dr. H. Irfan


WARTA BIMA,-Untuk mengevaluasi percepatan penurunan Stunting, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama Dinas Kesehatan, Dinas DPMDes dan OPD pemangku lainnya Senin (06/10/2025), menggelar Rapat Koordinasi/Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2025  di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Senin (6/10).

‎Wakil Bupati Bima, dr.H. Irfan Zubaidy yang didampingi para Asisten, Kepala DP3AP2KAB Kabupaten Bima Nurdin, S.Sos, Kadis Kesehatan Fahrurrahman, SE., M.Si dan Kabid Sosbud DPMD dalam sambutannya menyampaikan, Rembug stunting memiliki makna yang sangat penting dan strategis, stunting bukan hanya isu kesehatan tetapi merupakan masalah pembangunan jangka panjang yang berdampak pada kualitas generasi penerus bangsa."

‎Rapat ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi dan komitmen bersama  untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Bima.

Wabup dr.H.Irfan yang hadir bersama Ketua  Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima Ny. Hj. Anita H. Irfan, menekankan bahwa stunting tidak boleh dipandang sebelah mata karena dampaknya terhadap kesehatan sangat fatal. Terang Wabup dihadapan para  Camat dan Kepala Puskesmas yang menghadiri Rakor.

Pada kesempatan tersebut, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima Nurdin, S.Sos menjelaskan, berdasarkan data keluarga resiko stunting  Kabupaten Bima pada tahun 2022, 2023 dan 2024 dengan presentase penurunan sebesar 52,95%, Sedangkan capaian pendampingan keluarga beresiko stunting tahun 2025 antara lain ibu hamil, pengantin dan Balita dengan prosentase capaian yang sudah mendapatkan pendampingan sebesar 92,48%. 

‎"Pada sasaran gerakan orang tua asuh cegah stunting di Kabupaten Bima sebanyak 1.813 anak beresiko stunting dan  yang telah didampingi oleh orang tua asuh selama 3 bulan berturut-turut sebanyak 1.521 anak. Disamping itu, jumlah kampung keluarga berkualitas yang telah melaksanakan dapur sehat atasi stunting (Dashat) sebanyak 162 kampung KB," ungkapnya.

Dalam Rakor ini,  Wakil Bupati Bima bersama seluruh OPD terkait menandatangani komitmen bersama dalam Rembug Stunting tingkat Kabupaten Bima Tahun 2025. (Red)








Bupati Bima saat menyerahkan bantuan


‎WARTA BIMA,-Bupati Bima Ady Mahyudi menyerahan Bantuan Bencana Alam dan Non Bencana Alam (banjir, angin kencang dan kebakaran) kepada 66 Kepala Keluarga (KK) terdampak, yang tersebar pada 9 kecamatan dan 16 desa diberbagai wilayah Kabupaten Bima senilai Rp. 544 juta.

Saat menyerahkan bantuan pada sejumlah warga terdampak bencana yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bima pada Kamis (2/10) tersebut, Bupati Ady Mahyudi didampingi Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fatahullah, S.Pd, Plt. Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Iwan Setiawan, SE,  Kepala dinas Sosial Tajudin, SH, Kepala Dinas Damkar A. Rifai, ST, Kadis Perumahan dan Pemukiman, Kabag Kesra Setda, Kepala Bank NTB dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima.

Usai menyerahkan bantuan yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2025 tersebut, Bupati Bima Ady Mahyudi dalam sambutanya, mengajak seluruh keluarga korban bencana untuk senantiasa menjaga solidaritas ditengah bencana yang dialami. "Musibah ini bukan untuk melemahkan kita, tetapi justru mengingatkan bahwa kita harus selalu siap siaga, memperkuat kebersamaan dan meningkatkan solidaritas di tengah masyarakat." ujarnya. 

Bupati Bima berharap, bantuan yang diberikan itu bisa memulihkan kehidupan para korban bencana alam, walau tidak sebanding dengan kerugian yang dialami tetapi ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Daerah. Pada kesempatan tersebut, Bupati Ady Mahyudi juga mengajak para warga, agar selalu  berhati-hati terhadap perubahan cuaca dan potensi bencana di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bima, H. Jubair S.Ag mengungkapkan, tercatat ada sebanyak 66 warga terdampak, tersebar di 9 Kecamatan dan 16 Desa mendapatkan total alokasi bantuan sebesar Rp 544 juta dan disalurkan ke rekening masing-masing penerima bantuan.

