangina, Jia, Boke, Sari, Tanah Putih dan lainya," pungkas Abidin pria kelahiran Desa Maria Utara Kecamatan Wawo ini. (WB-01)










MATARAM,- Bupati Bima Ady Mahyudi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (31/3).

Saat penyerahan LKPD yang berlangsung di Aula Utama Kantor BPK RI Perwakilan NTB tersebut, Bupati Bima didampingi oleh Wakil Bupati, dr. H. Irfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, SE, dan Inspektur Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, SE.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, SE., M.IP, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTB, Suparwadi, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA., beserta jajaran, serta seluruh kepala daerah se-Provinsi NTB.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPD  tepat waktu. Wagub  menegaskan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 14 kali berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi NTB bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan harus menjadi komitmen berkelanjutan dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa keberhasilan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.


Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTB Suparwadi menyampaikan bahwa dengan diserahkannya LKPD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Bima diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, sebagai wujud nyata komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk semakin adaptif terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, dengan tetap menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran. "Terkait pemeriksaan keuangan, akan dilaksanakan secara profesional, independen, dan objektif. Ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi," pungkasnya.

Bupati Bima Ady Mahyudi usai penyerahan LKPD mengungkapkan, penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan tahap awal dalam rangka proses pemeriksaan oleh BPK. Dokumen yang telah disampaikan akan diaudit untuk memperoleh opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Pemerintah Kabupaten Bima terus berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,"ungkap Bupati Ady Mahyudi. (Red)








WARTA BIMA,- "Berbagai capaian dan prestasi membanggakan berhasil diraih oleh Kabupaten Bima sepanjang Tahun 2025.  Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi dan dedikasi seluruh elemen pemerintah daerah bersama masyarakat".

Capaian tersebut diungkapkan Bupati Bima Ady Mahyudi dalam Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2026, dengan agenda penyampaian Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima, Senin (30/3).

Bupati Bima mengaku, pada bidang tata kelola keuangan daerah, Kabupaten Bima kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut. "Ini menjadi bukti komitmen kita dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Selain itu, di sektor kesehatan, Kabupaten Bima berhasil meraih UHC Award Tahun 2026 tingkat Madya, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam memberikan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Pada tingkat nasional, Desa Lanta Kecamatan Lambu berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih Juara II Lomba Desa Tingkat Nasional, sebuah capaian yang mencerminkan kemajuan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam upaya percepatan penurunan stunting, Kabupaten Bima menempati Peringkat I di Provinsi NTB, dengan Desa Karumbu Kecamatan Langgudu sebagai lokus unggulan, menunjukkan keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Tidak hanya itu, Puskesmas Belo juga berhasil meraih Juara I Gugus Kendali Mutu Tingkat Provinsi, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terus kita dorong. Sementara itu, Posyandu Kalende Desa Naru Kecamatan Sape berhasil meraih Juara II Lomba Posyandu Tingkat Provinsi, yang mencerminkan peran aktif masyarakat dalam mendukung pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Bupati Ady Mahyudi menyebut, seluruh capaian ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan motivasi untuk terus bekerja lebih baik, lebih cepat dan lebih berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima," Bupati Bima menutup penyampaian dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, S.IP didampingi tiga unsur pimpinan yaitu, Wakil Ketua I Muhammad Erwin, S.IP. M.IP, Wakil Ketua II Ny. Murni Suciyanti dan Wakil Ketua III Muh. Nazarudin, SH. (Red)



MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.