Usai memberikan sambutan, Bupati Bima menyerahkan secara simbolis paket bantuan kepada 7 warga terdampak bencana alam di wilayah Kabupaten Bima Provinsi NTB. (Red)





Ketua BAZ Kecamatan Wawo

WARTA BIMA,-Tahun 2025 ini, Pasokan hasil Zakat Mal, khususnya dari komodoti Jagung di wilayah Kecamatan Wawo mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Terbukti, total zakat pertanian Jagung yang dikumpulkan oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan Wawo saat ini sudah mencapai sebesar, Rp. Rp 202.850.000 (seratus persen).

Ketua BAZ Kecamatan Wawo, Drs. H. Yasin Darsono didampingi Bendahara, Andiman Kadir, S.Pd, ketika dikonfirmasi awak Media ini mengatakan, hasil zakat pertanian yang berjumlah sebanyak 200 lebih juta tersebut, bersumber dari masyarakat khususnya para petani Jagung yang tersebar pada 9 desa di wilayah Kecamatan Wawo.

Andiman menyebut, desa yang paling tinggi menyetorkan hasil zakat jagungnya yakni Desa Kambilo sebesar, Rp. 34 juta, disusul Desa Tarlawi, Rp.30 juta, urutan ketiga Desa Raba, Rp. 28 juta, Pesa Rp.21 juta, Ntori dan Riamau masing-masing sebesar, Rp.20 juta, Kombo dan Maria Utara juga masing-masing Rp.17 juta. Sementara desa yang paling sedikit pemasukan zakat hasil jagungnya pada musim panen tahun 2025 ini adalah Desa Maria hanya sebesar, Rp. 13 juta.

Ia mengaku, terjadinya peningkatan zakat pertanian, khususnya jagung tahun ini berkat gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BAZ bersama jajaran KUA Kecamatan Wawo pada setiap desa. Dengan pola seperti ini, semua masyarakat terutama warga petani yang menanam jagung sudah memiliki kesadaran untuk membayar zakat pertanian dari hasil komoditi jagungnya masing-masing.

"Untuk diketahui oleh masyarakat Wawo, sistem pembagian zakat dari hasil jagung sebesar, Rp.200 lebih juta ini adalah, 50 persen disetor ke kabupaten, 30 persen untuk desa dan 20 persen untuk kecamatan," ujarnya.

Andiman yang juga pensiunan guru di SMAN 1 Wawo ini menambahkan, beberapa waktu lalu Baznas Kabupaten Bima mendapat Sertifikat dari Baznas Pusat atas kontribusi dan dukungan dalam pelaksanaan program Rumah Layak Huni BAZNAS Tahun 2024. Sertifikat ini diperoleh berkat keberhasilan program Bedah Rumah dan hasil zakat yang terus meningkat di Kabupaten Bima.

"Alhamdulillah keberhasilan ini atas dukungan dan kerja sama yg baik antara BAZNAS Kabupaten Bima dengan pihak UPZ yang ada di kecamatan masing-masing," pungkasnya. (WB-01)






Kepala Bappenda Kabupaten Bima


WARTA BIMA,- Mengacu pada hasil rekapitulasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni Kabupaten Bima sampai dengan 31 Agustus 2025 sudah mencapai 55,69 persen atau Rp.119,18 Milyar, dari target sebesar Rp. 214,28 Milyar.

Dengan demikian, masih ada sisa 54,84 persen target secara maksimal yang harus dicapai oleh jajaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bima hingga akhir Desember 2025 mendatang.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bima Ruslan, S.Sos, Rabu (1/10) mengatakan, pos pendapatan dari komponen pajak daerah ditargetkan Rp 42,08 milyar dengan realisasi Rp 23,72 milyar atau 56,37% dan masih tersisa 18,36 milyar. Begitupun pada komponen Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar, Rp 148,89 milyar, hingga Agustus 2025 telah mencapai Rp. 83,11 milyar atau 55 82% dan masih tersisa Rp. 65 77%.

Sementara, pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari target Rp 7,56 milyar, pencapaiannya  melebihi target Rp. 7,67 milyar atau 101.56% dan komponen lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 15,49 milyar, sudah terkumpul Rp. 4,66 milyar atau 2,37 % dan masih tersisa Rp. 10,82 milyar.

Ruslan mengaku, dalam upaya mencapai sisa target PAD ini, pihaknya melakukan langkah-langkah antara lain, penempatan staf pemungutan pajak yang berasal dari PPPK, berdasarkan domisili, berbasis desa dan kecamatan untuk proses pemungutan pajak daerah. Termasuk juga melakukan pemeriksaan pajak secara insentif terhadap wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajiban pajak yang tertunggak.

Langkah lain yang dilakukan adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan langsung terhadap OPD pemangku retribusi, untuk mempercepat realisasi dan menghindari penyalahgunaan pungutan retribusi. "Melalui langkah-langkah ini, saya optimis, OPD yang dipimpinnya dalam empat bulan mendatang mampu secara maksimal mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima," pungkas Ruslan. (Red)





Camat Wawo saat menendang bola pertama dimulainya pertandingan 

WARTA BIMA,- Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos membuka secara resmi turnamen Sepak Bola Maruta Cup antar club se-pulau Sumbawa di lapangan umum Wawo Desa Maria Utara, Rabu (1/10).

Pembukaan pesta akbar sepak bola semi futsal yang diikuti sebanyak 136 club dari wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima dan Dompu tersebut dihadiri oleh perwakilan Askab PSSI Bima, unsur Muspika Wawo, Korwil Dikbudpora, para Kepala Desa, Kepala Sekolah, tokoh masyarakat dan pemuda yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Wawo.

Camat Wawo, Syarifudin Bahsyar, S. Sos dalam sambutanya, mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia turnamen Maruta Cup yang telah menghadirkan club sepak bola se-pulau Sumbawa. "Luar biasa kegiatan sepak bola se-pulau Sumbawa yang digagas oleh panitia Maruta Cup ini, karena baru pertama kali diselenggarakan di Kecamatan Wawo," ujarnya.

Camat Syarif mengaku terus berkomiten untuk menyukseskan kegiatan yang direncanakan selama lebih kurang satu bulan tersebut. Oleh karena itu, dirinya sangat mengharapkan kepada semua pihak, terutama jajaran panitia, ofisial tim dan para pemain yang terlibat dalam pertandingan sepak bola semi futsal agar bisa menjunjung tinggi sportivitas.

"Selain itu, saya minta pada seluruh wasit, agar bersikap netral dan harus adil dalam memimpin setiap pertandingan sepak bola Maruta Cup ini," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Camat Wawo juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Wawo, terutama para penonton dan pecinta sepak bola agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Karena menurutnya, situasi yang aman dan kondusif harus lebih diutamakan pada setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, terutama dalam arena sepak bola seperti ini.

"Mari kita jalin kebersamaan dan jaga persatuan dan kesatuan demi suksesnya iven akbar sepak bola se-pulau Sumbawa ini. Jangan membuat keributan selama turnamen ini, jaga Kamtibmas," ajak Camat Wawo Syarifudin Bahsyar.

Ketua Panitia Turnamen, Jarlis M. Said


Perwakilan Askab PSSI Kabupaten Bima, Mustamin, S.Pd dalam sambutanya mengatakan, turnamen sepak bola semi futsal se pulau Sumbawa ini, diharapkan bisa membangkitkan kembali kejayaan sepak bola Kecamatan Wawo yang dulunya pernah harum dengan club tangguhnya bernama Porcak Wawo.

"Melalui iven ini, kita harus kembalikan nama besar Wawo dalam percaturan sepak bola, khususnya di daerah Bima," ujarnya.

Oleh karena itu, Mustamin meminta kepada seluruh masyarakat Wawo, terutama pada para pemain dan ofisial tim agar menjunjung tinggi sportivitas. Kegiatan ini jangan dicemari dengan keributan dan kegaduhan yang dapat mencoreng nama baik Wawo. "Saya juga titip pesan pada semua wasit yang bertugas harus adil dan tegas, karena suksesnya sebuah turnamen sepak bola itu tidak terlepas dari kepemimpinan wasit di lapangan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola Maruta Cup, Jarlis M. Said dalam laporannya menyebutkan, jumlah tim sepak bola se-pulau Sumbawa yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti turnamen tersebut sebanyak 136 club.

Mantan Kepala Cabang PLN Wawo ini juga mengungkapkan bahwa turnamen Maria Utara Cup tahun 2025 diselenggarakan sebagai wujud komitmen seluruh jajaran panitia dalam upaya memajukan dan menggairahkan kembali dunia olahraga, khususnya sepak bola diwilayah Kecamatan Wawo dan sekitarnya, dengan menciptakan kompetisi yang sehat, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas olahraga. 

Tim Pemdes Riamau dan Maria Utara


Liputan langsung Media ini, turnamen sepak bola Maruta Cup tersebut dibuka oleh pertandingan antara Pemdes Riamau Versus Pemdes Maria Utara. Pada laga perdana ini, tim tuan rumah harus tersingkir lebih awal, karena dikalahkan oleh Pemdes Riamau dengan skor tipis 2-1. Turnamen ini menggunakan sistem gugur. (WB-01)









WARTA BIMA,- Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III Tahun Sidang 2025 yang dipimpin Ketua Dewan, Diah Citra Pravitasari didampingi Wakil Ketua Nazarudin, SH, membahas agenda penyampaian laporan Banggar DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025, Keputusan DPRD dan Pendapat Akhir Kepala Daerah pada Selasa (30/9).

Bupati Bima Ady Mahyudi dihadapan seluruh anggota DPRD dan para kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima mengungkapkan, perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang akan ditetapkan dapat dipergunakan sebaik mungkin, secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun tidak tertutup kemungkinan sampai dengan akhir tahun nanti, Pemkab Bima akan dihadapkan pada kondisi di mana beberapa program kegiatan belum dapat terlaksana akibat kondisi kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penganggaran kembali program kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun anggaran berikutnya sehingga target dan indikator program kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.


Bupati Bima menjelaskan, dalam Ranperda APBD-perubahan APBD TA. 2025 mencakup pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar  Rp. 2,087 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp 220 milyar,  pendapatan transfer sebesar Rp 1.834 Triliun serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 32 Milyar. Sementara pada komponen belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 2.12 triliun. 

Komponen tersebut yakni, belanja operasi sebesar Rp 1.625 Triliun, Belanja modal sebesar Rp 182,2 milyar,  belanja tidak terduga  sebesar lima milyar rupiah, belanja transfer ditetapkan sebesar Rp 313,5 milyar. Belanja lainnya mencukup penerimaan pembiayaan sebesar Rp 39,9 milyar dan pengeluaran pembiayaan sebesar satu milyar rupiah. (Red)





Ady Mahyudi


WARTA BIMA,- Kegiatan MTQ bukan sekedar lomba membaca ayat suci, akan tetapi harus dijadikan momentum untuk mempertebal iman, memperkokoh ukhuwah dan melahirkan generasi Qur’ani yang berakhlak mulia.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bima Ady Mahyudi, saat membuka secara resmi perhelatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kecamatan Sape yang ke-34 tahun 2025 di lapangan Desa Sangia, Selasa malam (30/9).

Pada momen yang penuh khidmat tersebut, Bupati Bima menyampaikan apresiasi atas semangat masyarakat Sape dalam menyukseskan penyelenggaraan MTQ.. "Saya harap, kegiatan keagamaan seperti ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga menjadi sarana memperkuat syiar Islam serta menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur’an,"pungkas Bupati Ady Mahyudi.

Sementara itu, berdasarkan laporan dari ketua panitia bahwa kegiatan MTQ tingkat Kecamatan Sape ke-34 yang berlangsung selama beberapa hari tersebut akan mempertandingkan berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah, tahfiz, tafsir, hingga seni kaligrafi. Para peserta berasal dari seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Sape.


Acara pembukaan MTQ yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Bima tersebut antara lain dihadiri oleh jajaran Forkopimda, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ribuan warga Sape yang turut hadir memadati arena pelaksanaan MTQ.

Sejumlah masyarakat Sape berharap, penyelenggaraan MTQ tahun ini dapat melahirkan qari’ dan qari’ah terbaik yang kelak mampu mewakili Kecamatan Sape pada ajang MTQ tingkat Kabupaten Bima maupun ke jenjang yang lebih tinggi. (WB-01)






WARTA BIMA,-Dinas Kesehatan Kabupaten Bima menggelar kegiatan orientasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Hotel Lila Graha Kota Bima,  Selasa (23/9).

Orientasi ini dihadiri seluruh guru UKS mulai dari SD, MI hingga SMP dan MTs se-Kabupaten Bima.

Kegiatan orientasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para guru UKS dalam melaksanakan program-program kesehatan di sekolah masing-masing. Materi yang disampaikan antara lain, kebijakan program UKS/M, orientasi UKS/M bagi guru sekolah, madrasah, konseling remaja dan tata laksana skrining anemia, raport kesehatan, strata UKS dan revitalisasi UKS melalui kampanye sekolah sehat dan praktik baik program UKS/M.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Fahrurahman, SE.,M.Si mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi atas kehadiran dan antusiasme para peserta. Ia juga menekankan pentingnya peran guru UKS sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan siswa di lingkungan sekolah.

"Saya berharap, melalui kegiatan ini, para guru UKS dapat lebih optimal dalam menjalankan program-program kesehatan di sekolah. Kesehatan siswa adalah investasi masa depan bangsa, dan guru UKS memiliki peran sentral dalam mewujudkannya," pungkas Kadis Fahrurahman.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta tampak antusias mengikuti kegiatan orientasi ini. Sesi tanya jawab berlangsung aktif, di mana para guru UKS dapat berdiskusi langsung dengan para narasumber mengenai berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program UKS di sekolah masing-masing. (WB-01)








Pendistribusian MBG di SMAN 1 Wawo


WARTA BIMA,- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Peduli Umat Mbojo mulai mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada ribuan penerima manfaat diwilayah Kecamatan Wawo, Senin (22/9).

Ketua Yayasan Peduli Umat Mbojo, H. Kasnun Ahmad mengatakan, program perdana Makan Bergizi Gratis melalui Dapur SPPG yang dikelolanya telah menyasar 25 Sekolah dan 3 Posyandu yang tersebar di wilayah Kecamatan Wawo, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 2921 orang.

Adapun penerima manfaat MBG yang berjumlah 2921 orang tersebut, terdiri dari siswa-siswi mulai TK, PAUD, SD, MI, SMP dan SMA sebanyak 2492 orang, Balita 197, Ibu Menyusui 197 dan Ibu Hamil hanya 35 orang.

H. Kasnun Pemilik Dapur (SPPG)

H. Kasnun menyebut, pola pendistribusian makan siang gratis tersebut langsung diantar pada tiap Sekolah. Sementara jatah MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan para balita atas nama Posyandu diantar melalui Kantor Desa masing-masing. Selanjutnya, pihak Pemerintah Desa dan para Kader Posyandu yang membagikan makanan kepada seluruh penerima manfaat dimaksud.

"Untuk kelancaran distribusi MBG pada tiap sekolah dan Kantor Desa ini, kami sudah menyiapkan dua unit mobil box bersama karyawan yang mengantar makanan," ujarnya.

H. Kasnun menambahkan, menu yang disajikan khusus pada hari pertama ini sesuai dengan arahan tim ahli gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang memastikan makanan sudah aman dikonsumsi oleh para penerima manfaat. "Alhamdulillah, mulai hari ini ribuan siswa, balita, ibu hamil dan menyusui di Kecamatan Wawo sudah diberikan Makan Bergizi Gratis melalui Dapur SPPG kami. Program ini sebagai komitmen Pemerintah untuk mencukupi gizi dan mencerdaskan anak bangsa," pungkasnya. 

Siswa sedang menikmati MBG


Sementara itu ditempat terpisah, sejumlah Kepala Sekolah, guru-guru dan siswa yang dimintai komentarnya, mengaku sangat senang dan gembira dengan hadirnya program makan bergizi gratis (MBG) untuk pertama kali di sekolahnya. Oleh karena itu, mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah dan pihak SPPG Yayasan Peduli Umat Mbojo yang mulai memberikan makan siang gratis di sekolahnya masing-masing.

Anak-anak RA Perwanida Raba

"Terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada bapak Presiden Prabowo dan juga bapak Aji Kasnun yang telah memberi makan anak-anak kami melalui program MBG ini," tandas sejumlah Kepsek dan guru di Kecamatan Wawo. (WB-01)






 


H. Yasin saat menyerap aspirasi warga

WARTA BIMA,- Anggota DPRD Provinsi NTB, H. Yasin, S. PdI.,MM. Inov menggelar pertemuan silaturrahmi dengan masyarakat Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Desa Rora, Kadus Soriwau dan puluhan masyarakat Desa Rora tersebut, H. Yasin sangat banyak menerima aspirasi dan permintaan dari warga setempat. Salah satunya yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah adalah pembangunan DAM besar (Bendungan) diwilayah Desa Rora.

Kepala Dusun Soriwau, A. Bakar mewakili puluhan warga Desa Rora yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa diprioritaskanya pembangunan DAM, karena warga desa setempat sangat membutuhkan bendungan yang disertai saluran irigasinya untuk mengairi lahan pertanian mereka.

Tidak hanya itu, hasil dari pembangunan DAM ini juga nantiya tidak hanya bermanfaat untuk warga Desa Rora. Akan tetapi nikmati oleh seluruh masyarakat petani yang tersebar pada empat desa, mulai dari Desa Rora, Bumi Pajo, Ndano Na'e hingga ke Desa Mangge Na'e Kabupaten Dompu. "Untuk lokasi Bendunganya tidak ada masalah, karena sekarang sudah tersedia di So. Waworora Desa Bumi Pajo," ujarnya.


H. Yasin bersama Kades Rora


A. Bakar menyebut, sampai saat ini sekitar 35 ribu Hektar (Ha) lahan pertanian (Sawah) tadah hujan tersebar di Desa Rora dan tiga desa lainnya itu. Oleh karenanya, ia meminta kepada pihak Pemerintah, terutama legislator Provinsi NTB perwakilan Bima-Dompu, agar bisa merealisasikan pembangunan DAM (bendungan), karena hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada empat desa dimaksud.

Legislator Provinsi NTB yang juga Sekretaris DPC. Partai Gerindra Kabupaten Bima, H. Yasin, MM. Inov, mengaku siap memperjuangkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga Desa Rora terutama pembangunan DAM tersebut.

"Insyaallah, saya akan berjuang maksimal anggaran untuk Bendungan ini di Pemprov NTB sampai ke Pemerintah Pusat. Karena biaya untuk pembangun DAM seperti ini pasti pembutuhkan dana yang sangat besar," ujar Yasin.

Salah satu putra terbaik dari Kecamatan Wawo yang sudah mengabdi untuk rakyat selama 15 tahun di DPRD Kabupaten Bima ini menambahkan, pembangunan sebuah bendungan memang harus dilakukan, karena memiliki beragam manfaat untuk masyarakat petani. Diantaranya meningkatkan swasembada pangan dalam hal penyediaan air untuk irigasi sawah dan pertanian serta memastikan pasokan air yang berkelanjutan dan mengelola sumber daya air untuk berbagai kebutuhan.

Kunjungan H. Yasin di Desa Rora ini juga dalam rangka, mensosialisasikan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Propinsi NTB. (WB-01)













Aipda Ahmad


WARTA BIMA,- Pihak Kepolisian Sektor Wawo mulai Selasa lalu hingga Jum,at malam ini (19/9), terus membuka layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), khususnya bagi para tenaga honorer, sukarela asal Kecamatan Wawo dan Lambitu yang dinyatakan lolos PPPK Paruh Waktu pada lingkup Pemkab Bima dan Pemerintah Provinsi NTB.

Kapolsek Wawo melalui Kanit Intelkam, Aipda Ahmad yang dikonfirmasi awak Media ini menyebutkan, jumlah pegawai honor dan sukarela (pemohon) dari Kecamatan Wawo dan Lambitu yang sudah mendapat SKCK untuk kelengkapan berkas pendaftaran PPPK paruh waktu sampai saat ini sudah mencapai sebanyak 565 orang.

"Jumlah ini bisa bertambah, karena kami di Polsek Wawo masih terus membuka layanan pembuatan SKCK dalam beberapa hari kedepan. Lagipula blangko SKCK yang tersisa sekarang masih ada 35 lembar, dari 600 lembar yang diberikan oleh Polres Bima Kota," ujarnya.

Ahmad mengaku, layanan pembuatan SKCK tersebut dibuka selama 24 jam. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri, khususnya jajaran Polsek Wawo dalam memberikan pelayanan prima, cepat dan humanis kepada warga masyarakat, terutama bagi para PPPK paruh waktu yang tidak ingin antrian panjang dan keterlambatan dalam pengurusan SKCK dimaksud.

Aipda Ahmad menambahkan, selama pelayanan SKCK tersebut tidak ada kendala serius yang dihadapi. Hanya saja, bagi PPPK paruh waktu yang bertugas di Kecamatan Wawo dan Lambitu yang memiliki KTP Kota Bima ataupun dari wilayah lain terpaksa ditolak, karena salah satu syarat untuk mendapatkan SKCK harus sesuai domisili bukan berdasarkan tempat tugas.

"Artinya dalam hal ini, kalau ada PPPK paruh waktu yang berasal dari luar Wawo dan Lambitu, mereka harus urus SKCKnya di Polres ataupun di Polsek sesuai tempat domisili yang tertera pada KTPnya masing-masing," pungkasnya. (WB-01)






WARTA BIMA,- Wali Kota Bima, H. A. Rahman Abidin menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara Samon Jaya, Jumat (19/09). 

Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Pemkot Bima tersebut, Wali Kota Bima didampingi Kepala BPKAD dan Asisten III Kota Bima. Sementara kehadiran Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara didampingi oleh Kepala KPP Pratama Raba Bima, Kepala KPPN Bima dan Kepala KPKNL Bima.

Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan memperkuat basis data potensi ekonomi daerah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan Pemerintah Kota Bima menandatangani bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dalam rangka Optimalisasi Perpajakan Melalui Pertukaran Data dan Informasi (OP4D).

Menurutnya, program OP4D merupakan inisiatif strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan integrasi dan pertukaran data dengan pemerintah daerah (Pemda). Melalui PKS ini, DJP dapat mengakses data dari Pemda yang krusial untuk pemantauan kepatuhan pajak, seperti data perizinan usaha, data properti (PBB-P2), data transaksi lelang, dan data pertanahan.

“Sinergi data adalah kunci dalam mendeteksi potensi penerimaan pajak yang selama ini mungkin belum terdata secara optimal. Dengan data yang akurat dari Pemkot Bima, seperti data usaha baru, perizinan usaha, atau transaksi properti, kami dapat melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dengan lebih tepat sasaran,” ujar Samon Jaya.

Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dan Pemerintah Kota Bima juga resmi menandatangani Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB). Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari sinergi yang telah dijajaki oleh Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara dengan Pemkot Bima. Dokumen DSPB ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya dan Wali Kota Bima, H. A. Rahman di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota.


Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, menjelaskan bahwa DSPB berfungsi sebagai “peta jalan” untuk melaksanakan pengawasan yang terintegrasi dan efektif. Wali Kota Bima juga menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bukti keseriusan Pemkot Bima dalam mendukung program optimalisasi penerimaan pajak untuk kesejahteraan. Secara khusus, H. A. Rahman menyampaikan bahwa komoditas andalan Kota Bima saat ini adalah sektor perdagangan hasil bumi, khususnya bawang merah. Ia berharap sinergi antara Pemkot Bima dan DJP dapat menjangkau pelaku usaha di sektor pertanian dan pengolahan hasil bumi, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan nasional.

Kegiatan dari Kanwil DJP Nusa Tenggara ini juga sekaligus menegaskan aspek kerja sama pentingnya memanfaatkan potensi pengembangan ekonomi baru yang dapat digali dari sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dan perekonomian daerah.

Dengan adanya OP4D dan DSPB ini, kolaborasi antara Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kemenkeu Satu Bima dan Pemerintah Kota Bima diharapkan semakin solid dalam menggali potensi penerimaan pajak dan memperkuat basis data ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bima serta pembangunan yang berkelanjutan. (WB-01)



MARI themes

Diberdayakan oleh Blogger.